TERKAIT WACANA PENUTUPAN PRODI, ALFIAN BAHRI: TIDAK SEMUA ILMU HARUS BERGUNA SECARA TERAPAN

Sebelumnya, Badri Munir Sukoco, Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi,  mengatakan bahwa Kemendikti akan menutup sejumlah program studi (prodi) yang tidak relevan dengan kebutuhan industri strategis nasional. Menanggapi hal tersebut beberapa kampus sudah memberikan tanggapan. Rektor UGM, Ova Emilia, misalnya. Ova mengaku bahwa UGM terbuka untuk menutup, membuka, menggabungkan (merger prodi), atau mentransformasi prodi. Di sisi lain, Rektor UII, memberikan tanggapan bahwa “kampus bukan pabrik” yang mengkritik kebijakan tersebut. Di mana posisi anda dalam menghadapi isu ini?

Iya, itu sempat ramai soal penutupan beberapa jurusan di Indonesia yang dikaitkan dengan industri. Sebenarnya itu bukan isu lama. Sejak Orde Baru pun sudah ada konsep link and match, bagaimana pendidikan diharapkan mampu memenuhi target-target pasar kerja supaya nanti lulusannya terserap dan tidak ada pengangguran.

Persoalannya dari dulu sama, yaitu pendidikan selalu coba ditarik ke segala sektor, terutama sektor industri. Padahal kalau kita dudukkan perkaranya, pendidikan itu tidak harus selalu memenuhi industri atau unsur-unsur lain. Kita tidak pernah mendudukkan bahwa pendidikan ya untuk pendidikan itu sendiri.

Ini sebenarnya konsekuensi dari kegagalan kita membedakan fungsi pendidikan sebagai ilmu murni dan pendidikan sebagai ilmu terapan. Tidak semua ilmu harus berguna secara praktis atau terapan. Banyak ilmu memang difokuskan untuk membaca realitas sehingga nantinya menghasilkan pikiran-pikiran yang lebih presisi dalam menentukan tujuan-tujuan terapan.

Ini yang gagal dipahami pemerintah, khususnya dalam melihat jurusan-jurusan nonterapan. Jurusan-jurusan seperti itu akan selalu dicap tidak berguna ketika kita hanya mencari kegunaan yang bersifat industri. Padahal ada kegunaan yang bisa berdiri sendiri tanpa harus dikaitkan dengan industri.

Apakah pernyataan Badri Munir Sukoco tentang penutupan prodi bertentangan dengan asas pendidikan?

Kalau dibilang menyalahi asas, sebenarnya tidak juga. Memang ada pijakan yang mendasari bagaimana pendidikan itu harus sesuai dengan pasar kerja. Secara struktural, orang sekolah memang nantinya akan masuk dunia kerja, jadi hubungan itu tidak salah.

Tapi hubungan-hubungan itu harus dibaca secara lebih presisi. Kalau memang orientasinya industri, sebenarnya itu sudah disediakan proporsinya lewat pendidikan vokasi, pendidikan nonformal, kursus, dan jalur-jalur advokasi lainnya. Jadi sebenarnya tidak terlalu penting mengatakan bahwa semua pendidikan harus sesuai dengan industri, karena jalur itu sudah ada.

Kalau memang ingin memfokuskan pendidikan ke industri, ya perbaiki saja sistem yang memang sejak awal orientasinya ke sana.

Dengan demikian, apakah menurut Anda pemerintah gagal memahami tujuan sarjana?

Ya, jelas. Karena memang, ya itu tadi, harus kita bedakan ilmu terapan dan ilmu murni. Kalau memang orientasinya ilmu-ilmu terapan, ya sudah, kita orientasikan ke terapan. Tapi banyak juga ilmu-ilmu murni yang memang orientasinya tidak terapan-terapan juga.

Dan itu memang berguna dalam ruang lingkupnya masing-masing. Jadi enggak perlu ditutup hanya karena tidak sesuai dengan industri. Itu kekonyolan saja, karena memang sejak awal tidak difokuskan ke industri. Jadi ini yang harus dibedakan.

Kalau memang secara tujuan, tentu bagus. Setelah lulus terserap pasar kerja, lalu menghasilkan inovasi dan lain sebagainya. Tapi kalau memang orientasinya ingin ke sana, perbaiki saja yang sudah ada.

Karena memang sebenarnya sudah ada pendidikan yang orientasinya ke industri, lewat jalur advokasi, SMK, ilmu-ilmu terapan lainnya. Dan itu saja yang diperbaiki. Enggak usah berdalih bahwa ilmu-ilmu murni ternyata enggak berguna sehingga perlu ditutup. Itu kesalahan membaca.

Kalau kita dudukkan perkara pada orientasi sarjana, sebenarnya enggak perlu dihubung-hubungkan dengan pasar kerja. Sarjana ya sarjana saja, sesuai dengan kadar keilmuannya. Masalah dia enggak berguna atau tidak, itu kan pembacaan berikutnya.

Tapi kita harus lagi dan lagi mendudukkan perkara yang semestinya memang enggak ada hubungannya, jangan dihubung-hubungkan begitu saja.

Kalau ilmu-ilmu terapan, biasanya kan ada di fakultas-fakultas STEM. Nah, untuk ilmu-ilmu humaniora ini kan mungkin menjadi fokus tersendiri ya. Karena mereka secara industri mereka seringkali  kontribusi mereka enggak nampak. Sebenarnya apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk melihat mereka juga menjadi salah satu hal yang bisa dijadikan industri?

Oh, enggak perlu dijadikan industri juga. Karena ilmu humaniora itu sebenarnya fokus kajiannya membaca realitas, yang pada akhirnya ditawarkan ke ilmu-ilmu terapan agar hasil terapannya menjadi lebih presisi. Begitu pun seterusnya, ketika ada ilmu terapan yang sudah jadi, nanti dibaca lagi oleh ilmu-ilmu murni bahwa, “Oh, ini masih ada persoalan,” sehingga perlu perbaikan pada pemodelan berikutnya. Jadi ini sebenarnya simultan, suatu rangkaian yang enggak terpisah.

Jadi mengapa kerja-kerja ilmu humaniora itu enggak kelihatan? Ya karena memang mereka melakukan pembacaan saja. Dan itu enggak berarti lebih rendah atau lebih tinggi. Justru itu dibutuhkan oleh ilmu-ilmu terapan, karena akan membuat atribut dan tools-nya lebih presisi dalam membaca realitas. Karena memang fokusnya di situ.

Jadi bukan berarti enggak berguna. Mereka berguna pada tujuannya, yang memang orientasinya pada pembacaan.

Bagaimana jika pemerintah benar-benar menghapus banyak prodi sosial-humaniora dan pendidikan? Apa jadinya negara ini kalau hal itu benar-benar dilakukan?

Kalau benar-benar dilakukan, ya enggak akan terlalu chaos juga. Mungkin itu cuma beberapa saja. Tapi dalam kacamata saya, ancaman tadi enggak akan benar-benar dijalankan oleh pemerintah. Buktinya, terakhir itu mereka sudah mulai merevisi kata-katanya, diubah.

Pemerintah bilang, “Oh, nanti coba dikembangkan dan diperbaiki.” Jadi bahasa-bahasa politik seperti itu. Dalam sejarah persoalan sosial seperti ini, itu bukan sekali dua kali kok. Itu sudah mulai ada sejak Orde Baru dalam konsep link and match. Jadi enggak akan benar-benar mencoba mengubah wajah pendidikan. Masih terlalu jauh gitulah.

Ancaman-ancaman seperti tadi, yang ditakutkan sampai nanti Indonesia bagaimana kalau jurusan-jurusan itu dihapus, saya rasa enggak sampai seperti itu. Nanti pasti akan ada penyesuaian dan lain sebagainya.

Tapi saya sebenarnya mendukung kalau memang tujuannya menertibkan atau mengurangi hal-hal yang enggak sesuai industri. Coba cari saja kampus-kampus yang memang kualitasnya rendah. Itu mending dihilangkan kampusnya saja. Jangan jurusannya yang langsung disabotase, karena buat apa juga kalau akhirnya cuma jadi pabrik ijazah.

Mending sasarannya cari data yang benar-benar presisi: mana yang benar-benar kampus, mana yang sekadar kampus. Kalau memang ingin revolusi pendidikan, cari yang seperti itu saja. Saya yakin lebih banyak didukung kalau persoalannya seperti itu.

Tapi kalau langsung jurusannya yang disasar karena dianggap enggak sesuai industri, saya rasa akan banyak perlawanan. Dan itu nanti yang membuat pemerintah gentar juga. Jadi enggak akan terlalu banyak revolusi atau perubahan seperti yang ditakutkan tadi.

Jadi masih amanlah. Kalau sampai pertanyaannya nanti negara ini bagaimana, saya rasa masih jauh.

Apa yang terjadi jika pendidikan benar-benar diarahkan hanya untuk industri?

Kalau benar-benar terjadi, ya kita akan benar-benar jadi pabrik tenaga kerja saja. Jadi kampus yang orientasinya ilmu nanti malah seperti lembaga pelatihan saja. Dan pada akhirnya kita akan kehilangan yang namanya pendidikan.

Karena pendidikan sudah menjadi semacam bengkel calon pekerja. Jangan sampai nanti pendidikan kita berubah jadi lembaga penyalur tenaga kerja. Tetap harus ada ilmu-ilmu yang berbasis pedagogik, ilmu-ilmu berbasis kemasyarakatan, yang lebih mengedepankan orientasi bagaimana menjadi manusia. Enggak melulu tentang kerja. Sekolah itu enggak melulu tentang kerja.

Banyak orang yang memang niatnya benar-benar sekolah saja. Enggak bekerja pun ya enggak apa-apa. Jadi memang benar-benar ingin sekolah dan mendapatkan ilmu saja. Banyak yang seperti itu. Dan itu enggak harus selalu berujung pada pekerjaan.

Bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan kuliah daring untuk efisiensi energi?

Kita harus memahami bahwa banyak orang melakukan hal salah untuk tujuan yang benar. Tujuan pemerintah sebenarnya benar, yaitu efisiensi energi, apalagi dalam situasi gejolak Timur Tengah dan persoalan ekologi.

Tapi kalau caranya salah, ya tetap saja salah.

Orang yang bilang pembelajaran daring itu efektif, saya yakin belum pernah benar-benar mengalami susahnya mengajar daring. Dalam sudut pandang guru, pembelajaran daring jauh lebih berat daripada tatap muka.

Ada tantangan sinyal, keaktifan siswa, pengondisian kelas, dan komunikasi pembelajaran. Kalau pemerintah gagal memahami faktor-faktor itu, pendidikan akan kehilangan fungsi substantifnya.

Pendidikan itu butuh kehadiran fisik. Kalau memang ujungnya daring semua, sekalian saja pemerintah bikin kanal YouTube lalu semua siswa disuruh menonton. Karena inti pendidikan sebenarnya ada pada interaksi fisik.

Dari situ guru bisa membaca karakter siswa, cara komunikasinya, hubungan antarmanusia, dan proses pendidikan berlangsung secara nyata.

Kalau hanya formalitas demi efisiensi energi, saya rasa kita tidak akan mendapatkan dua-duanya: efisiensi energi tidak terlalu berdampak, pendidikan juga tidak maksimal.

Penulis: Muhammad Tajul Asrori
Editor: Nabila Riezkha Dewi