LABEL MURAH KAMPUS INKLUSIF

Tidak berlebihan jika mengatakan bahwa seremonial inklusivitas di RAJA Brawijaya mewujud layaknya sebuah pementasan dengan kerangka panggung yang rapuh. Meski layaknya pementasan yang sedemikian mungkin perlu dipoles dengan meriah, hal-hal tak tampak di layar telah terlampau besar untuk tidak disebut masalah. Masalah-masalah yang abai (atau sengaja abai) dilihat oleh para pemangku kebijakan inilah yang perlu dimunculkan sebagai wacana publik. 

Sebagai awalan, Staf PLD UB Mahalli pernah bercerita pada kami bahwa rektorat pernah meminta PLD untuk mencari mahasiswa difabel (madif) untuk ikut serta dalam seremonial RAJA Brawijaya 2025. Sekilas hal ini tampak inklusif. Namun Mahalli diminta untuk mencari madif daksa tentu saja. Madif yang dapat teridentifikasi secara gampang melalui layar gawai kita. Bukankah hal ini cukup untuk mengatakan bahwa inklusivitas yang dipampang dalam seremonial sudah terlampau omong kosong belaka?

Memang hal ini merupakan konsekuensi dari penyelenggaraan seremoni yang menggunakan logika dramaturgi Goffman. Meski Goffman membahas hal ini di bukunya The Representation of Self in Everyday Life dalam konteks individu, penyelenggaraan RAJA Brawijaya bisa dikupas dengan analisis ini sebab keputusan yang diambil oleh otak-otak para pemangku kebijakan. Agaknya kepala para pemangku kebijakan di kampus ini telah dipenuhi oleh hasrat pencitraan yang kini, demi memenuhi kebutuhan pasar, telah berevolusi menjadi kata branding.

Goffman menyatakan dalam bukunya, “A back region or backstage may be defined as a place, relative to a given performance, where the impression fostered by the performance is knowingly contradicted as a matter of course.” Dalam memahami konteks RAJA Brawijaya melalui kacamata Goffman, backstage yang terjadi di RAJA Brawijaya ini benar-benar berkontradiksi dengan apa yang ia nampakkan. Hal ini dapat kita pahami dengan pencitraan yang hadir dalam perayaan RAJA Brawijaya dalam bentuk-bentuk seperti ditampilkannya disabilitas daksa yang memakai kursi roda. 

Lebih lanjut, panitia RAJA Brawijaya agaknya tidak sepenuhnya memedulikan dengan hal-hal yang terjadi di belakang layar. Sebagai bukti, salah satu madif mengeluhkan terkait akomodasi penugasan yang diberikan oleh panitia RAJA Brawijaya. Ia bercerita saat dirinya menghubungi supervisor (SPV) dan berakhir dengan responnya yang tidak tanggap. Meski responsivitas SPV mungkin menjadi satu kepingan kecil human error secara teknis, hal ini juga menunjukkan bahwa mekanisme akomodasi masih memiliki celah.

Terlebih ketika panitia RAJA Brawijaya menyediakan akomodasi pilihan penugasan video perkenalan bagi mahasiswa difabel. Sebenarnya, madif diperbolehkan untuk membuat video perkenalan dalam bentuk vlog tanpa editing. Namun saat ia bercerita kepada kami, akhirnya ia memilih untuk membuat video perkenalan yang sama seperti mahasiswa lainnya. Ia meminta tolong kepada temannya untuk mengeditkan video perkenalan itu. Ia merasa berbeda dan tidak setara jika memilih video vlog untuk memenuhi tugasnya. 

Kita dapat melihat bahwa solusi yang diberikan oleh panitia tidak benar-benar menyentuh akar persoalan. Mengutip Komang dalam tulisannya berjudul “Ableisme yang Bercokol dalam Nadi Kampus Inklusif”, segala akomodasi yang dibuat untuk mahasiswa difabel hanya bersifat reaktif. Ia akan hadir ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan tertentu. Secara implisit, hal ini memberi tanda bahwa mahasiswa difabel sendiri tidak terlalu dilibatkan perspektifnya dalam proses pengerjaan tugas.

Bayangkan ketika madif dapat mengerjakan tugas RAJA Brawijaya tanpa membutuhkan akomodasi tambahan dan dalam bentuk yang sama dengan mahasiswa lain. Tanpa pembeda dan dapat dikerjakan oleh semua maba, tanpa terkecuali. Bukankah hal itu definisi inklusif yang sebenarnya? Bayangan tersebutlah yang seharusnya terwujud dalam kampus yang selalu mendaku dirinya inklusif itu. 

Selanjutnya, kita bisa melihat bahwa masih banyak fakultas yang belum bisa menerima teman-teman difabel sebagai mahasiswa di sana. Namun demikian, pada saat yang sama selalu menggunakan narasi ini untuk menjual diri mereka. Mari kita coba lihat Fakultas Ilmu Kesehatan kampus kita tercinta ini. Belakangan mereka telah membangun infrastruktur yang mereka labeli sebagai “ramah disabilitas”. Namun pada saat yang sama, fakultas tersebut masih juga mensyaratkan “kesehatan yang normal” untuk bisa menempuh pendidikan di sana. 

Ironis sebenarnya saat kita mengharapkan suatu instansi yang telah mengamini logika neo-liberalisme untuk benar-benar menerapkan inklusivitas secara radikal. Saat kampus berlomba-lomba mencapai ranking dunia dengan mendaku “World Class University”, ia akan menggunakan semua hal yang ia punya sebagai suatu hal yang bernilai. Di sini saya takut untuk mengatakan bahwa inklusivitas yang dikoarkan oleh universitas akan berakhir menjadi suatu komoditas. 

Namun saat melihat gejala-gejala performativitas di institusi neolib ini, bukan menjadi mustahil ketakutan ini menjadi kenyataan. Terlebih saat kita mengingat lagi konsep spektakel yang diajukan oleh Guy Debord saat ia menyinggung tentang masyarakat kapitalisme akhir ini. Saat kampus akhirnya selalu memproduksi–sebagai bahasa lain dari branding–inklusivitas sebagai suatu bahasa yang spektakuler, ia akan kehilangan kualitas dari objek hingga perilaku yang ia agungkan, sebagai konsekuensi dari sifat dasar produksi.

Penulis: Badra Dafa’a Ahmad