ABLEISME YANG BERCOKOL DALAM NADI KAMPUS INKLUSIF

Hari itu adalah hari jumat yang panjang. Saya keluar dari kelas terakhir dengan kepala di penuhi tenggat waktu, judul-judul buku, dan peninjauan materi yang masih harus dipelajari ulang. Saya membuka ponsel dan mengirimkan sebuah gambar sampul buku yang harus dicari untuk mata kuliah hari itu kepada staf layanan disabilitas Universitas Brawijaya (UB), dengan permohonan digitisasi yang, kalau bisa, selesai minggu depan.

Saya menggulir pesan berisi permintaan yang sama minggu lalu, namun buku yang saya ajukan sebelumnya itu pun masih belum tampak hilalnya sama sekali. Sementara, penugasan untuk minggu ini masih akan mengacu pada buku-buku tersebut. Saya mengubah tujuan di aplikasi ojek daring menuju Subdirektorat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi (SLDPI UB) alih-alih pulang ke kosan demi memastikan apakah buku itu dapat ditemukan di perpus atau saya harus membelinya sendiri.

Saya sadar penuh dengan keterbatasan sebagai mahasiswa disabilitas, karena itulah saya tetap memiliki antisipasi lebih untuk menempuh studi. Bahkan setelah diantisipasi pun, hal-hal lain di luar apa yang telah diantisipasi tetap ada dan harus segera ditangani. Penanganan yang tak hanya menyita waktu, namun juga pikiran dan rasa percaya diri.

Kendati pun SLDPI UB telah memberikan dukungan yang diperlukan mahasiswa disabilitas, rasa-rasanya beberapa masalah mahasiswa disabilitas tetap tidak akan terpecahkan bila mana premis kampus inklusif itu tidak ditinjau kembali dengan sungguh-sungguh.

Ketika saya sampai di SLDPI dan bertemu dengan Mahalli, staf yang menangani digitisasi buku dan menanyakan prihal judul yang saya ajukan minggu lalu, ia menjelaskan bahwa buku itu tidak dapat ditemukan di perpustakaan sebab stoknya kosong dan semuanya sedang dipinjam mahasiswa lain

“Stoknya kosong?” saya mengulang tidak percaya. Perpustakaan pusat sekaliber UB kehabisan stok buku?

Saking tercengangnya, saya akhirnya tidak berpikir dua kali untuk membeli buku itu sendiri, membawanya kembali ke Mahalli, lalu besoknya hasil digitisasi buku itu sudah jadi. Kenapa tidak dari minggu lalu saja saya melakukan ini?

Belakangan, saya menyadari bahwa saya sedang mengamati sesuatu yang disebut sebagai “Ableism” dalam disability studies, atau yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan “Ableisme, sebuah cara pandang yang sangat mendasar dan terbatas terhadap dis-ability.

Jay Timothy Dolmage sudah menjelaskan dengan sangat komperhensif dalam bukunya, Academic Ableism, yang memaparkan bahwa sistem pendidikan tinggi sering kali dirancang untuk tubuh-tubuh yang tidak berketerbatasan dan asumsi bahwa semuanya dapat dan akan berjalan dengan standar normal. Academic Ableism mengacu pada diskriminasi berbasis kemampuan dalam dunia akademis, seperti yang saya gambarkan pada awal tulisan ini.

SLDPI menyediakan akomodasi, tapi universitas belum mengubah struktur sehingga mahasiswa disabilitas tetap harus mengelola akses mereka sendiri. Ableisme itu kemudian bermanifestasi sebagai sulitnya akses ke buku-buku pembelajaran yang dibutuhkan di kelas, yang sudah saya temui di semester awal. Sisanya adalah penyesuaian berulang untuk metode pembelajaran dari setiap dosen yang belum atau tidak mengetahui keberadaan mahasiswa disabilitas di dalam kelas mereka.

Saya pikir ableisme itu pula yang terpatri di benak para pengajar yang berasumsi bahwa standard dan bahan ajar yang mereka miliki sudah merupakan bentuk paling ideal dalam sebuah sistem pendidikan, sehingga mengecualikan mahasiswa lain yang tak memiliki akses yang sama, yang pada akhirnya dipaksa untuk mengaksesnya dengan ketahanan dan kecerdikan masing-masing asal hasil akhirnya tetap memenuhi standardisasi mereka.

Bayangkan, setiap kali dosen meminta untuk mencari buku-buku untuk referensi atau bahan bacaan, saya harus mengurus Digitisasi di SLDPI. Untung-untung bila Mahalli dapat menemukan buku yang saya cari. Jika tidak, maka saya harus menunggu berminggu-minggu, atau mengeluarkan uang untuk buku yang kemudian tidak saya gunakan lagi.

Atau misalnya, ada dosen yang masih melaksanakan ujian paper based, saya harus meminta pendampingan dari SLDPI, yang sebetulnya sudah lama sekali tidak saya gunakan. Setiap kali masalah muncul dalam perkuliahan, setiap itu pula saya harus bolak-balik menyatroni SLDPI, mengurus hal yang sama berulang-ulang, dan menjelaskan pada setiap dosen tentang kondisi saya.

Beberapa hal bahkan sudah kepalang tipikal sehingga saya sudah bosan untuk mengulangnya. Salah satunya anomali infrastruktur. Misalnya saja guiding block yang tidak merata, yang membuat saya harus mengandalkan orang lain untuk beraktifitas di dalam gedung kampus. Guiding block-nya ada. Namun ya hanya ada saja. Perihal fungsional atau tidak, itu persoalan lain lagi.

Bila saya mengambil garis besar dari ide yang diajukan oleh Viona Kumari Campbell, seorang peneliti disability studies, Ableism bukan sekadar diskriminasi terhadap disabilitas. Ia adalah sistem yang menganggap “tubuh normal yang mampu (able bodied) sebagai standard fungsional manusia. Ableism membawa ide-ide tubuh produktif yang mengecualikan disabilitas (Disability) dalam gagasan besarnya.

Inklusivitas di UB adalah perpaduan epik di antara produksi pengetahuan, implementasi nilai yang berkeadilan, yang ditarik ulur di antara birokrasi dan akreditasi yang peformanya bukan main-main namun substansinya masih sangat bisa dipertanyakan.

UB adalah contoh yang baik namun serba nanggung tentang bagaimana inklusivitas diterapkan di sistem pendidikan tinggi negara ini. Secara administrasif, UB memiliki unit layanan disabilitas untuk memberikan dukungan kepada mahasiswa disabilitas. Namun di saat yang sama, UB masih sambil segan-segan mengoptimalisasi layanan mereka yang lain sambil menumpuk ketidak efisienanan itu sebagai pekerjaan tambahan bagi SLDPI, seakan-akan masalah struktural yang ada praktis dilimpahkan pada satu tempat.

Antrean panjang ketidakefisienan itu mengular menjadi repetisi penyelesaian masalah yang berputar di situ-situ saja. SLDPI UB telah menjadi tumpuan untuk memberikan akomodasi dan mengatasi hambatan dan kebutuhan mahasiswa disabilitas. Harap dicatat, bentuknya adalah akomodasi. Sebuah pemecahan masalah yang menurut hemat saya, adalah solusi yang amat praktis, bersifat reaktif, dan sudahlah sangat mahal, tidak pernah mencabut akar permasalahannya sama sekali, pula.

Pertanyaannya adalah, mau sampai kapan? Bukankah UB adalah kampus yang paling inklusif? Mengapa mahasiswanya masih harus bolak-balik menangani akomodasi mereka sendiri?

Dolmage, masih dalam bukunya yang sama, memiliki metafora yang sangat baik untuk menjelaskan hal ini. SteepSteps, begitu dia menyebutnya. Ia mengumpamakan universitas seperti sebuah tangga yang besar dan curam, dengan asumsi bahwa orang-orang tertentu dengan kebisaan tubuh mereka yang layak akan mampu menaikinya.

Saya dengan kedis-ability-an saya, tidak akan mampu melewati anak-anak tangga itu dengan keterbatasan yang saya miliki. SLDPI, sebagai sumber dukungan untuk mahasiswa disabilitas, menjadi akomodasi yang membantu saya mendakinya.

Sederhananya, tangga tersebut adalah universitas, SLDPI adalah pendukung yang ditugaskan agar siapa pun mampu melalui tangga curam tersebut. Saya memang mampu melaluinya, namun tidak pernah ada yang berubah dari konstruksi universitas itu sendiri.

Ableisme adalah masalah yang telah lama bercokol di dalam sebuah kampus inklusif, menjalar dari infrastruktur yang tidak lengkap, budaya akademis lama yang tertinggal, dan kegagalan sistem digital yang tidak optimal.

Tanya Titchkosky sudah membawa gagasan dan kritiknya dalam The Question of Access: Disability, Space, Meaning (2011). Ia menjelaskan bahwa kebijakan akses dan akomodasi sering kali hanya sejauh birokrasi dan administrasi.

Universitas bisa menyediakan akses masuknya, menyediakan unit layanan disabilitas yang mengakomodasi kehidupan mahasiswa disabilitas mereka, namun tidak pernah mempertanyakan dan mengupayakan struktur yang lebih baik dari pada hanya sekadar menambal masalah yang muncul kemudian. Akses, kemudian hanya sebagai “pengecualian” bagi mahasiswa disabilitas, bukan sebagai prinsip desain pendidikan.

Acap kali, di waktu-waktu ketika saya memberikan buku cetak pada Mahalli dan sambat untuk yang kesekian kalinya tentang kesukaran dalam mengakses bahan ajar, beliau hanya tertawa saja, sambil terus bolak-balik ke perpustakaan demi mencari buku-buku untuk mahasiswa lain dan mendigitisasinya sepanjang waktu.

Setelah mengetahui sejauh apa upaya yang dilakukan Mahalli untuk membuka aksesibilitas ke buku-buku yang setiap dari mahasiswa tunanetra butuhkan, rasanya saya juga segan-segan untuk mengeluh, apa lagi menulis sepanjang lebar ini.

Apa boleh buat. Sebagai penulis saya hanya ingin menyampaikan apa yang saya pikir benar, sambil menanti hilal perubahan yang entah kapan. Walau pun Mahalli pernah mengatakan pada saya, bahwa kadang kita lebih butuh perubahan dari pada kebenaran.

Mengerjakan perubahan jelas lebih baik daripada sambat sana sini tentang kebenaran. Benar, bahwa UB adalah kampus yang mengakomodasi mahasiswa disabilitas. Tapi apakah sudah sepenuhnya inklusif? Apakah segala paradigma awal tentang mahasiswa disabilitas itu sudah berubah? Apakah ableisme itu akan benar-benar tergantikan dengan masa depan pendidikan tinggi yang lebih inklusif dan berkeadilan?

Penulis: Ni Komang Yuni Lestari* (kontribusi pembaca)

(* Ni Komang Yuni Lestari, mahasiswa penyandang disabilitas jurusan Sosiologi Universitas Brawijaya angkatan 2025. Kegemarannya menulis bertumbuh seiring kemampuannya mengamati sesuatu. Bukan aktivis disabilitas, dan tidak bisa disebut sebagai pejuang inklusivitas. Hanya seorang pengamat dan penulis biasa yang mencintai sastra dan sedang belajar menjadi esais, sambil berusaha agar tidak menjadi orang yang pesimis. Saat ini menjadi staf magang LPM Perspektif FISIP UB.

.