GELAR AKSI PENOLAKAN ATAS RENCANA PENGADAAN SPPG DI UB, MAHASISWA TUNTUT SIKAP TEGAS REKTORAT
Fotografer: FRL
MALANG-KAV.10 Pada Selasa (9/6), bagian depan gedung rektorat dipenuhi oleh kumpulan aksi massa yang menyuarakan penolakan rencana pengadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Universitas Brawijaya (UB). Aksi tersebut diinisiasi oleh berbagai organisasi hingga aliansi mahasiswa UB.
Aksi penolakan bermula ketika pihak UB hendak mengkaji ulang terhadap rencana pengadaan SPPG, demi mendukung pengelolaan Program Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di UB pada awal Mei 2026.
Marshall Leon, Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UB, mengatakan bahwa kajian ulang yang dimaksud tersebut dilakukan dengan dalih living laboratory dan juga circular economy. “Mengkaji ulang [rencana pengadaan SPPG] dengan dalih living laboratory dan circular economy. Sehingga kita harus mensinyalir kembali,” jelasnya.
Living laboratory sendiri adalah sebuah inovasi ekosistem yang menempatkan pengguna atau masyarakat sebagai pusat pengembangan. Sedangkan circular economy, merupakan model ekonomi yang bertujuan untuk memfokuskan sumber daya yang maksimal.
Ia juga menyampaikan bahwa keputusan UB untuk mengkaji kembali perihal rencana pengadaan SPPG, dapat dicurigai sebagai upaya UB hendak menyetujui adanya SPPG di kampus. “Kalau misalkan memang hanya menjadi sebuah pembicaraan [rencana pengadaan SPPG], harusnya hari ini rektorat menolak secara tegas SPPG. Bahkan sebelum masuk ke kampus-kampus,” ungkap Ketua BEM FEB UB tersebut.
Mohammad Rafi Azzamy, salah satu inisiator aksi, berpendapat bahwa rencana pembangunan mitra SPPG dinilai tidak mencerminkan prinsip perguruan tinggi, yakni Tri Dharma perguruan tinggi. Rafi mendesak agar pihak Universitas Brawijaya kembali mengedepankan prinsip pendidikan perguruan tinggi.
“Kami [peserta aksi] berharap UB kembali pada marwahnya [yaitu] menggunakan sainsnya, instrumen risetnya, dan berbagai macam fasilitas laboratoriumnya untuk kepentingan publik, bukan kepentingan negara.”
Selain itu, Marshall juga menilai bahwa program MBG memiliki banyak kecacatan dari segi ekonomi dan berdampak pada penggunaan dana APBN yang signifikan. “Yang kita ketahui sebenarnya program MBG ini sejak awal itu sudah [dinilai] cacat. Kita melihat dari perspektif ekonomi juga. Mulai dari postur anggaran APBN yang dikuras habis, hingga harus mengorbankan dan juga menihilkan aspek-aspek lainnya yang jauh lebih substansial dan juga esensial.”
Dia kembali mengatakan bahwa aksi ini diharapkan mendapat perhatian serta pernyataan lebih lanjut dari pihak rektorat Universitas Brawijaya. “Sebenarnya [kami] ingin rektorat turun untuk memberikan sebuah pernyataan tegas secara lugas begitu mengenai posisi Universitas Brawijaya hari ini apakah menolak ataupun menerima.”
Penulis: FRL
Editor: CLA
