SOROTI KASUS PERUNDUNGAN DI PPDS FK UB, KETUA HMPD: KAMI MENGECAM SEGALA BENTUK FEODALISME

MALANG–KAV.10 Menanggapi dua kasus perundungan dan kekerasan seksual di lingkup PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis) yang muncul akhir-akhir ini, HMPD FK (Himpunan Mahasiswa Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran) memberikan pernyataan melalui akun Instagram @hmpd_fkub pada Minggu (15/2). Tobias Pangihutan Tua selaku Ketua HMPD FK, menegaskan bahwa mereka mengecam segala tindakan feodalisme dan budaya birokrasi yang ada di lingkup FK.

“Ini [feodalisme dan birokrasi] sudah mengakar di lingkungan PPDS dan memang gerakan-gerakan perubahan [menghapus feodalisme dan budaya birokrasi] itu harus terus disuarakan,” ujarnya ketika diwawancarai pada Rabu (18/2). 

Ia menyayangkan kejadian ini, mengingat sebelumnya HMPD FK pernah membuat kajian tentang kasus bunuh diri yang terjadi di PPDS UNDIP (Universitas Diponegoro). “Kita kayak nelan ludah sendiri. Kita mengkritik kampus orang tapi ternyata hal seperti ini terjadi pada kampus sendiri.”

Menanggapi feodalisme dan budaya birokrasi di lingkungan FK, Tobias juga menjelaskan bahwa hierarki di kedokteran memang diperlukan karena berdampak pada keselamatan pasien. Saat koas, jika terjadi kesalahan penanganan, tanggung jawab berada di tangan atasan atau dosen yang secara pendidikan lebih senior.

“Contohnya ketika kami koas nanti, kalau ada salah penanganan yang bertanggung jawab adalah atasan atau dosen kami. Untuk hal seperti itu, hierarki memang diperlukan karena secara pendidikan mereka lebih senior.” Namun, ia menyayangkan hierarki tersebut disalahgunakan untuk praktik perundungan, baik dalam bentuk seksual, verbal, maupun fisik. 

Tobias juga mengaku tidak mengetahui secara pasti seberapa sering praktik perundungan terjadi di lingkungan PPDS. “Cuma kalau dari laporan yang ke Menteri Kesehatan (Menkes) waktu itu ada. Di sini sempat diadakan deklarasi anti perundungan dari FK UB di Graha Medika FK tahun lalu.”

Lebih lanjut, Tobi merasa mekanisme penanganan laporan perundungan yang ada di PPDS sudah benar tetapi membutuhkan semacam evaluasi. 

“Sekarang udah bener ya, kayak pelaporan, penyelidikan, baru keputusannya dikeluarin. Kita pakai asas praduga tak bersalah. Tapi kalau kayak gitu [prosesnya tertutup], konsepnya rada ditutup-tutupin gitu ya,” ungkapnya. Ia berharap terdapat transparansi dengan melakukan rilis agar semua orang mengetahui progres dari setiap langkah penanganan laporan perundungan.

Terkait tradisi junior-senior yang sudah mendarah daging di FK, Tobias berpendapat bahwa edukasi saja tidak cukup untuk mencegah adanya perundungan. “Balik ke personal diri sendiri dan juga dari yang atas [senior] mulai sekarang juga harus stop dengan rantai perundungan ini. Konsep senioritas ini sudah diturunin dari dulu,” ujarnya. Menurutnya, rantai tersebut harus dilepas dengan menghilangkan adanya jarak senior dan mahasiswa baru.

Ia menekankan pesan utama yang sebenarnya ingin disampaikan HMPD FK melalui postingan Instagram adalah bahwa mereka juga mengecam segala bentuk perundungan. “Kita bukan bilang tutup mata, tutup telinga dengan hal-hal yang begitu [perundungan]. Kita juga mengecam kok.”

Tobias berharap jika di kemudian hari terdapat korban, mereka tidak ragu untuk bersuara dan tidak perlu merasa takut akan upaya pembungkaman.

“Cuma ke depannya, ya semoga enggak ada lagi lah,” tutupnya.

Penulis: Nabila Riezkha Dewi 
Editor: Fenita Salsabila