Gelombang Solidaritas Kendeng Lestari Sampai di Malang

MALANG-KAV.10 Kepedulian terhadap isu agraria yang dihadapi masyarakat Kendeng, Rembang, Jawa Tengah menjalar pula ke Kota Malang. Ratusan simpatisan yang berasal dari beberapa organisasi dan komunitas melakukan aksi di depan kantor DPRD Kota Malang (23/3). M. Iqbal, selaku kordinator aksi menyampaikan bahwa Aliansi Malang Peduli Kendeng ingin menyampaikan solidaritasnya untuk Kendeng Lestari. “Aksi ini mendukung petani rakyat Kendeng, yang hari ini terus mendapat kriminalitas, kemudian secara umum menolak segala bentuk tindakan yang meminggirkan, tidak memanusiakan manusia, serta tidak melihat rakyat,” ujar Iqbal.

Gerakan Aliansi Malang Peduli Kendeng ini sendiri diikuti oleh mahasiswa dan masyarakat umum yang diinisiasi 19 organisasi dan komunitas Kota Malang. Beberapa tuntutan dalam rilis yang disampaikan dalam aksi ini adalah:

1. Mendesak Jokowi-JK, untuk menghentikan izin operasi PT. Semen Indonesia yang merampas ruang hidup warga, utamanya di Kendeng
2. Pemerintah Jokowi-JK harus menghentikan proyek-proyek infrastruktur yang mengusir dan meminggirkan rakyat dari ruang hidupnya (baik tanah, hutan, gunung, sumber mata air, udara, dsb)
3. Mendesak Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Prabowo, untuk taat hukum terhadap putusan Mahkamah Agung PK No. 99 PK/TUN/2016, dan menghormatinya sebagai pertanggungjawaban konstitusional pejabat negara dan membatalkan ijin lingkungan kegiatan pembangunan
4. Mendesak rezim Jokowi-JK untuk menjalankan kedaulatan politik dan ekonomi. Dengan tidak menjajakan Indonesia layaknya dagangan dan lahan yang ramah investasi.

Konflik pegunungan Kendeng yang telah berawal sejak 2006 ini sendiri semakin meruncing ketika Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menerbitkan izin penambangan PT. Semen Indonesia di wilayah pegunungan Kendeng. Keputusan tersebut mengudang pro kontra di masyarakat, sebab timbul ketakutan akan mengancam cadangan air tanah dan aktivitas pertanian warga di wilayah yang berupa pegunungan kapur. Setelah itu banyak timbul gelombang-gelombang penolakan yang hingga detik ini semakin ramai, sebab putusan MA pada 5 Oktober 2016 tetap tidak digubris oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah. Ditambah tragedi meninggalnya Patmi, salah satu petani yang melakukan aksi di depan Istana Presiden baru-baru ini.

Selain menyampaikan tuntutan melalui orasi, peserta juga melakukan aksi teatrikal dan pembacaan puisi, serta kegiatan penggalangan dana yang nantinya ditujukan untuk mendukung aksi serupa yang terus berjalan di Jakarta. (dik/nur)