Seleksi Kapel RAJA Brawijaya Tanpa Pengawsan DPM
MALANG-KAV.10 Eksekutif Mahasiswa (EM) UB telah melaksanakan proses seleksi Ketua Pelaksana (Kapel) RAJA Brawijaya sejak 27 Maret-12 April. Namun pelaksanaannya disinyalir tanpa melibatkan pengawasan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) UB. Hal ini diakui oleh Ketua Komisi II DPM UB Restu Wahana. Menurutnya, EM tidak memberi informasi pelaksanaan screening dan sebagainya kepada DPM.
“Nah, penetapan ketua pelaksana dan pembentukan kepanitiaan seharusnya memang ada pengawasan dari DPM. Tetapi memang, sampai hari ini (08/05) tidak ada konfirmasi yang jelas dari EM ke DPM,” ujar Restu.
Hal tersebut dibantah oleh Wakil Menteri PSDM EM UB Mohammad Ihza Fahirdan. Ihza mengatakan bahwa EM dan DPM terus melakukan koordinasi terkait penyeleksian Kapel RAJA Brawijaya.
“Misal timeline segini open recruitment buat Kapel, kalau tanggal segini open recruitment buat staf. Itu sudah dikasih terus. Cuma mungkin DPM nya lagi sibuk buat mengawasi,” ujarnya.
Ihza melanjutkan, “Sudah koordinasi terus kok antara saya sebagai BPH dengan mas Hafidz sebagai BPI, kemudian selalu menindaklanjuti terus dan kita sudah ngomong ke DPM”.
Baca Juga: Dahului UU PK2MU, Kepanitiaan RAJA Brawijaya Tetap Sah
Sementara itu, Ketua DPM UB Muhammad Farhan Azis juga mengakui tidak adanya koordinasi dari EM ke DPM. Akibatnya, DPM absen dalam pengawasan proses seleksi Kapel RAJA Brawijaya.
Menurutnya, DPM seharusnya mengawasi dari mulai proses screening, penentuan calon ketua pelaksana, dan sampai pemilihan ketua pelaksana. “Dalam artian, penetapan seseorang menjadi Kapel terbukti dengan valid. Ibarat kata, ada transparansi yang jelas,”tambahnya.
Farhan mengatakan EM belum memberikan data-data hasil seleksi Kapel RAJA Brawijaya kepadanya. “Kan kalau di postingan hanya ditampilkan nilai para calon Kapel dalam bentuk infografis. Sedangkan bukti autentik jawabannya secara tertulis tidak ada,” sambungnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Kepemudaan EM UB Hafidz Assad menyesalkan mekanisme pengawasan di antara kedua lembaga ini yang tidak jelas.
“Artinya, proses mengawasinya ini seperti apa. Apakah kita [EM] harus mengabarkan setiap saat, ataukah DPM yang reaktif menjemput kita dan lain sebagainya. Karena ini tidak ada tanya jawab di sana. Ya kita akhirnya ya sudah jalan masing-masing,” jelasnya.
Selain itu, ia mengaku sudah berkoordinasi langsung dengan Farhan selaku Ketua DPM UB. “Saya sudah kirim timeline nya untuk uji fisik, psikologi, dan lain sebagainya,” ungkap Hafidz.
EM dan DPM Janji Evaluasi Diri
Farhan tetap mendukung pelaksanaan RAJA Brawijaya, terlepas dari kurangnya koordinasi dan pengawasan selama proses seleksi dan pembentukan kepanitiaan. Ia berharap kejadian seperti ini menjadi bahan evaluasi bagi masing-masing lembaga.
“Kita maunya evaluasi lah masing-masing [EM dan DPM] untuk tahun depan bagaimana baiknya. Kita hanya bisa melakukan hal yang belum dilakukan. Jadi kita tidak bisa mengubah yang sudah terjadi. Misal, kita tidak bisa membatalkan Kapel yang sudah terpilih,” ujar Ketua DPM UB tersebut.
Hafidz juga berharap evaluasi di antara keuda lembaga tersebut berjalan baik, terutama mengenai mekanisme pengawasan. “Nah ini yang sebenarnya juga menjadi evaluasi. Artinya, kita sampai saat ini belum pernah membahas mekanisme pengawasan. UU pengawasan tuh memang ada, dan produknya memang sudah dirilis, tapi mekanisme antara EM dan DPM ini gak dibahas,” kata Hafidz.
Setelah sempat mengalami polemik mengenai koordinasi penyelenggaraan seleksi Kapel, EM akan melakukan koordinasi lanjutan dengan DPM terkait RAJA Brawijaya. “Ke depannya kan kita (EM, red) mau presentasi (grand design RAJA Brawijaya, red) di depan Wakil Rektor III dan Wakil Dekan III seluruh fakultas, di situ kita akan mengundang DPM. Kita juga akan memperbaikilah komunikasinya dan lain sebagainya,” pungkasnya.
Presentasi konsep acara RAJA Brawijaya dikabarkan akan dilaksanakan pada Sabtu (18/05) ini.
Penulis: Priska Salsabiila dan Abdi Rafi Akmal
Editor: Abdi Rafi Akmal
