GELAR AKSI “BAKAR REZIM PEABOWO-GIBRAN, PADAMKAN API KAKRHUTLA”, BEBERAPA MASSA DIGELEDAH SEBELUM MASUK BARISAN

MALANG-KAV.10 Di tengah guyuran hujan, gedung DPRD dan Balai Kota Malang dipenuhi ratusan massa aksi yang menuntut evaluasi terhadap dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran pada Rabu (28/10). Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu ini membawa tuntutan utama yaitu menetapkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sebagai bencana nasional. Aksi ini ialah aksi lanjutan dari aksi 21 Oktober kemarin dan memiliki 6 tuntutan serta 1 seruan.  

Sekitar lima ratus massa aksi Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu melakukan march dari alun-alun Merdeka menuju Balai Kota Malang. Beberapa kolektif seperti Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), Front Mahasiswa Nasional (FMN), terus teman-teman Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Universitas Brawijaya (UB), dan warga Kota Malang. “Hari ini lumayan banyak sih, cuman mayoritas bergabung dari kolektif yang ada di Malang. Jadi, enggak cuman mahasiswa aja hari ini,” ucap Samantha selaku humas Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu.

Selain mengangkat perihal Karhutla, massa juga mendesak evaluasi terhadap distribusi anggaran oleh pemerintah. “Menurut kami, [distribusi anggaran tersebut] hanya menguntungkan para elite dan enggak melihat dari perspektif masyarakat.” lanjut Samantha. Orator dalam aksi kali ini juga menyampaikan kritik tajam terhadap lambannya penanganan krisis lingkungan. “Bubarkan Rezim Pembakar Hutan Kami!” seru salah satu orator. “Kami menghina presiden Prabowo Subianto karena tidak pro kepada rakyat!” tegas orator tersebut.

Di tengah-tengah kegiatan orasi, beberapa massa aksi yang baru tiba perlu melakukan pengecekan barang bawaan terlebih dahulu sebelum diperbolehkan masuk ke titik aksi. “[Para petugas] menanyakan [apakah massa aksi] ada bawa senjata tajam atau gimana gitu,” ujar Zikrullah, salah satu massa aksi yang mengalami pengecekan barang.

Zikrullah juga mempertanyakan pengecekan barang yang tidak biasa saat aksi. “Mungkin sebagai tim keamanan dari mereka [kepolisian] gitu, sebagai simbolis. Tapi setiap demo ya [sebenarnya] enggak ada yang kayak begini. Enggak tahu juga itu kenapa [ada pengecekan barang].”

Penulis: Zahra Mayesti (anggota magang)
Editor: Badra D. Ahmad