PEMILIHAN KOORDINATOR KESTARI RAJA BRAWIJAYA 2026 TERTUTUP, DPM ABAIKAN UU LKM BUATAN SENDIRI

Penentuan koordinator dan wakil koordinator Divisi Kesekretariatan (Kestari) Raja Brawijaya 2026 dilaksanakan secara tertutup dan berbeda dengan seleksi koordinator lain. Mekanisme seleksi berupa pitching khusus dan penggantian posisi koordinator tersebut memang telah diketahui serta disetujui oleh pihak Ketua Pelaksana (Kapel), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), hingga Panitia Pengawas (Panwas) Raja Brawijaya 2026. Meskipun demikian, tata cara seleksi tertutup ini tak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang LKM. 

Baca berita sebelumnya: https://lpmkavling10.com/2026/08/lewati-jalur-berbeda-beberapa-panitia-inti-raja-brawijaya-terpilih-melalui-mekanisme-internal-em/ 

Faiz, seorang dewan dalam DPM UB yang juga menjabat sebagai Ketua Panwas Raja Brawijaya 2026, menjelaskan bahwa mekanisme pitching tertutup ini telah diselenggarakan dari tahun ke tahun. Saat dikonfirmasi via Zoom Meeting, ia mengakui perbedaan mekanisme dan pengecualian tersebut tidak dituang dalam keputusan atau dokumen legal resmi. Faiz menjelaskan bahwa hal tersebut hanya disepakati secara informal di antara pemangku jabatan. “Untuk surat tertulis di atas kertas, hitam di atas putih itu enggak ada. Itu emang cuman dari koordinasi mulut ke mulut aja kayak gitu,” ujar Faiz.

Sedangkan,  mekanisme seleksi tertutup ini berbeda dengan pasal legalitas yang dirumuskan oleh DPM sendiri dalam UU LKM tahun 2026 Badan Legislasi (Baleg). Dalam UU LKM Pasal 24 Ayat 2 sendiri menyebutkan:  “Pemilihan koordinator dan wakil koordinator wajib dilaksanakan secara terbuka.” 

Temuan ini kemudian diakui Faiz akan menjadi bahan evaluasi internal serta pembahasan bersama jajaran dewan. “Nanti mungkin aku bisa sampaikan ke Ketua Umum untuk jadi bahan evaluasi selanjutnya di periode selanjutnya,” ujar Faiz.

Penulis: Rofilah Chyntia Riady
Editor: Badra D. Ahmad