YANG MENYULUT API PEMBANTAIAN
Rokok kretek di sela-sela jarinya belum sempat ia bakar. Siswoyo* masih sibuk menata ingatan lamanya. “Zaman itu ngeri sekali. Hampir setiap malam ada suara tembakan. Sudah pasti, itu orang PKI [yang] dibunuh,” kenang Siswoyo sembari mencabuti beberapa tembakau dan memadatkan ulang sigaretnya. Bagi Siswoyo, apa yang terjadi di Donomulyo saat itu adalah kemenangan warga Nahdlatul Ulama (NU), juga kemenangan Islam, atas Partai Komunis Indonesia (PKI).
Usianya memang baru belasan tahun saat Kapten Hasan Basri memimpin pasukan militer memasuki Donomulyo untuk memulai Operasi Pancasila dan menghabisi simpatisan PKI pada 29 November 1965 silam. Namun, sebagai warga NU yang taat, Siswoyo dan kedua saudaranya tak kelewatan andil membantu militer kala itu. Sang kakak pertama punya peran menjadi anggota pertahanan rakyat (hanra) dan kakak keduanya aktif sebagai anggota Banser. Sementara Siswoyo kebagian jatah menjaga pos di desanya, Purworejo.
“Berbulan-bulan Angkatan Darat turun ke sini,” Siswoyo melanjutkan ceritanya. Perintah paling awal yang diterima dirinya dan warga setempat adalah membuat pagar betis guna mencegah simpatisan PKI melarikan diri dari desa. Pos-pos kecil kemudian didirikan di sepanjang jalan menuju arah Blitar. Satu per satu warga NU lalu didata. Semua yang fisiknya prima mendapat giliran untuk membentuk barisan di antara pos-pos itu. “Dari pagi sampai pagi. Melek semua, nggak boleh tidur.” Setelahnya, apel mingguan bersama tentara rutin digelar. Tujuannya jelas: melaporkan kondisi terkini dan menerima komando terbaru.
Siswoyo merasa penting untuk melakukan itu semua. Sebab dari kabar yang ia dengar, orang-orang PKI suka sekali bersembunyi di dalam desa. “Di desa lain, berat situasinya. Guru-guru ngaji ditangkap, diculik sama orang PKI,” tutur Siswoyo tepat sebelum membakar kreteknya. Meski begitu, ia merasa mujur karena hal itu tak terjadi di desanya. “Di Purworejo, di Krajan Kulon sini, itu paling damai. Mungkin karena di sini basis NU, karena kuasa Allah, jadi [kondisinya] aman.”
Bersemainya Benih-benih Permusuhan
Hubungan dingin antara NU dan PKI di Donomulyo memang sudah lama terjalin—jauh sebelum Tragedi 65 pecah di Jakarta. Ketegangan itu bermula dari persinggungan dengan organisasi sayap PKI di Donomulyo, seperti Pemoeda Rakjat, Barisan Tani Indonesia (BTI), Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), dan Lembaga Kebudajaan Rakjat (Lekra). Masih membekas dalam ingatan Siswoyo bagaimana pidato-pidato Lekra dan ketua Pemoeda Rakjat di Donomulyo saat itu sering kali berisi olok-olokan kepada NU. “Isinya pasti menghina agama. Orang Islam pasti jadi panas,” ujarnya kesal.
Semula, Siswoyo sebenarnya acuh pada keberadaan semua organisasi sayap PKI. Baginya, kelompok-kelompok itu tak lebih dari sekumpulan orang yang suka berfoya-foya. “Mungkin ada bahas partainya, mungkin bahas program PKI-nya. Tapi, [kebanyakan] isinya hiburan-hiburan, nyanyi-nyanyi,” tutur Siswoyo. Ia tak pernah tahu pasti apa kegiatan rutin dari tiap organisasi itu. Underbow PKI itu, kata Siswoyo, hanya kerap mejeng saat perayaan ulang tahun kemerdekaan Indonesia dan ulang tahun PKI. “Di lapangan Donomulyo sana, BTI selalu tampil di barisan PKI. Yang laki-laki macak tani, yang perempuan gendong bakul,” ujarnya. Pun demikian dengan kegiatan PKI. Yang Siswoyo tahu hanyalah gambar palu arit yang sering kali menghiasi atap-atap rumah orang-orang PKI menjelang tanggal 17 Agustus.
Siswoyo muda lebih gemar berkumpul dengan kawan-kawannya sesama Nahdliyin. Apalagi waktu itu sedang ramai-ramainya lulusan pondok di Blitar pulang ke Purworejo. Musala-musala dan jemaah-jemaah baru kian banyak didirikan. “Kalau pemuda NU kegiatannya itu pencak silat dan kasidahan. Nggak jauh-jauh dari ngaji pasti,” terang Siswoyo sambil mengenang beberapa pentas kasidah yang pernah ia tampilkan. Menurutnya, perkembangan NU di desanya saat itu adalah yang paling maju di antara desa lain di Donomulyo.
Kebencian warga NU pada PKI di Donomulyo akhirnya mencapai klimaks setelah beberapa kabar miring soal PKI tersebar. Siswoyo juga begitu, beberapa simpang siur soal kebiadaban PKI sampai di telinganya. “Intinya, PKI itu nggak adem ayem. Mereka memecah belah. Jenderal yang dibunuh dulu Ahmad Yani, yang Islam, lalu dicemplungkan ke sumur,” tandas Siswoyo.
Dugaan bahwa PKI tak beragama dengan cepat menyebar. Penjagaan di rumah-rumah kiai dan tokoh-tokoh Islam segera ditingkatkan. Para Nahdliyin yakin, orang-orang PKI sedang mencari kesempatan untuk menculik guru-guru mereka. “Kalau PKI sampai menang, orang-orang pasti jadi semaunya sendiri. Orang Islam, agama Islam, nggak bakal dipakai lagi,” ujar Siswoyo. Selain itu, keyakinan soal perzinaan akan dilegalkan bila PKI berkuasa makin menguatkan kebencian NU pada orang-orang kiri. “Hanya hewan yang seperti itu, Indonesia tidak bisa begitu. Makanya, orang NU itu membela NKRI. NKRI harga mati,” tegas Siswoyo penuh keyakinan.
Atas Nama NKRI, Atas Nama Kebencian
Di mata Nahdliyin, PKI punya niat jahat mengateiskan Indonesia. Dari situlah—juga dari serangkaian ketegangan-ketegangan sebelumnya—keyakinan memerangi simpatisan PKI tumbuh di hati para kader NU di Donomulyo. “Walaupun NU isinya orang biasa, tapi berani mati demi NKRI,” Siswoyo berujar penuh rasa bangga.
Kesempatan ini tak disia-siakan oleh militer. Lewat serangkaian radiogram, Panglima Daerah Militer (Pangdam) Brawijaya saat itu—Brigadir Jenderal Basuki Rachmat—memerintahkan beberapa Komando Distrik Militer (Kodim), salah satunya Kodim Kabupaten Malang, untuk mengorganisir warga NU dalam membantu militer menumpas simpatisan PKI. Radiogram T. 298/1965 menginstruksikan pembentukan Komando Rayon Militer (Koramil) guna menampung organisasi massa yang mendukung tindakan militer. Sementara itu, Radiogram T. 702/1965 mencatat bahwa kelompok Ansor diminta untuk memberikan informasi kepada militer sekaligus melaksanakan counter. Kelompok Ansor lantas disalurkan menjadi hanra. Mereka diberikan seragam dan kemudian ikut melaksanakan operasi di bawah komando militer.
Sekitar satu bulan sebelum operasi dimulai, para hanra dan Banser dikumpulkan. Mereka mendapatkan pelatihan militer taktis yang intensif. “[Mereka] dilatih sama Angkatan Darat. Diperlakukan seperti militer beneran,” kata Siswoyo. Meski begitu, para hanra dan Banser tak dipersenjatai dengan senjata api. Tugas utama mereka adalah menjadi pengawal tentara dan menunjukkan lokasi rumah-rumah terduga simpatisan PKI. “NU kan perjuangannya juga sama seperti tentara. Bukan cuma soal agama, tapi juga mempertahankan wilayah Indonesia, keutuhan NKRI,” tutur Siswoyo.
Saat Operasi Pancasila dimulai, tiap-tiap hanra dan Banser hanya bermodalkan pisau golok. Mereka lalu berjalan di garda terdepan dalam barisan dan memandu tentara menyisir setiap desa di Donomulyo. Satu per satu rumah terduga PKI digeledah. Sebagian besar lalu dijebloskan ke dalam sel Koramil Donomulyo. Sebagian sisanya yang melawan saat hendak ditangkap, berakhir dengan bacokan dan tewas di tempat. “Setelah itu, bareng polisi dan tentara, gali lubang buat mengubur mereka. Memang itu diperintah dari tentara saat operasi. Tentara yang menyuruh, jadi ada perintah,” terang Siswoyo soal situasi saat itu.
Usai semua desa diperiksa, Operasi Pancasila tak lantas selesai. Militer menduga masih banyak simpatisan PKI yang melarikan diri. Penyisiran kemudian dilanjutkan ke dalam hutan di arah Selatan. “Di sana banyak PKI bersembunyi. Mereka mendirikan gubuk-gubuk untuk tempat tinggal,” kata Siswoyo merujuk pada lokasi yang kini menjadi Jalur Lintas Selatan. Penangkapan massal itu baru resmi dinyatakan selesai pada tanggal 16 Januari 1966. Laporan pihak militer selama operasi menyebutkan bahwa 90% penduduk Donomulyo adalah simpatisan PKI. “Kalau di Purworejo hanya lurah dan pemimpin Pemoeda Rakjat [yang ditangkap]. Dua orang itu ditangkap dan nggak tahu nasibnya bagaimana,” sambung Siswoyo.
Malam-malam selama operasi militer itu begitu mencekam bagi Siswoyo. Ia kerap kali mendengar dentuman senapan dari arah Koramil Donomulyo. “Karena selnya sudah tidak muat, tiap malam mungkin puluhan orang yang ditembak,” ujar Siswoyo menerka-nerka lewat suara tembakan yang ia dengar. Meski ia seorang Nahdliyin yang juga membenci PKI, ada keganjilan di benak Siswoyo. Menurutnya, ada banyak korban tak bersalah selama rangkaian penangkapan itu. Pendataan soal siapa yang merupakan simpatisan PKI juga sering keliru. “Intinya kalau ada laporan bahwa dia PKI, ya langsung ditangkap,” jelas Siswoyo.
Setelah PKI Hancur Lebur
Usai penangkapan besar-besaran itu, sejumlah terduga simpatisan PKI yang bernasib baik dibebaskan dari penjara. Namun, stigma PKI tak lantas hilang begitu saja. Secara administratif, mereka dikenakan wajib lapor selama bertahun-tahun. “Mereka [melakukan] wajib lapor di gedung Trisula. Itu peraturan dari pusat, biar tertib,” imbuh Siswoyo. Banser pun tak lagi mengikuti pelatihan militer. Sementara hanra berubah menjadi pertahanan sipil (hansip) dan jumlah anggotanya kian berkurang seiring waktu.
Jumlah partai politik pun ikut menyusut. Kini, hanya ada tiga partai yang diakui: Golkar, PPP, dan PDI. “Konon, ada cerita bahwa Ratu Adil akan datang. Sebejo-bejone wong bejo, iseh bejo wong eling. Yaitu orang yang pilihannya benar. Karena kalau salah memilih, bisa jadi bahaya buat si pemilih,” tutur Siswoyo. Dan sebagai seorang Nahdliyin, Siswoyo menjatuhkan pilihannya pada PPP. Alasanya sederhana: ia tak suka model kampanye Golkar dan PDI yang lebih banyak berisi hiburan, bukan pengajian.
Namun, pilihan itu membawa konsekuensi bagi Siswoyo. Ia mendapat tekanan dari para perangkat desa. “Perangkat desa orang Golkar semua. Jadi diharuskan [memilih Golkar] karena kekuasaannya Soeharto,” keluh Siswoyo penuh heran. Truk yang ditumpanginya untuk mengikuti kampanye PPP di luar desa juga berkali-kali dihadang tentara. Siswoyo dan kawan-kawannya lantas ditodong senjata dan diminta untuk putar balik. Komandan Koramil Donomulyo saat itu juga melarang warga untuk menghadiri kampanye partai politik, kecuali kampanye Golkar. Sebagai basis NU sekaligus lumbung massa PPP, warga Purworejo pun kerap mendapat intimidasi. Siswoyo berkelakar, “Pemilunya bebas rahasia, tapi memaksa harus Golkar. Mungkin, Soeharto sudah ketularan PKI.”
*Bukan nama sebenarnya
Penulis: Dimas Candra Pradana
Editor: Muhammad Tajul Asrori
