Kembali, Tolak Ulur Penyelesaian UKT
MALANG-KAV.10 Jumat (31/5) Forum Hearing terakhir Uang Kuliah Tunggal (UKT) digelar Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya (EM UB) membahas proses pembahasan nominal Uang Kuliah Tunggal. Pada rapat dengar pendapat ini, Pembantu Dekan (PD) II Fakultas Teknik , Pitoyo mengungkapkan bahwa UB sendiri juga merasa dirugikan dengan diharuskannya mengikuti sistem UKT,” Kami juga tidak senang dengan adanya UKT,apalagi ditentukan adanya komersialisasi,” ujarnya.
Dalam forum yang dihadiri oleh Pembantu Rektor (PR) III, Perwakilan Dekanat tiap fakultas dan perwakilan EM,DPM Pusat, BEM tiap fakultas dan DPM tiap fakultas ini menjadi wadah bagi para perwakilan untuk menyuarakan opini. Perwakilan BEM Fakultas Hukum (FH memberikan pernyataan bahwa SK Rektor I tidak wajar, “ SPP dengan kenaikan 40 sampai 60 persen pada tahun ini menandakan adanya kejanggalan dalam putusan rektor tersebut,” tukasnya.
Kesimpulan dengar pendapat, Perwakilan BEM mempertanyakan ketentuan nominal dan proses uang gedung bisa masuk dalam rancangan nominal. “ Tak ada ketentuan memasukkan uang gedung kedalam nominal UKT,padahal menurut kementrian itu gak ada,” ujar salah satu perwakilan BEM Program Teknologi Informatika Infomasi dan Komputer (PTIIK). Perwakilan DPM Pusat juga memberikan pendapat bahwa forum kali ini masih blur, “adanya titik semu diperlihatkan forum ini, walaupun semua sama-sama tidak menyetujui UKT ini” ujarnya.
Akhir forum ini sendiri pun masih dipertanyakan oleh Presiden EM, M.Rizky Kurniawan. “ Seharusnya dikesempatan hearing kali ini, usulan-usulan sudah bisa di putuskan,” ujar pria berkacamata tersebut. Menurutnya melalui proses pengawalan UKT ini, semuanya bisa mengawal, apalagi masalah kriteria agar orang yang tidak mampu diusahakan masuk ke golongan 1 dan 2. Diakhir sesi dengar pendapat, PR III, Ainurrasyid memberikan informasi bahwa pada hari senin esok, rancangan nominal UKT akan dipublikasi,” Konsep yang ada sudah ada,ditanda tangani Rektor dan akan diupload,” ujarnya. (miy)
