Dewan Profesor UB Beri Pernyataan Sikap, Amarah Brawijaya Ikut Terlibat

MALANG-KAV.10 Setelah sempat tertunda dari jadwal yang diagendakan, yakni kemarin Senin (5/2), Universitas Brawijaya akhirnya memberikan pernyataan sikap hari Selasa (6/2) di depan gedung rektorat Universitas Brawijaya atas kondisi politik yang terjadi di Indonesia saat ini. Aliansi Mahasiswa Resah (Amarah) Brawijaya turut serta dalam merumuskan isi berupa delapan poin dalam rapat konsolidasi yang diadakan tiga hari lalu, Sabtu (3/2) di Gazebo Raden Wijaya. 

Pernyataan sikap tersebut memuat delapan poin yang dibacakan oleh Sekretaris Dewan Profesor UB, Sukir Maryanto. Dalam delapan poin tersebut menyebutkan banyak pemegang kekuasaan Indonesia. Mulai dari pemerintah pusat, DPR, MK, aparat penegak hukum, pasangan calon presiden dan wakil presiden, pimpinan partai politik, TNI, POLRI, tokoh masyarakat, dan seluruh rakyat Indonesia. Secara garis besar, pernyataan sikap yang disampaikan bertujuan untuk menegakkan moral etika hukum sehingga dinamika politik tidak mencederai demokrasi dan keadilan. “Banyak yang ingin lebih keras (dalam pemilihan kata untuk pernyataan sikap, red), tetapi tidak bisa karena ini institusional, kecuali individu, silahkan ngomong apa saja,” tegas Sasmito Djati, salah satu profesor yang tergabung dalam Dewan Profesor UB. 

Layaknya institusi akademik Indonesia lainnya, Sasmito mengungkapkan bahwa Universitas Brawijaya turut menyampaikan pernyataan sikap karena adanya momentum kondisi politik tanah air yang tidak baik-baik saja. Selain itu, pernyataan sikap Universitas Brawijaya sebenarnya sudah dalam pembahasan dengan PTN-BH lainnya pada 15 Desember 2023 lalu. “Kita sudah ikut membahas dengan PTN-BH sebenarnya, tetapi masih bareng-bareng dengan PTN-BH lainnya sehingga kami tidak ingin dianggap sebagai gerombolan profesor, tetapi harus institusional. Oleh karena itu, bahasa yang keluar adalah bahasa normatif,” jelasnya.

Lebih lanjut, Rachmad Safa’at yang juga hadir di deklarasi tersebut sebagai salah satu Dewan Profesor UB menjelaskan bahwa kondisi politik 2024 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, dalam lima terakhir tahun ini, pemerintah berusaha untuk membangun sistem politik-ekonomi oligarki. Elite yang berada di balik itu berupa konglomerat dan pengusaha yang menguasai pengambilan keputusan di dewan dan sumber daya alam. Ia juga menegaskan bahwa sivitas akademika UB tidak akan tinggal diam jika pemerintah tidak menggubris lebih lanjut pernyataan sikap dari institusi akademik yang ada di Indonesia.

Satria Naufal Putra Ansar, Presiden EM UB 2024 ikut mengirimkan draft pernyataan sikap Amarah Brawijaya kepada perwakilan Dewan Profesor. “Alhamdulillah, sangat memuaskan. Seluruh pernyataan sikap kami, delapan-delapannya, masuk semuanya dalam pendeklarasiannya sehingga memuaskan dan ini dapat menjadi satu kesatuan utuh dari Brawijaya,” ujarnya. Selain itu, Satria mengajak teman-teman mahasiswa untuk memilih berdasarkan gagasan yang diusung masing-masing paslon. Tidak terpecah-belah dengan terlalu larut dalam gimmick-gimmick gemoy, nepo baby, atau petugas partai. Menutup pernyataannya, Satria berseru, “Bagi saya adalah mau itu 01, 02, atau 03. Kalau mencederai dari demokrasi, kita harus bantai, kita harus hajar, kita harus kecam!”

Penulis: Badra D. Ahmad (anggota magang)
Editor: Maria Ruth Hanna Lefaan