Sosialisasi BNP2TKI, Stop Kirim TKI Informal
Suasana sosialisasi BNP2TKI bersama PSP2M di gedung rektorat, Kamis (14/4). (Dok.Sinta/Kavling10)
MALANG-KAV.10 Bak proklamator, sosok Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia memproklamirkan perasaan kangennya. Lewat video yang diunggah secara luas di media sosial tersebut, ia menyampaikan bahwa kondisinya baik-baik saja. “Kami yang tak kenal waktu.. Hal-hal yang mengenai gaji dan potongan diatur oleh agensi,” ujar TKW tersebut dengan mimik dan logat khas Ngapak.
Video TKW tersebut hanya salah satu dari banyaknya curhatan TKW di media sosial. Video diputar sebagai salah satu gambaran kondisi TKW Indonesia dalam Seminar dan Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri. Seminar dilaksanakan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) bekerjasama dengan Pusat Studi Pesantren dan Pemberdayaan Masyarakat (PSP2M) yang berlangsung di Universitas Brawijaya (14/4).
Staf Pimpinan BNP2TKI Jakarta Faiz Kurniawan mengungkapkan dalam seminar bahwa sejauh ini sebagian besar devisa negara disumbangkan oleh TKI yang bekerja dari sektor informal. Namun pada sektor informal ini juga berbagai persoalan muncul. Sejalan dengan pernyataan Faiz, Kepala Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LP3TKI) Surabaya Cipto Utomo mengungkapkan permasalahan yang muncul di Jawa Timur. “Kalau kita hitung dari data kami secara teknis, sampai dengan malam ini saya sudah mengantarkan 39 jenazah TKI atau WNI di seluruh Jawa Timur, jadi kalau di rata-rata sebulan itu berkisar antara sepuluh sampai lima belas,” jelas Cipto.
Untuk mencegah jatuhnya korban jiwa dengan jumlah yang lebih besar, perwakilan dari Kasubdit Sosialisasi BNP2TKI Joko Purwanto menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo telah menargetkan kebijakan Zero TKI Informal. Disisi lain Pemerintah Indonesia juga telah menyepakati moratorium dengan Timur Tengah untuk penghentian pengiriman Pekerja Rumah Tangga (PRT). “Jadi jangan pernah ada saudaranya, adiknya, siapapun juga yang berangkat ke Timur Tengah sebagai penata laksana rumah tangga,” ujar Joko mengingatkan seiring masih ditemukan adanya masyarakat yang datang untuk menjadi PRT ke Timur Tengah. Kebanyakan dari TKI datang lewat jalur kerja non-prosedural dengan izin keberangkatan umroh.
Menurut salah satu peserta seminar Erina Ekawati, penghentian pengiriman PRT lewat moratorium justru merupakan penyebab banyaknya TKI ilegal di Timur Tengah. Menanggapi hal tersebut, salah satu pemateri seminar sekaligus dosen Hubungan Internasional Yusli Effendi menyatakan bahwa langkah untuk menutup pintu pengiriman TKI ke Timur Tengah yang dilakukan Pemerintah sudah tepat. ”Kebijakan untuk moratorium saya rasa pas,walaupun kita akan memunculkan kucing-kucingan dengan orang ilegal, tapi paling nggak kalau ada banjir Anda tutup pintu akan ketahuan darimana air bah itu datang. Untuk itu, kembali perbaikan ke skill, pebaikan ke tata kelola,” kata Yusli. (sif/ain)
