KETIKA DISIPLIN DIBAYAR DENGAN NYAWA: MENYINGKAP CACAT NALAR DI BALIK PROGRAM LATSARMIL KOPERASI DESA MERAH PUTIH

pengelola Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang akan mengikuti Latihan Dasar
Kemiliteran (Latsarmil) Komponen Cadangan (Sumber: Setjen Infohan Kemhan
Hanya dalam kurun waktu sepuluh hari, lima nyawa warga sipil melayang dalam program yang digadang-gadang sebagai pembekalan strategis bagi calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Yonanda Muhammad Taufiq, Anisa Muyassaroh, Novia Rahmadhani Sihotang, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, dan Nola Dya Sari menjadi korban jiwa dalam Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) Komponen Cadangan (Komcad) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan sebagai bagian dari program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Dalih pemerintah mengenai penyebab kematian berkisar pada cardiac arrest, heat stroke, hingga komplikasi medis seperti infeksi paru dan riwayat tuberkulosis. Namun, menempatkan tragedi yang menimpa 35.476 peserta sipil di 67 satuan pendidikan TNI sejak 17 Juni 2026 ini sekadar sebagai “kelalaian teknis” atau “insiden medis” adalah bentuk penyempitan masalah yang menyesatkan. Tragedi ini merupakan manifestasi cacat nalar mendasar dalam formulasi kebijakan publik. Dalam Logika Penyelidikan Ilmiah (LPI), sebuah kebijakan bertindak sebagai hipotesis ilmiah yang wajib diuji koherensinya: apakah instrumen yang dipilih relevan secara logis untuk mencapai tujuan? Jika jawabannya tidak, maka kebijakan tersebut cacat secara epistemologis sejak pertama kali dirumuskan.
Kesesatan Logika Silogisme di Balik Latsarmil
Pernyataan Kepala BPSDM Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia, bahwa Latsarmil diperlukan untuk menanamkan kedisiplinan dan ketahanan di bawah tekanan dalam mengelola uang rakyat, secara sepintas tampak masuk akal. Namun, dalam logika deduktif, validitas kesimpulan menuntut premis-premisnya mendukung kesimpulan secara mutlak, bukan sekadar kebetulan berkorelasi. Silogisme kebijakan ini runtuh pada asumsi bahwa latihan militer adalah instrumen tunggal atau paling relevan untuk membentuk kedisiplinan manajemen.
Sebagaimana ditegaskan oleh akademisi Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM, Dr. Subarsono, M.Si., M.A., tugas pokok manajer koperasi adalah mengeksekusi kebijakan strategis melalui pengawasan arus kas, pengelolaan staf, pencapaian target operasional, dan pelaporan kinerja bisnis. Ini adalah kompetensi manajerial administratif, bukan kapasitas tempur. Memaksakan baris-berbaris, apel bendera, dan latihan memegang senjata sebagai tolok ukur kelulusan menuju jabatan manajerial sipil merupakan kesesatan pikir non sequitur—di mana kesimpulan dan instrumen tidak memiliki hubungan kausalitas yang sah dengan premis tujuannya. Konsorsium Masyarakat Sipil (YLBHI, KontraS, Imparsial) menguatkan analisis ini: profesionalisme koperasi harus dibangun melalui tata kelola organisasi, akuntabilitas, kepemimpinan partisipatif, dan literasi keuangan, bukan doktrinasi militeristik..
Korelasi dan Kausalitas serta Bahaya Individualisasi Kasus
Prinsip fundamental LPI menekankan pemisahan yang tegas antara korelasi dan kausalitas, serta penolakan terhadap upaya mengisolasi kasus-kasus yang berpola secara individual. Ketika pemerintah merespons kematian peserta sebagai insiden kesehatan pribadi, pendekatan ini secara sistematis mengabaikan pola utama: lima kematian terjadi secara beruntun dalam kurun sepuluh hari di tengah populasi sipil yang secara drastis dihadapkan pada regimen fisik ekstrem sejak pukul 03.30 WIB.
Komisioner Komnas HAM, Pramono Ubaid Tantowi, menunjukkan bahwa pemaksaan aktivitas fisik berat pada peserta sipil dengan toleransi fisik rendah secara kausal meningkatkan risiko kegagalan organ yang mengancam jiwa. Menjelaskan kematian fatal ini sekadar sebagai “kondisi medis yang kebetulan memburuk” tanpa membongkar desain program sebagai faktor pemicu bersama (common cause) adalah bentuk post hoc rationalization—sebuah rasionalisasi keliru yang berlindung di balik kejadian pasca peristiwa. Desakan Anggota Komisi I DPR RI, Yulius Setiarto, untuk melakukan evaluasi menyeluruh menjadi valid secara logis karena problem mendasar terletak pada desain sistemik, bukan pada kondisi biologis masing-masing korban semata.
Tambal Sulam yang Tidak Menjawab Akar Masalah
Respons Kementerian Pertahanan yang mengubah nama program menjadi “Latihan Bela Negara dan Manajerial”, menghapus latihan menembak, memangkas durasi dari satu bulan menjadi dua pekan, serta memperketat penapisan medis memang merespons kritik publik. Namun, secara logika kebijakan, langkah ini hanya menyasar necessary condition (mengurangi risiko cedera fisik jangka pendek), bukan sufficient condition (menciptakan kebijakan yang utuh dan relevan dengan tugas pokok pengelola koperasi).
Cacat logika ini makin transparan bila ditinjau dari rasionalitas alokasi anggaran. Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, mengungkapkan bahwa alokasi anggaran program mencapai Rp45 juta per peserta—dengan porsi Rp30 juta untuk latihan militer dan hanya Rp15 juta untuk substansi manajemen koperasi. Dengan total anggaran melampaui Rp1,5 triliun, terjadi pemborosan sumber daya negara yang masif demi instrumen yang tidak relevan. Menghapus komponen militer dan mengalihkan seluruh dana ke penguatan kompetensi manajerial adalah tindakan yang jauh lebih efisien, terukur, dan akuntabel.
Mengapa Ini bukan sekadar insiden?
Koperasi, sebagaimana diwariskan oleh Mohammad Hatta, adalah kelembagaan ekonomi sipil berlandaskan asas kekeluargaan, kesukarelaan, dan kepemimpinan partisipatif. Karakter ini bertolak belakang secara diametris dengan doktrin militer yang berbasis pada komando, hierarki kaku, dan kepatuhan mutlak. Memaksakan pendekatan pertahanan-keamanan ke dalam domain ekonomi sipil memicu ketegangan filosofis yang serius: negara secara tidak langsung sedang melakukan militarisasi ruang-ruang sipil yang seharusnya bertumpu pada pemberdayaan masyarakat.
Penutup: Fokus kepada akar masalah, bukan hanya sekadar niat baik
Eksperimen kebijakan yang gagal melewati uji relevansi logis, seberapa besar pun niat baik di belakangnya, akan selalu memicu konsekuensi yang tidak proporsional. Dalam kasus Latsarmil Kopdes Merah Putih, harganya diukur dengan nyawa manusia.
Evaluasi Kementerian Pertahanan tidak boleh berhenti pada penyesuaian teknis durasi atau perubahan nama program. Sebagaimana didorong oleh Komnas HAM dan organisasi masyarakat sipil, perancangan ulang secara total (total redesign) atas kurikulum pelatihan berbasis analisis kebutuhan kerja (job requirement) adalah mutlak dilakukan. Kedisiplinan manajemen tidak pernah lahir dari kerasnya latihan fisik militeris, melainkan dari sistem akuntabilitas dan profesionalisme yang presisi. Kebijakan yang cacat logika tidak boleh lagi dibayar dengan nyawa warga negara.
Daftar Pustaka
DetikNews. (2026, 27 Juni). 5 Peserta SPPI Kopdes Merah Putih Meninggal saat Latihan Dasar Militer. https://www.detik.com/bali/berita/d-8549662/5-peserta-sppi-kopdes-merah putih-meninggal-saat-latihan-dasar-militer
Wartaekonomi.co.id. (2026, 29 Juni). Kenapa Manajer Kopdes Merah Putih Wajib Latihan Militer? Ini Kata Kemhan. https://wartaekonomi.co.id/read619504/kenapa-manajer-kopdes merah-putih-wajib-latihan-militer-ini-kata-kemhan
Tempo.co. (2026, 28 Juni). Fakta-fakta Manajer Kopdes Meninggal saat Latihan Militer. https://www.tempo.co/politik/fakta-fakta-manajer-kopdes-meninggal-saat-latihan-militer 2272097
Kompas.id. (2026, 28 Juni). Korban Meninggal Latsarmil Bertambah Jadi Lima Orang, Kemenhan Klaim Porsi Latihan Masih Terukur. https://www.kompas.id/artikel/peserta meninggal-bertambah-jadi-lima-orang-kemenhan-klaim-porsi-latihan-masih-terukur
Hukumonline.com. (2026, 29 Juni). 5 Calon Manajer Koperasi Meninggal, Komnas HAM Desak Latsarmil Dihentikan. https://www.hukumonline.com/berita/a/5-calon-manajer koperasi-meninggal–komnas-ham-desak-latsarmil-dihentikan-lt6a41cc51edd68/
YLBHI. (2026, 29 Juni). Hentikan Militerisasi Ruang Sipil: Kematian Lima Peserta Pelatihan Manajer Koperasi Desa Merah Putih Harus Diusut Tuntas.
Mojok.co. (2026, 29 Juni). Pelatihan Militer ke Manajer Kopdes Merah Putih Perlu Didesain Ulang, Harus Lebih Relevan dengan Tata Kelola Koperasi agar Tak Ada Korban Lagi. https://mojok.co/liputan/kabar/latsarmil-manajer-kopdes-merah-putih-harus-didesain-ulang/
AFU.id. (2026, 29 Juni). DPR Ungkap Anggaran Jumbo Rp1 Triliun Latsarmil Kopdes Merah Putih di Tengah Tragedi Melayangnya Lima Nyawa. https://afu.id/nasional/dpr ungkap-anggaran-jumbo-rp1-triliun-latsarmil-kopdes-merah-putih-di-tengah-tragedi melayangnya-lima-nyawa
DPR RI. (2026, 28 Juni). Lima Nyawa Meninggal Jangan Dianggap Enteng, Evaluasi Latsarmil Calon Manajer Kopdes. https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Lima-Nyawa Meninggal-Jangan-Dianggap-Enteng-Evaluasi-Latsarmil-Calon-Manajer-Kopdes-66505
Kompas.id. (2026, 30 Juni). Latsarmil Koperasi Merah Putih Diubah Jadi Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial. https://www.kompas.id/artikel/latsarmil-koperasi merah-putih-diubah-jadi-latihan-bela-negara-dan-manajerial
Kompas.com (Money). (2026, 2 Juli). Pelatihan Manajer Kopdes Merah Putih Berlanjut, Penempatan Dimulai Agustus.
AFU.id. (2026, 30 Juni). Kemhan Hapus Materi Menembak di Latsarmil Kopdes Merah Putih. https://afu.id/nasional/kemhan-hapus-materi-menembak-di-latsarmil-kopdes-merah putih
BBC News Indonesia. (2026, 1 Juli). Latsarmil Kopdes Merah Putih: Lima korban jiwa dan pertanyaan soal urgensi latihan militer bagi calon manajer sipil.
https://www.bbc.com/indonesia/articles/c15y0e8zjx3o
Universitas Gadjah Mada. (2026, 28 Juni). Telan 5 Korban, Pakar UGM Sarankan Redesain Pelatihan Manajer KDMP. https://ugm.ac.id/id/berita/telan-5-korban-pakar-ugm-sarankan redesain-pelatihan-manajer-kdmp/
Penulis: Muhamad Yusron Fauzi (anggota magang)
