SEPTEMBER MASIH HITAM: DUKA PEREMPUAN DARI PLANTUNGAN DAN MUNDURNYA PENGETAHUAN
Puluhan tahun berlalu. Tragedi kelam September Hitam meninggalkan duka mendalam. Main-main negara dalam mengusut kejelasannya, patut selalu dipertanyakan.
MALANG-KAV 10 Bertepatan di bulan September yang lekat dengan segudang tragedi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang tak kunjung menemui titik terang, Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Siar dan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Kota Malang bersama Area Baca Selasa dan Aksi Kamisan Malang mengadakan Diskusi Nusantara (Dinar) bertajuk “Membebaskan Ingatan Publik: Hilangnya Satu Generasi Intelektual Indonesia”. Dalam diskusi yang digelar di Kedai Rupa Duta pada Sabtu (14/9) ini, diputar pula sebuah film dokumenter berjudul “Api Kartini”.
Dokumenter yang diambil di Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal ini menceritakan kehidupan para tahanan politik perempuan Tragedi 65 pasca keluar dari Kamp Plantungan. Berbagai kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan negara kepada para perempuan selama mendekam di balik jeruji besi meninggalkan trauma mendalam. “Teringat dulu di penjara, rasa-rasanya mau nangis,” ujar salah seorang perempuan dalam dokumenter tersebut.
Hadir sebagai pembicara dalam diskusi kali ini, Dhia Al Uyun, akademisi Fakultas Hukum (FH) Universitas Brawijaya (UB), menceritakan pengalamannya saat bertemu Lastri, salah seorang perempuan yang pernah merasakan pahitnya Kamp Plantungan. Menurut Dhia, siapa pun yang mendengar pengalaman Lastri pasti akan ikut menangis.
Lagi-lagi Perempuan Jadi Korban
Dhia, mengulangi apa yang dikisahkan Lastri, menceritakan bagaimana sengsaranya perempuan di Kamp Plantungan. Lokasi kamp perempuan saat itu adalah yang paling dekat dengan kamp milik tentara. Alhasil, silih berganti tentara masuk ke kamp perempuan dan melakukan kekerasan seksual pada tahan politik perempuan di sana. Ironisnya, “Itu terjadi selama beberapa tahun,” ujar Dhia.
Dhia menambahkan bahwa pelecehan-pelecehan terhadap tahanan politik perempuan di Kamp Plantungan juga terjadi selama masa “pembinaan”. Setiap upacara, kata Dhia, tahanan politik perempuan dipaksa telanjang dan mengelilingi tahanan politik yang lain sembari membacakan Pancasila.
Bukan hanya secara fisik, imbuh Dhia, kekerasan terhadap tahanan politik perempuan di Kamp Plantungan juga terjadi secara psikis. Dhia menuturkan bahwa negara melucuti hubungan keibuan para tahanan politik perempuan dengan melarang mereka untuk mengenal anaknya. Lebih dari itu, kata Dhia, pasca bebas dari Kamp Plantungan, para ibu juga terpaksa memutus hubungan dengan anaknya agar sang anak terlepas dari stigma komunis.
Rezim Soeharto turut dinilai Dhia ambil andil dalam melanggengkan terpinggirkannya perempuan. Dharma Wanita serta Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dianggap Dhia merupakan upaya Soeharto meromantisasi domestifikasi perempuan. “Perempuan menjadi tiang negara. Karena perempuan menjadi tiang, maka laki-laki harus mengatur di mana tiang berada, itu masalahnya,” jelas Dhia.
Soal keadilan, sambung Dhia, beberapa korban yang pernah mendekam di Kamp Plantungan, termasuk Lastri—yang kini telah menginjak kepala sembilan—sudah lelah mencari kejelasan. Sebab berkali-kali usaha ditempuh, “Tidak ada keberpihakan hukum yang pasti,” kata Dhia. Bagi Dhia, negara tak pernah benar-benar serius mengusut kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, lebih-lebih yang menimpa para perempuan. “Apakah situasi-situasi ini (pelanggaran HAM berat terhadap perempuan, red.) mau diselesaikan (oleh negara, red.)? Jawabannya tidak,” tambahnya.
Dhia turut menjelaskan bahwa pola-pola kekerasan terhadap perempuan kerap terulang. Dalam kerusuhan di tahun 1998, menurut Dhia, kekerasan-kekerasan yang menimpa perempuan terjadi lagi. Di sini Dhia menaruh curiga. “Patut diduga bahwa situasi tersebut tidak alamiah sebuah kerusuhan,” tutur Dhia.
Kemunduran Intelektual Indonesia
Arif Subekti, sejarawan dari Universitas Negeri Malang (UM) yang turut hadir sebagai pembicara memberikan pandangannya soal kemunduran intelektual di Indonesia pasca Tragedi 65. Kemunduran intelektual, kata Arif, bisa dilihat dari museum-museum nasional yang ada di Indonesia. Selain tak memiliki representasi perempuan yang mencukupi, menurut Arif sumber-sumber yang menjadi landasan berdirinya beberapa museum juga perlu dipertanyakan. Museum Lubang Buaya, misalnya, yang menggunakan film “Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI” sebagai referensi, dianggap Arif sarat dengan kepentingan rezim Soeharto.
Arif juga menaruh kritik soal pengarsipan yang dilakukan pemerintah. Menurutnya, pemerintah acap kali tak memiliki arsip-arsip penting yang berkaitan dengan sejarah di Indonesia. Bahkan, kata Arif, pengarsipan yang dilakukan oleh pihak luar negeri justru jauh lebih baik. “Mungkin malah di black market ada (arsip-arsip penting terkait sejarah di Indonesia, red.),” gurau Arif.
Arif pun menambahkan bahwa arah pengetahuan di Indonesia pasca tahun 1965 berkiblat ke Amerika Serikat. Hal ini dianggapnya menyebabkan penyempitan ideologi. “Dulu kita punya pilihan ideologi. Setelah 65, hanya ada dua, Islam dan nasionalisme,” kata Arif.
Bagi Arif, penting untuk mengkaji tahun 1950-an hingga 1960-an awal soal intelektualisme di Indonesia. Sebab menurutnya, di tahun-tahun ini pemikiran masihlah sangat luas. Namun, label “Demokrasi Liberal” yang disematkan pemerintah dinilai Arif menyebabkan terbentuknya pola pikir yang menganggap apa-apa yang terjadi di tahun-tahun itu sebagai sesuatu yang buruk. “Kita dicekoki bahwa itu tahun-tahun Orde Lama. Dilabeli Demokrasi Liberal, demokrasi rusak-rusakan,” paparnya.
Alhasil, sambung Arif, hal ini berimbas pada ruang-ruang pembelajaran sejarah saat ini. Menurutnya, diskusi yang ada menjadi sangat sempit. “Apakah sejarah-sejarah yang diajarkan di sekolah dasar, menengah, hingga perguruan tinggi membuka ruang diskusi untuk membahas kekerasan negara di masa lampau?” tanya Arif.
Arif turut mengingatkan bahwa penting untuk terus melakukan kajian dan diskusi soal Tragedi 65. Sebab bila tak dibincangkan, ”Seolah bangsa kita gemah ripah loh jinawi, ayem tentrem, guyub rukun. Padahal, ada cerita kelam di masa lalunya,” kata Arif.
Penulis: Dimas Candra Pradana
Editor: Maria Ruth Hanna Lefaan
