SEBUAH KEGILAAN DI WIDYALOKA DAN (TER-/DI-)PUKULNYA JURNALIS KAMI

0
5ef6dfb4-0b49-497d-af18-6c09d2ce8520

Sumber: Istimewa

Sudah jelas adanya persamaan sifat zalim kekuasaan yang tampak antara Istana di Jakarta dengan Universitas Brawijaya di Malang. Kampus yang menjadi tempat para mahasiswa belajar, hari ini menjelma ring tinju—secara harfiah—bagi para calon penguasa untuk saling hantam. Bagaimana tidak: kami pikir kita semua sudah tahu kabarnya.

Coba kita main cocoklogi. Beberapa hari yang lalu, Gibran bermasalah dengan Surat Keterangan penyetaraan ijazah SMA-nya dan—dalam kurun waktu yang hampir sama—sivitas kampus sempat mempermasalahkan Surat Cuti. Digugurkannya Kafitan-Kevin—salah satu Pasangan Calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden Eksekutif Mahasiswa (EM UB) tahun 2027—akibat surat cutinya tidak diterima, menimbulkan huru-hara dalam proses pencalonan. Kemudian terjadilah perang narasi antargolongan dalam dunia maya kita. 

Kalau mau mengingat sedikit, pada tanggal 7 November, akun Pemilihan Mahasiswa Raya (PEMIRA UB) di Instagram mengumumkan Kafitan dan pasangannya bahwa mereka gugur sebab polemik administratif di internal EM. Di hari yang sama, DPM mengeluarkan surat permohonan, yang menyebut bahwa pengguguran Kafitan tidak sesuai hukum kepada Wakil Rektor Tiga Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan Universitas Brawijaya (WR Tiga UB). 

Serangkaian kejadian tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum atas Daftar Calon Tetap (DCT) PEMIRA 2026. Pada tanggal 10 November 2026, akun Instagram PEMIRA UB mengumumkan calon tunggal Presiden dan Wakil Presiden EM UB tahun 2027. Bersamaan dengan pengumuman itu, WR Tiga UB melakukan intervensi. Ia mengeluarkan surat kepada Wakil Rektor Empat Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Internasionalisasi UB (WR Empat UB) yang memuat adanya kedua Paslon Presiden dan Wakil Presiden EM UB. Salah satu dari mereka adalah Paslon yang digugurkan sebelumnya, Kafitan-Kevin. Surat ini merupakan suatu bentuk intervensi yang diputuskan secara sepihak dan sangat bertentangan dengan kultur demokrasi. Akibatnya, kerancuan informasi pun terjadi, dan hingga saat ini, belum ada kepastian hukum yang sahih untuk melandasi kembalinya Kafitan-Kevin sebagai Paslon.

Inilah gambaran miniatur demokrasi di Indonesia. Kisah tersebut dilakukan oleh mereka yang berikutnya berpotensi mengisi kursi-kursi jabatan di pemerintahan. Apa yang mereka kritik secara keras melalui orasi-orasi, story Instagram, dan berbagai demonstrasi mungkin hadir dalam skala lebih kecil di sekeliling kita, baik kita sadar maupun tidak. Dan hal ini tidak sebatas di permainan kuasa PEMIRA 2026 saja. 

Kekerasan di Forum Resmi Demokratis

Acara Uji Publik dan Debat terbuka PEMIRA yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2026 diawali dengan keterlambatan. Acara yang seharusnya dimulai pada pukul 14.00 terlambat hingga 2 jam akibat telatnya perizinan Gedung Widyaloka. Namun, selain akibat terlambatnya perizinan untuk menggunakan gedung, Paslon 01 dan 02, serta ketua pelaksana juga pada saat itu kasip datang. 

Walaupun akhirnya acara ini dapat terlaksana pada sekitar pukul 16.00, di akhir acara terjadilah aksi kekerasan yang menyasar salah satu Calon Presiden EM UB 2027, Kafitan, yang saat itu tengah memprovokasi forum dengan dalih membela hak-haknya. Hal tersebut memantik ricuhnya panggung dengan banyak orang merangsek masuk ke tengah ruangan dan menjadi tempat tinju-tinju berterbangan. Sungguh potret demokrasi yang Indonesia banget. 

Di saat bersamaan, jurnalis-jurnalis kami pun sedang bertugas untuk meliput acara ini. Dari awal acara, sudah ada upaya untuk menghalangi kerja-kerja jurnalistik. Mereka bilang “Kamera jangan rekam.” Lalu saat baku hantam terjadi, awak Kavling10 sempat terpukul di kepala bagian belakangnya. Ia, yang telah mengenakan atribut pers berupa PDH berwarna merah mencolok, tidak luput dari kekerasan yang sedang berlangsung, di tengah sebuah rangkaian acara pesta demokrasi tahunan yang dilaksanakan dan dihadiri oleh mahasiswa. Sebuah identitas yang terlalu digadang-gadang sebagai katalisator peradaban.

Ketika tinju menyasar pada jurnalis kami, yang dirugikan bukan hanya seorang mahasiswa, tetapi juga kerja-kerja jurnalistik itu sendiri serta hak publik untuk mendapatkan informasi. Di sini posisi kami jelas, kami mengutuk aksi baku hantam pada forum demokratis sehingga berimbas pada kekerasan fisik yang dialami oleh seorang jurnalis Kavling10. Apalagi dengan rapuhnya peraturan yang bisa melindungi pers mahasiswa dari tindak represifitas dalam melakukan kerja-kerja pers. 

Meskipun kini Dewan Pers telah mengakui pers mahasiswa sebagai insan jurnalis yang dilindungi oleh UU Nomor 40 Tahun 1999; Pada praktiknya, regulasi itu tidak cukup untuk menghapuskan represi yang dialami para pers mahasiswa. Dengan demikian, kami menuntut rektorat untuk mengakui MoU Dewan Pers dengan Dirjen Dikti Ristek Nomor 1/PKS/DP/III/2024 sehingga peraturan rektor mengenai pers mahasiswa dan perlindungannya akan represi dan kekerasan dapat disahkan sesegera mungkin. Tanpa hal tersebut kekerasan persma akan tetap langgeng dan pelakunya bagai hanya mendapatkan tepukan di pergelangan tangannya. 

Melihat semua ini, kita semestinya mafhum: Universitas Brawijaya gagal menciptakan mahasiswa ketika baku hantam terjadi sebab berebut kursi kekuasaan di gedung Widyaloka. Sementara terdapat kutipan “وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ” dan “Lex iniusta non est lex” di pintu masuk gedung itu. Hari itu, maknanya gugur begitu saja. 

Redaksi Kavling10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *