MADE SUPRIATMA: “MILITER KITA TERKONTAMINASI… DPR LEBIH BAJINGAN LAGI”

Presiden Prabowo Subianto merencanakan ekspansi struktur teritorial TNI secara besar-besaran. Rencananya, para personel militer itu akan membantu menyukseskan program-program strategis Prabowo. 

Diwawancarai melalui video telekonferensi pada Rabu (26/11),  Antonius Made Tony Supriatma—Ketua Dewan Pembina Kurawal Foundation, Peneliti ISEAS-Yusof Ishak Institute, sekaligus pengamat militer—memberikan sejumlah pandangannya soal kondisi militer saat ini. Menurutnya, dengan terlibat dalam berbagai urusan sipil, militer justru terkontaminasi.

Bagaimana Anda melihat militer saat ini?

Kita kembali ke 30 tahun yang lalu, [kembali ke] zaman Orde Baru. Terlihat bahwa memang sekarang tentara [ada] di mana-mana, tidak seperti 25 tahun lalu. Sesudah Orde Baru jatuh, tentara tidak terlalu terlihat di kehidupan publik, tetapi sekarang sudah mulai kembali lewat Kodim-Kodim. Aparat-aparat di bawahnya sampai Babinsa, itu sudah mulai terlihat [dalam urusan sipil]. Sudah mulai berani terang-terangan campur tangan [memberi] perintah ini dan perintah itu. Seperti kemarin, menangkap bandar narkoba. Yang bukan pekerjaannya, dikerjakan. Sudah mulailah ada titik-titik awal [kembali ke Orde Baru].

Salah satu tuntutan reformasi adalah mencabut dwifungsi ABRI. Apakah kini Dwifungsi ABRI kembali lagi? 

Kita luruskan dulu konsepnya. Esensi dari dwifungsi itu adalah militer mengemban fungsi keamanan yang bertugas sebagai kekuatan pertahanan negara sekaligus kekuatan sosial politik. Yang implementasinya adalah kehadiran militer dalam lembaga legislatif dan lembaga eksekutif lainnya. Umpamanya, kalau pada zaman Orde Baru, di DPR itu 20% diisi fraksi ABRI. Kemudian kepala daerah itu dipilih oleh DPR, presiden juga dipilih oleh DPR. Jadi 20% ini punya suara yang krusial sekali karena di situ ada Golkar yang juga berteman dengan militer. Kemudian ada PDI dan PPP.  Partainya kan cuma itu aja, [sehingga] fraksi ABRI ini dengan mudah menjadi kekuatan dominan dalam DPR. Jadi kalau mau memilih bupati, gubernur, walikota, bahkan presiden, semua aklamasi itu ngikutin apa katanya ABRI. [Sehingga] banyak kolonel-kolonel atau letkol-letkol itu menjadi bupati, karena istilahnya “dikaryakan” pada waktu itu oleh TNI-AD untuk menjadi Bupati. 

Yang sekarang terjadi itu agak berbeda. Mereka tidak ada di legislatif, tidak melakukan oversight—pengawasan pada pemerintah. Namun, TNI sekarang fungsinya banyak. Seperti kata Panglima TNI,  militer itu multifungsi. Jadi tidak hanya terbatas di sosial politik, tapi mereka sekarang mau menjadi kekuatan ekonomi, menjadi kekuatan pangan, produksi pangan, dan lain-lainnya.

Apakah perluasan peran militer memang menjadi gaya kepemimpinan Prabowo? 

Pertama, memang [itu] gaya kepemimpinan Prabowo. Ada perluasan organisasi dan penambahan personel tentara yang terjadi secara besar-besaran, seperti dari 15 [Kodam] waktu Prabowo mulai berkuasa dan akan ditambah 22 [Kodam] lagi. 150% penambahannya, setiap provinsi akan ada satu Kodam. Organisasinya diperluas, [Kodamnya] diperbanyak. Setiap Kodam di bawahnya ada Korem, di bawah Korem itu ada Kodim dan batalion-batalion, [semua] ini juga akan diperluas. Sehingga menimbulkan pertanyaan besar, ini sebenarnya untuk apa? 

Pemerintah Prabowo tidak pernah terus-terang secara publik mengungkapkan apa tujuannya, kecuali dengan bahasa samar-samar seperti menjaga keutuhan NKRI. [Padahal] semua juga menjaga [keutuhan] NKRI, jangan dipikir kita sebagai sipil tidak menjaga keutuhan NKRI. Bukan hanya tugas militer menjaga keutuhan NKRI. Bahkan, para businessman itu juga menjaga keutuhan NKRI dengan memberikan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Bukan hanya militer saja. Itu [jelas] argumen-argumen fake.

Tidak pernah dijelaskan secara langsung sebenarnya tujuannya apa. Padahal ini juga punya implikasi politik, tidak hanya dalam negeri, [tetapi] juga internasional. Indonesia build up pertahanannya [dengan] memperbesar pertahanan dan sebagainya. Sementara Indonesia punya pengalaman menjajah dan menginvasi. Kita punya pengalaman melakukan kekerasan di mana-mana, [bahkan] di wilayah-wilayah kita sendiri. Malaysia masih ingat dengan konfrontasi Malaysia. Di mana Indonesia menginvasi sebagai upaya menggagalkan pembentukan negara Malaysia. 

Juga pernah berusaha menginvasi Singapura [pada] tahun 60-an, dengan mengirim dua militer dan menaruh bom di bar di Singapura. Di Singapura, di Orchard, itu ada monumennya. “Kita tidak akan pernah lupa,” kata mereka, “Bahwa kita telah dibom oleh Indonesia.” Jadi [dengan] Indonesia memperbesar [peran militer], tidak [hanya] punya konsekuensi terhadap kita sendiri tapi juga terhadap negara tetangga.

Apakah ini style kepemimpinan Prabowo? Ya, dia memang orang militer dan dia berpikir [secara] militer dan militeristik. Sekarang dia mendapatkan kesempatan untuk memiliterkan kembali Indonesia dan banyak orang tidak tahu itu. [Jalannya] lewat jalan demokratis, tetapi konsekuensinya nanti kemungkinan akan menjadi sangat tidak demokratis. Demokrasi ditanggalkan lewat cara-cara demokratis, dengan cara-cara pemilihan. Prabowo berada dalam jalur itu. 

Apa tujuan penguatan dan perluasan peran militer? 

Pertama, [urgensi] itu sebenarnya tidak ada. Memang ada perang antara Amerika dan Cina, tapi itu perang dagang. Di sisi Cina—banyak pembacaan perang di luar negeri—[mengatakan] mereka itu sebenarnya tidak mau perang, mereka itu mau dagang. Cina tidak mau banyak memproduksi alat-alat pertahanan dan tidak menjadikan pertahanan sebagai industri. Tidak seperti Amerika yang punya military industrial complex.

Kemudian untuk membuat sebuah militer yang besar seperti ini perlu biaya yang sangat besar. Namun, orang-orangnya tidak terdidik secara militer. Bayangkan anak-anak SMA direkrut, kemudian mendapat latihan tiga bulan yang 70% isinya adalah lari-lari dan lain sebagainya. Latihan menembak itu minim karena memang mahal, biaya untuk setiap orang dapat satu senapan itu juga mahal. 

Batalion-batalion baru yang dibuat itu batalion-batalion teritorial pembangunan yang bertani. Lalu, aspek-aspek keamanannya di mana? Saya tidak melihat ada urgensinya. Kalau mau menggejot produksi, yang harus pertama kali dilakukan adalah efisiensi di dunia pertanian, merangsang orang untuk invest. Namun, [di Indonesia] kata-kata invest itu selalu [tentang] bisnis besar, padahal tidak. Petani [harus] di-invest, agar mulai melihat tanahnya lagi, agar mau bekerja di sektor pertanian. Karena [pertanian] sangat tidak menguntungkan sekarang ini. Swasembada beras dan pangan itu [bisa] segera [terwujud] dalam beberapa bulan saja kalau ada insentif yang baik, kalau ada kebijakan yang baik. 

Saya tahu persis bahwa militerisasi bukan cara untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi. Kita jadi Soviet sekarang. Mungkin setengah tahun [lagi] akan kelihatan buah hasilnya. Tapi dalam waktu lima tahun, begitu Prabowo tidak berkuasa, bakal hancur semua. Ini yang tidak dipikiran, tidak ada persetujuan, semua dengan main rahasia-rahasia begitu.

Seharusnya, sejauh apa militer membantu negara dalam urusan sipil? Apakah saat ini militer telah melewati batas?

Militer kalau sudah masuk ke dalam urusan sipil itu artinya mereka terkontaminasi. Kita—dalam konsep negara modern—[sudah] membuat satu sektor yang sangat tidak produktif. Militer ini tidak produktif untuk menjaga eksistensi negara. Mereka [seharusnya] hanya dipergunakan kalau negara itu diserang atau dipakai sebagai kekuatan pemaksa terhadap ancaman dari luar. Begitu dia masuk ke dalam negeri, menangani masalah-masalah sipil, dia terkontaminasi. Tidak baik untuk negara itu sendiri, tidak baik untuk militer itu sendiri. Itu yang harus dipahami.

Tidak bisa membuat militer itu terlibat dalam dunia pertanian. Itu [tugasnya] pasar, itu [tugasnya] masyarakat sipil, masyarakat biasa, rakyat kecil yang kemudian akan membayar pajak. Pajak itu [lalu] dipakai untuk membiayai militer. Tidak bisa dibalik.

Ini tidak pernah diperdebatkan. Menurut saya keblinger. Saya berani pakai istilah itu karena memang mereka tidak pernah terus terang dengan konsep itu, tidak pernah diperdebatkan. Dan DPR itu lebih bajingan lagi [karena] mereka diam. Mereka diam, mereka tidak pernah mempertanyakan. Seolah-olah ini bukan masalah mereka, “Itu bukan urusan saya”. Itu benar-benar tidak bertanggung jawab sama sekali. Tidak bertanggung jawab sama sekali DPR kita sekarang ini. 

Beberapa pos seperti Badan Gizi Nasional atau program food estate banyak diisi oleh purnawirawan atau bahkan tentara aktif. Bagaimana pandangan Anda? 

[Tidak ada urgensinya], itu pertama. Okelah, Purnawirawan itu sipil, mereka sudah [tidak berdinas], mereka boleh berbisnis dan lain sebagainya. Tapi dibanding dengan kemampuan orang-orang biasa untuk mengurus catering dan lain sebagainya, orang-orang biasa jauh lebih bagus, lebih terampil. Yang dibutuhkan itu bukan militer, yang dibutuhkan itu tata kelola manajemen yang baik. Bukan militer yang petantang-petenteng, kemudian ke sana kemari, mengunjungi dapur SPPG atau tiba-tiba datang ke SPPG marah-marah, “Ini kotor, Ini kurang ini”. Menindak ini dan menindak itu, bikin karyawan takut, bukan itu yang dibutuhkan.

Bukan bikin policy seperti saat ini. MBG dari atas sampai bawah, yang BGN-nya berkuasa sekali, kemudian SPPG-nya dikuasai oleh orang-orang yang berkuasa, yang mau menarik untung sebesar-besarnya dengan mengorbankan [konsumen]. Akhirnya, anak-anak sakit perut semua, keracunan semua. Ya. Ini policy yang luar biasa buruknya. Terus juga kenapa ada tentara di situ? Kita enggak butuh tentara di situ, yang dibutuhkan itu tata kelola.

Maka menurut Anda, mengapa orang-orang dengan latar belakang militer ditempatkan dengan di sana?

Karena mereka bisa dikontrol. Karena ini pemerintahan sentralistik. Command and Control. Bisa dikomando, bisa dikontrol, sesuka-suka dia [Prabowo]. Kenapa perlu militer? Karena perlu untuk melakukan program-program yang gila seperti ini, yang tata kelolanya tidak pernah diperhatikan. Semua mau seragam. MBG itu akan kolaps, Koperasi Indonesia Merah Putih itu akan kolaps. Sebagai orang yang belajar policy saya tahu. 

Dugaan saya, ini semua ini proyek politik. Pembesaran tentara itu proyek politik. Terkait dengan semua hal yang dilakukan oleh Prabowo, MBG, Koperasi Merah Putih, semua memakai tentara dan ini proyek politik.

Secara umum, anggaran Kementerian Pertahanan adalah salah satu yang paling besar, bahkan setelah kebijakan efisiensi. Bagaimana Anda melihat hal ini? 

Karena Kementerian Pertahanan ini menjadi Kementerian Politik. Kementerian Pertahanan ini sekarang adalah Kementerian Politiknya Prabowo. Untuk apa bikin satu juta tentara? Personel tentara kita akan jadi satu juta pada tahun 2029 dengan penambahan 750 batalion. Belum lagi batalion tempur, itu baru Batalion Teritorial Pembangunan. Di setiap kabupaten akan ada batalion. Ini penambahan yang luar biasa. Kalau Anda jadi bupati, memang Anda berani ngomong sama tentara? Kalau tentara bilang, “Pak, saya butuh 40 hektar yang di sana.” Emang anda berani bilang tidak? Mereka kan bersenjata semua.

Soal revisi UU TNI, bagaimana Anda melihatnya?

Revisi Undang-Undang TNI itu tidak terlalu banyak berpengaruh. Dari, operasi militer selain perang (OMSP), itu juga tidak banyak yang berubah, masih bisa diterima oleh akal sehat. Satu-satunya yang terpengaruh adalah pertambahan usia pensiun. Sebagai pengamat militer, saya dulu bertanya, kenapa mereka ngotot sekali menambah usia pensiun? Sesudah melihat perkembangan, [ternyata] mereka mau bikin Batalion Teritorial Pembangunan jadi mereka akan kekurangan perwira. [Sehingga] dinaikkan usia pensiunnya. 

Tapi itu juga bukan tanpa resiko. Membuat 750 batalion baru sampai 2029, itu artinya menambah 525.000 personel. Anggaplah rata-rata sebagian besar dari mereka [baru lulus] SMA di usia 20 tahun. [Sedangkan], kekuatan fisik bertempur itu hanya sampai 32 sampai 35 tahun. Artinya, sesudah usia itu Anda sudah tidak lagi kuat untuk bertempur. Tempur itu butuh tenaga yang luar biasa, menembak itu butuh tenaga yang luar biasa. Itu kenapa tentara perlu kekuatan fisik. Sesudah umur 32 tahun itu tidak bisa [bertempur lagi].

Lalu, antara usia 32 sampai 58 tahun, ada gap 26 tahun di situ. 26 tahun ini mau ngapain prajurit-prajurit tua ini? Misalkan kalau dia masuk tahun 2025, dia hanya punya kekuatan efektif untuk bertempur sampai 12 tahun ke depan sampai umurnya 32. Sesudah itu dia jadi prajurit tua. Mau diapain? Kita semua ini nanti yang akan membiayai mereka. 

You make money working in the bank and something, kemudian menjadi sedikit kaya dengan pendapatan mungkin sekitar satu miliar pertahun. Lalu 10%nya diambil negara untuk membiayai orang-orang ini. Dan orang-orang ini useless, saya katakan lagi, useless. They are bunch of useless. Pegawai negeri pun masih [lebih berguna]. Karena apa? Karena mereka kerja, sampai mereka pensiun mereka kerja. Tentara, kalau ditanya “Kamu ngapain?” mereka akan jawab “Enggak ada kerjaan, Bang. Tidur aja.” karena latihan juga tidak punya duit, menembak satu peluru itu mahal. 

Orang-orang tidak pernah berpikir ke sini karena tidak pernah diberi tahu bahwa untuk memelihara satu batalion itu mahal sekali. Untuk membuat satu gedung Batalion Teritorial Pembangunan saja, yang saya lihat di anggaran mereka, itu 40 miliar per batalion. Belum lagi sustain-nya, kelangsungannya, membayar gajinya, beliin mereka peluru, beliin mereka seragam. Bahkan celana dalam mereka pun dibiayai oleh kita. Kaus kaki mereka dibiayai, sepatu olahraga mereka dibiayai oleh negara. Kita yang akan membiayai itu. Dan kalau kita tidak marah sekarang, saya sudah tidak tahu lagi. Pikirkan mulai dari sekarang, apakah ini beneran bisa sustain atau tidak? Sebagai bangsa kita mampu tidak membiayai? Itu saja. 

Selain soal kebutuhan perwira di batalion-batalion baru,  apakah ada urgensi lain dari penambahan masa pensiun? 

Saya kira mungkin mereka butuh banyak orang sebagai operator politik. Mau ngapain mereka kalau tidak jadi operator politik? Mereka bilang itu kemungkinan tidak akan memberatkan keuangan negara karena mereka akan bertani. Kalau mau jadi petani, kenapa tidak jadi petani saja? Kenapa harus jadi tentara? Itu juga akan mengurangi fungsi tempur mereka. Sudah jadi petani, nyaman jadi petani, kenapa harus lari-lari setiap pagi? Mempersiapkan diri 24 jam untuk mempertahankan negara? Dan hal itu tidak pernah diperdebatkan.

Apakah hal ini mempengaruhi netralitas militer?

Iya, jelas. Kalau mereka banyak dan kurang kerjaan, apa yang menjadi perhatian mereka? Ini juga tidak bagus untuk militer itu sendiri, tidak bagus untuk kita sendiri, karena kita harus membiayai. Kita tidak bisa membiayai mereka secara maksimal. Sementara orang-orang di luar militer itu bisa hidup dengan enak kalau dia jadi pengusaha, jadi pedagang. Kita tidak bisa memberikan mereka hidup yang layak. Bukan hanya layak tapi mereka kan greedy, orang yang serakah, selalu mau sebanyak-banyaknya. Mereka berada dalam simpul itu. Apa mereka akan diam saja? Jelas tidak karena mereka juga makhluk ekonomi. 

Bagaimana dampak perpanjangan masa pensiun terhadap internal TNI, khususnya soal regenerasi di tengah surplus perwira menengah dan tinggi? Apa dampaknya terhadap persaingan di tubuh TNI?

Kalau di [internal] mereka bisa mengatur itu, saya yakin. Walaupun ini adalah keputusan politik, keputusan negara, keputusan pihak yang mau menguasai negara. Kalau kompetisi itu [pasti]  selalu ada, di mana-mana juga ada. Jabatan-jabatan itu tergantung dari keuntungan. Pertama keuntungan, kemudian juga politik. 

Ada orang yang mengatakan kalau sampai ke tingkat jabatan kolonel, itu semua berdasarkan profesionalisme. Begitu masuk ke jabatan jenderal, itu keputusan politik. Apakah ini akan berpengaruh pada kompetisi di dalamnya? Iya, jelas. Dan itu normal, itu wajar. Itu yang membuat tentara semakin profesional karena setiap orang berusaha untuk menjadi seprofesional mungkin. Tetapi hal ini juga mempunyai konsekuensi politik karena tentara-tentara berebut untuk bisa berpengaruh secara politik [melalui] dekat dengan politisi-politisi dan lain sebagainya. 

Soal anggaran, dikatakan bila penambahan tidak akan memakan biaya. Bagaimana menurut Anda? 

Itu kayak membohongi anak TK. Gimana tidak ada beban biaya? Toh mereka sekarang bertambah. Pertambahan itu membuat anggaran-anggaran pertahanan menjadi dua kali lipat dari zaman Jokowi. Dan memelihara satu batalion itu mahal sekali. Jelas, postur anggaran pasti akan membesar. Apakah itu yang dicita-citakan para pembuat kebijakan keamanan? Apakah biaya itu nanti bisa ditutupi dengan bertani, beternak, memelihara ikan? Itu mungkin cukup, [tapi] untuk memelihara satu batalion [saja].

Di samping itu juga dikatakan bahwa mereka tidak akan mengeluarkan biaya apa-apa. Tapi kita tetap kasih mereka gaji penuh. Dan gaji seorang prajurit yang paling rendah, take home pay mereka itu Rp6.000.000. Omong kosong kalau mereka bilang “Gaji kami kecil.” Karena kebutuhan mereka memang besar juga, kirim [uang untuk] orang tua dan membayar hutang ketika masuk [militer melalui] nyogok. “Bayar di depan,” kata mereka. 

Dengan perluasan dan penguatan peran militer, apa pengaruhnya terhadap kompetensi militer? Apakah hal ini justru berdampak buruk terhadap kekuatan militer dan profesionalitas mereka?

Kalau saya melihat, iya [berdampak buruk]. Karena penambahan Batalion Teritorial Pembangunan ini mereka [hanya] menambah jumlah saja, tapi dari sisi profesi, keterampilan, dan lain sebagainya sama sekali tidak. Saya sebenarnya kasihan pada anak-anak muda Indonesia. Karena kalau memang beneran ada perang, mereka inilah yang diumbar duluan, jadi umpan peluru. Kemudian dari sekian banyak [militer] baru sekitar 30.000 atau 40.000 prajurit Indonesia yang beneran [menjadi] prajurit, yang soldier. Di dalam tentara sendiri ada grade-grade tertentu. Ada yang memang beneran tentara, beneran terlatih, beneran bisa menembak. Tapi, ada juga tentara yang menjadi umpan peluru. 

Apakah kekhawatiran itu juga ada di internal militer?

Sejauh ini itu sangat sedikit [yang mengeluh]. Karena di militer mereka tidak berani bilang “tidak”, mereka harus katakan “iya”. Apakah ada yang tidak puas? Dari bisik-bisik, saya dengar ada. Tetapi tidak ada yang berani ngomong terang-terangan. Semua hanya, “Siap, Pak” walaupun mereka tahu bahwa ini tidak masuk akal karena memang kulturnya seperti itu. 

Jika tren militer seperti ini terus berlangsung, bagaimana Anda melihat kondisi militer dan kondisi negara kita lima sampai sepuluh tahun ke depan? 

Kalau ini berhasil, kita akan menanggung beban yang cukup berat di sisi fiskal. Kalau kita berhasil, semua cita-citanya Prabowo berhasil, ekonomi indonesia bisa tumbuh 8% dan lain sebagainya, kita akan mampu membiayai. Tapi kalau tidak, apa konsekuensinya? Apa konsekuensinya menanggung jumlah prajurit tua? 

Seharusnya, dalam sistem itu ada intake dan ada out-take, ada yang pensiun dan ada yang masuk. Sekarang, yang pensiun kan sedikit sekali, [sedangkan] yang masuk itu banyak sekali. Kemudian ketika sudah tidak lagi diperlukan, orang-orang ini mau diapakan? Apakah mau dipensiunkan dini? Kalau dipensiunkan dini terus mereka harus kerja apa? Mereka [juga] tidak bisa dipecat dalam sistem Indonesia. 

Orang akan tinggal di tentara sebagai karir itu sampai dia pensiun. Kalau jenderal [sampai] umur 62 tahun, kalau jadi panglima TNI itu bisa [sampai] 63 tahun dan bisa diperpanjang oleh presiden. Kita lihat prajurit-prajurit itu kebanyakan tidak ada asuransi, mau mencari kerja susah, maka akan stay forever di dalam tentara. Konsekuensi militernya sangat besar, konsekuensi politiknya juga sangat besar. 

Apa saran Anda untuk penguatan kompetensi dan profesionalitas militer?

Orde Baru itu mengecilkan militer. Tahun ’85 itu kita merampingkan militer. Tahun ’85 itu reorganisasi, [militer] itu benar-benar dirampingkan. Kopasus itu benar-benar [berisi] pasukan khusus. Tidak seperti sekarang yang kekuatannya 17.000 [pasukan], itu besar sekali. Kalau dulu satu resimen, [berisi] 70 atau 80 orang yang benar-benar terlatih dan punya peralatan paling modern. Sehingga [mereka] menjadi orang yang tersaring secara benar dan paling ditakuti. 

Itu semua dirampingkan, Kodam-Kodam dirampingkan, sehingga posturnya pas tetapi efektif. Tentara benar-benar profesional dan terlatih. Kalau sekarang, jumlah personel besar. Di negara seperti Indonesia, ini tidak bisa dipertahankan, karena bolong di mana-mana. Apa yang bisa kita lakukan dengan itu? Tidak dengan menaruh tentara di setiap kabupaten, menurut saya itu gila. Jika ada yang berbicara, “Wah, nanti [personelnya] tidak cukup.” Kita punya rakyat. Tidak usah disuruh, kita pasti akan bantu tentara kita. Semua orang cinta negara, itu tidak usah diragukan. 

Justru sekarang ini, kalau seandainya kemudian tentara semena-mena, orang [akan] antipati [kepada tentara], sama seperti orang antipati kepada polisi. Kalau ada [perang], orang tidak akan mau membantu. Jadi, resikonya besar sekali. Sebenarnya kalau ekonominya diperbaiki, petani-petani tidak berkompetisi dengan militer, semua akan maju bersama. Tapi soal konsep Batalion Teritorial Pembangunan ini, pernah tidak mereka berpikir bahwa mereka akan berkompetisi dengan petani? Mereka [militer] makan, kami [petani] tidak. Kalau situasi itu terjadi, itu berbahaya betul bagi petani. Saya melihat bahwa langkah Prabowo ini justru berbahaya bagi pertahanan negara, sangat berbahaya. 

Kritislah terhadap persoalan ini. Tidak dengan perasaan anti militer, tetapi dengan cara dingin. Karena ini luar biasa, pertaruhannya soal negara. Ini kebijakan paling gila. Saya belajar [mengenai] tentara-tentara di negara lain tidak pernah seperti ini. 

Penulis: Aulia Hasti Zalika
Editor: Dimas Candra Pradana