MEDIASI INSIDEN KANTOR OSPEK BUNTU, “PERBEDAAN INTERPRETASI” JADI ALASAN ADVOKESMA
MALANG-KAV.10 Hampir dua bulan pasca-insiden “Kantor Ospek,” penyelesaian kasus antara Kementerian Advokesma BEM FISIP UB dengan korban joki ospek dilaporkan buntu. Proses mediasi yang telah berjalan masih belum menghasilkan kesepakatan damai.
Kasus ini bermula pada 13-14 Agustus lalu, saat layanan joki ospek yang diinisiasi Advokesma ini gagal memenuhi pesanan. Akibatnya, banyak mahasiswa baru (maba) mengalami kerugian materiil dan immateriil. Menyusul insiden tersebut, Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FISIP UB turun tangan sebagai penengah dan memfasilitasi pertemuan mediasi formal pada 30 Agustus 2025.
Menteri Advokesma, Amanda Putri Prastya, pada Kamis (02/10) menjelaskan bahwa proyek “Kantor Ospek” dilakukan murni untuk pendanaan program kerja dan menegaskan tidak ada dana yang masuk ke kantong pribadi. Amanda menjelaskan bahwa kebuntuan mediasi saat ini disebabkan perbedaan interpretasi. “Kenapa saat ini proses mediasi masih berlanjut? Jadi terdapat perbedaan interpretasi dalam pertanggungjawaban, terdapat perbedaan pandangan yang menyebabkan sampai hari ini belum clear juga,” jelas Amanda. Menurutnya, Advokesma telah menjalani seluruh konsekuensi yang diberikan dan sudah memberikan laporan pertanggung jawaban
Berdasarkan keterangan dari Amanda, pihak-pihak yang terlibat dalam usaha “Kantor Ospek” adalah Menteri Koordinator dan BPH Advokesma, yang meliputi Menteri Advokesma, Dirjen Advokasi, Dirjen Kesma dan 14 staf ahli kementerian tersebut. Namun saat sesi permintaan maaf terbuka, terlihat sebagian besar staf ahli yang terlibat serempak absen. Amanda beralasan kejadian itu di luar kendali mereka. “Para staf ahli yang nggak hadir pada hari itu memang mengalami kendala yang di luar kontrol, seperti ketidaksiapan individu, pun juga ketidakstabilan mental, dan juga ada beberapa yang sakit,” jelasnya. Alasan tersebut direspons dengan skeptis oleh para korban, yang merasa telah mengalami tekanan mental jauh lebih berat.
Izza, salah seorang Maba yang pesanannya tidak terpenuhi, pada Selasa (30/09) menekankan bahwa Advokesma seharusnya memprioritaskan kondisi mental dan kerugian korban daripada kepentingan mereka sendiri. “Habis kejadian (ditipu) kayak langsung ospek nih. kita udah ngantuk, udah dibentak-bentak korlap, kita kena tegur, ada yang kena treatment sama korlap, dicatat namanya karena nggak lengkap, ada yang dimarahin karena telat, begini begitu semua,” tegas Izza. Kredibilitas alasan BEM semakin dipertanyakan setelah beberapa staf yang mengaku “tidak stabil” justru terlihat aktif di acara lain, termasuk menjadi MC.
Permintaan maaf ini adalah harga mati karena BEM sendiri mengakui bahwa proyek ini merupakan “kesepakatan bersama”. Harits dari Komisi 3 DPM pada Rabu (24/09) mengungkapkan bahwa dia mengamini hal itu. “Aku rasa Itu sudah kesepakatan untuk satu kementerian. Aku rasa mereka tidak terpaksa.” Para korban mengaku telah memberikan tenggat waktu terakhir pada 30 September lalu. Namun, hingga berita ini ditulis pada Jumat (3/10/2025), belum ada kejelasan lebih lanjut.
Penulis: Mariana Safina Nirmala
Editor: Naufal Rizqi Hermawan
