KETUA BEM UGM: KONSEP NEGARA MAHASISWA SUDAH GAGAL SEJAK AWAL

MALANG-KAV.10 Sebelumnya Kavling10 telah mewawancarai Tiyo Ardianto, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), soal rentetan intimidasi yang ia terima pasca-kritiknya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang terbit dalam feature “Di Balik Kritik ‘Maling Berkedok Gizi’: Ketua BEM UGM dan Bayang-bayang Teror yang Dialaminya”.

Dalam wawancara yang sama pada Rabu malam (18/2) melalui Google Meet, mahasiswa Filsafat UGM ini juga menyampaikan pandangannya tentang watak gerakan mahasiswa hari ini, kerancuan di tubuh BEM, dan mengapa konsep negara mahasiswa menurutnya sudah gagal sejak awal.

Bagaimana Anda melihat kemarahan publik yang meledak di momen Agustus tahun lalu, khususnya soal kemunculan para influencer yang ikut mewarnai gerakan?

Fenomena influencer gerakan itu menurut saya adalah alarm bagi aktivis itu sendiri, terutama aktivis mahasiswa yang semestinya menjadi leader opini. Gerakan itu milik semua orang, tetapi menjadi tanggung jawab moral mahasiswa untuk memimpin opini publik: kita bergerak untuk apa? Sekaligus mengonsolidasikan pikiran-pikiran publik.

Sayangnya, Agustus itu, saya agak benci mengatakannya, tidak lebih dari panggung bagi aktivis mahasiswa untuk tampil di TV dan berdebat dengan pejabat. Saya beberapa kali diundang televisi untuk hadir dalam suasana itu, dan tidak satu pun yang saya terima. Karena itu bukan yang dibutuhkan oleh publik.

Yang paling saya soroti adalah betapa pragmatisnya aktivis mahasiswa kita. Baru bergerak sedikit, diundang presiden, langsung senang bukan kepalang, merasa jadi orang penting. Saya adalah orang pertama yang dihubungi untuk menghadap ke istana pada 3 Agustus, dan yang pertama pula menolak. Rakyat tidak butuh pertemuan dengan pejabat. Yang mereka butuhkan adalah kebijakan yang benar. Pertemuan dengan penguasa itu tidak lebih dari parasetamol yang meredakan nyeri, tapi tidak menyembuhkan luka.

Data Kontras menyebut ada ribuan tahanan politik pasca-aksi Agustus dan kasusnya masih berlanjut sampai sekarang. Bagaimana Anda melihat situasi ini?

Kita prihatin. Sejak Juni saya sudah meneriakkan “bebaskan kawan kami” di depan Kapolda, Kajati, bahkan Komisi III. Persoalan ini memang belum terselesaikan, tapi saya harap kita tidak capek menyuarakan itu.

Tetapi satu hal yang harus disadari publik: peristiwa kriminalisasi aktivis ini harus kita jadikan peluang untuk melaksanakan kerja-kerja revolusioner. Yang membuat 1998 terjadi adalah, salah satunya, mereka yang menjadi martir, yang diculik dan dikriminalisasi. Mungkin itulah cara paling hormat untuk membela mereka, tidak berhenti pada mengusahakan mereka bebas, tapi juga menerjemahkan kriminalisasi ini sebagai bahan-bahan revolusi.

Pemerintah hari ini zalimnya minta ampun. Kalau saya katakan ini lebih zalim daripada Firaun, daripada Namrud. Kezaliman mereka itu tegas, nyata, sehingga hadir Musa, hadir Ibrahim, hadir Muhammad. Tapi hari ini mereka yang berkuasa memakai topeng Musa, topeng Ibrahim, topeng Muhammad, sambil melakukan penindasan seperti Namrud dan Firaun. Itu artinya lebih zalim ketimbang raja-raja yang zalim itu sendiri.

Anda memosisikan diri sebagai orang yang kritis terhadap konsep BEM, tapi Anda mencalonkan diri sebagai ketua BEM. Apa yang sebenarnya sedang Anda kejar?

Ada semacam kerancuan ontologis di tubuh BEM. Di satu sisi dia mereplikasi konsep negara dengan membuat ada eksekutif dan legislatif. Tapi di saat bersamaan dia tidak punya satu pun syarat untuk menjadi organisasi negara. Syarat negara itu sederhana: punya wilayah kekuasaan, punya orang yang dikuasai yang melegitimasi kekuasaan itu, dan punya kedaulatan. Tiga hal ini tidak ada yang dimiliki oleh BEM, atau keluarga mahasiswa, atau apapun namanya di luar sana.

Jadi konsep negara mahasiswa itu sudah gagal sejak awal. Gagal secara ontologis, karena imajinasi tentang negara itu sudah patah sejak dari syarat-syaratnya. Negara mahasiswa ini sejak awal tidak lain adalah semacam mainan untuk berpura-pura menjadi pejabat publik.

Yang paling bermasalah adalah karena dia punya klaim representasi total seluruh mahasiswa. Di situlah problemnya. Kalau saya tanya di UB berapa persen mahasiswa yang nyoblos ketua BEM, saya yakin setiap tahun pasti ada penurunan. Dan yang harus diingat: pemilihan ketua BEM itu tidak ada yang organik. Semua digerakkan oleh running mate. Orang hanya dihubungi, “Eh, tolong coblos ini.” Tidak ada yang tumbuh dari kesadaran sendiri. Apalagi kita berhadapan dengan apatisme mahasiswa yang luar biasa merasuk sekarang.

Nah, kenapa saya nyalon kalau tidak setuju dengan BEM? Karena saya harus membubarkan BEM. Seribu artikel tentang pembubaran BEM, bandingkan dengan kekuasaan seorang ketua BEM yang menghendaki pembubaran BEM, itu jauh lebih taktis.

Lalu model seperti apa yang Anda bayangkan sebagai penggantinya?

Yang kita butuhkan ke depan adalah organ taktis yang memicu organisme gerakan. Bukan organisasi yang mengklaim merepresentasikan seluruh gerakan, tapi organ taktis yang dari kerjanya bisa menghasilkan kerja-kerja organik lain untuk gerakan itu.

Kami sedang menggodok sebuah konsep. Prinsipnya: konsep negara mahasiswa ditinggalkan, diganti dengan model representasi terbatas. Orang yang mau bergabung harus melalui proses kaderisasi dulu. Klaimnya sejak awal jelas, organ ini merepresentasikan mereka yang memang secara sadar mau direpresentasikan oleh lembaga ini. Checks and balances-nya masih disusun.

Kita harus menempatkan organisasi mahasiswa itu di tempatnya, bukan pada glorifikasi dan keagungan yang sebenarnya tidak pernah ada. Buktinya ketika BEM UGM berteriak soal MBG, sedikit sekali BEM yang menyusul. Bukan karena isu ini tidak bisa diakses, tapi karena relasi kuasa yang terjadi sebelum pemilihan ketua BEM sudah terlalu membelit. Ada senior yang menguasai media, ada ormek [organisasi mahasiswa eksternal] yang jadi mesin kemenangan. Lalu kita berharap setelah menang dia akan mementingkan kepentingan publik, bukan kepentingan senior dan ormeknya. Agaknya susah.

Saya tidak bermaksud menggeneralisasi soal ormek. Tapi kecenderungannya memang ke arah sana, dan itu berbahaya bagi gerakan mahasiswa.

Dua tahun lalu di Universitas Brawijaya, Ketua EM sekaligus Koordinator Pusat BEM SI terlibat kasus pemukulan terhadap mahasiswa MIPA. Ia tidak mendapat sanksi berarti, bahkan dikabarkan dibela hingga level PB HMI. Bagaimana Anda melihat situasi semacam ini, dan di mana posisi BEM UGM di tengah ekosistem BEM yang seperti itu?

Sejak awal saya bilang ke teman-teman BEM UGM bahwa kita harus menempatkan diri sebagai penjaga moralitas gerakan. Karena yang terdegradasi memang moralitas pergerakan. Kita tidak pernah menghubungi satu pun pejabat. Cari saja di seluruh rekam digital, tidak ada satu pun komunikasi ketua BEM UGM yang meminta dana ke Polda atau Kapolda. Karena memang sejak awal komitmennya seperti itu. Kalau soal mobilisasi massa, mungkin BEM-BEM di Jakarta lebih canggih. Tapi soal moralitas, kita bisa beradu.

Secara logika juga sulit membayangkan aliansi seperti BEM SI bisa independen. Bayangkan lebih dari 100 kampus, 300 orang datang ke Padang untuk musyawarah nasional. Semua berangkat dari daerahnya masing-masing. Saya waktu itu bertiga dari Jogja ke Padang, butuh sekitar Rp20 juta. Untuk itu, saya tidak perlu minta ke Polda, ke Kabinda, atau siapa pun. Cukup minta bantuan dari kampus dan senior BEM, tidak politis, hanya senior BEM. Itu cukup.

Tapi bagaimana dengan kampus-kampus yang jaraknya lebih jauh? Mereka pasti butuh uang lebih banyak. Dan kalau bukan dari yang paling mudah didapat, dari mereka yang punya dana taktis luar biasa, ke mana lagi mereka akan mencarinya? Polisi, BIN, militer, beberapa lembaga daerah. Ini jebakan yang terjadi secara sistematis. Pragmatisme bertemu dengan urgensi.

Maka saya bilang: kalau memang harus pragmatis demi bisa bertemu, lebih baik tidak usah bertemu sekalian. Yang penting isu terkonsolidasikan lewat pikiran. Tahun ini isunya MBG, ayo kawal MBG bersama tanpa harus bertemu. Kalau niat dan motifnya memang sama, pasti akan bertemu sendiri di jalan. Karena konsolidasi pikiran itu lebih cepat daripada konsolidasi tubuh. Munas itu konsolidasi tubuh, bukan konsolidasi pikiran. Yang ketemu cuma tubuhnya, bukan pikirannya.

Mereka yang pragmatis itu, apakah sepenuhnya pantas disalahkan? Prinsipnya musuh saya cuma satu: Presiden Republik Indonesia. Mereka yang pragmatis dan hipokrit itu sebenarnya tersituasikan oleh sistem yang ada. Biaya pendidikan tinggi yang semakin mahal, lapangan kerja yang menurun, sehingga ketika ada mekanisme yang bisa mengakselerasi kesejahteraan lebih cepat, bukan hal yang aneh kalau ada orang yang mengambil jalan itu. Jadi mereka sebenarnya juga korban dari kebobrokan pemerintah dan rezim hari ini. Tetapi bahwa mereka menjadi korban, sayangnya mereka juga tidak punya ketahanan.

Sebenarnya kalau kita bersolidaritas dan kuat, kalau ada ketua BEM yang tidak punya uang untuk bayar kos, ya cerita saja ke ketua BEM yang lain. Solidaritas itu tidak ada. Sehingga banyak yang akhirnya lolos ke jalur pragmatis. Itu juga autokritik bagi kita semua.

Presiden Prabowo Anda sebut sebagai presiden yang bodoh. Tapi dia terpilih dengan 58 persen suara. Bagaimana Anda menjelaskan paradoks ini?

Seharusnya Pak Prabowo tahu bahwa masalah utama bangsa Indonesia adalah kebodohan. Dan bukti paling konkret dari itu adalah dari tiga calon presiden yang berkontestasi, yang terpilih adalah Prabowo karena joget gemoy. Tapi kebodohan masyarakat kita bukan salah mereka sendiri. Itu korban dari ketidakberpihakan negara pada pendidikan. Kebodohan struktural. Maka harusnya sejak awal yang dilakukan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kenapa banyak rakyat nyaman dengan Prabowo? Persoalan suka itu sebenarnya persoalan kenyamanan. Mungkin kambing lebih nyaman dipimpin oleh kambing. Kalau dipimpin singa, tidak nyaman. Hari ini kita punya masyarakat yang punya masalah soal kebodohan, sehingga lebih nyaman dipimpin oleh presiden yang bodoh. Tapi kita sebagai anak muda, punya tanggung jawab untuk memastikan ini tidak terjadi lagi ke depannya.

Penulis: Mohammad Rafi Azzamy
Editor: Fenita Salsabila