MODUS OPERANDI SENJATA PEMUSNAH BANGSA

Judul: Sam karya Bhirawa Anoraga

Penerbit: Dinas Sejarah Kodam VIII Brawijaya

Tahun Terbit: Cetakan 1, 1974.
Tebal: Hardcover+jacket 468 halaman

Sejarah tentu adalah post-factum, ada suatu jeda antara peristiwa ‘nyata’ dengan penulisannya. Di sekolah-sekolah Blitar Selatan yang tiap hari melewati dan memandang monumen Trisula, sejarah menjadi bahasa tubuh, menjelma menjadi “gejala fobia” terhadap kelompok tertentu. Sejarah juga menentukan siapa “kawan” dan siapa “lawan”, siapa “musuh” dan siapa “teman”, serta siapa “penjahat” dan siapa “pahlawan.” Dengan kata lain, membaca sejarah adalah memutuskan “siapa” yang hendak dikenal, serta apa yang hendak diketahui dari perkenalan itu.

Karl Popper dalam A Poverty of Historicism menyebut bahwa sejarah adalah doktrin orang-orang terpilih. Semua orang bisa menulis naskah tentang masa lalu perihal fakta yang mereka ketahui dan mereka inginkan, tapi tidak semua naskah itu bisa dibaca, dipelajari, bahkan menjadi kurikulum wajib sekolah. Seorang tentara di Donomulyo tidak mau peduli tentang cerita kekerasan pendahulunya terhadap para warga, mereka tidak mau tahu soal arsip jeritan perempuan yang suaminya dibunuh. Para tentara itu tentu lebih peduli dengan narasi resmi, bahwa operasi pembantaian di semenanjung Jawa Timur itu adalah keniscayaan sejarah karena negara dalam bahaya.

Orang-orang terpilih itu memutuskan untuk membuat naskah berisi arsip operasi mereka, bahkan dalam penutup bagian pembukaan buku Sam Karya Bhirawa Anoraga: Sejarah Militer Kodam VIII Brawijaya (1974), para penyusun yang merupakan  –menulis, “Cepat atau lambat, tentu akan tiba saatnya dimana buku ini menjadi “penyumbang” yang sangat berharga bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang meletakkan dedikasinya pada penulisan-penulisan sejarah.”

Siasat Operasi Trisula

Arsip Sam Karya Bhirawa Anoraga (selanjutnya disebut SKBA), menyebut bahwa dipilihnya Blitar Selatan menjadi titik paling krusial operasi trisula adalah karena lokasi itu merupakan pangkalan pusat kekuatan sertagerakan sisa-sisa Partai Komunis Indonesia (PKI). Informasi intelijen Kodam Brawijaya menyebut bahwa ada berbagai kegiatan PKI menjelas operasi trisula, semua kegiatan itu dilakukan untuk menambal kegagalan G30S/PKI, didasarkan pada taktik dan strategi Mao Tse Tung, “dari desa mengepung kota.” Di Blitar Selatan, PKI sempat sangat berjaya hingga memperoleh 85% jumlah suara ketika pemilu 1955. TNI mendiagnosis bahwa kejayaan PKI itu dilatari oleh rakyat Blitar Selatan yang miskin dan terbelakang, sifat-sifat rakyat yang toleran serta suka menolong mudah dimanfaatkan PKI (SKBA, hal. 76). 

Taktik gerilya PKI pada masa itu adalah dengan membentuk 8 Komite Proyek (KOMPRO) yang tersebar antara lain: KOMPRO Raung – Argopuro, KOMPRO Semeru Selatan, KOMPRO Malang Selatan, KOMPRO KKA (Kelut – Kawi – Arjuno), KOMPRO Lawu, KOMPRO Blitar Selatan, dan KOMPRO Benjeng. Selain itu PKI juga membuat sekolah serta pelatihan bernama SPR (Sekolah Perlawanan Rakyat) dan KKPR (Kursus Komando Perang Rakyat), yang kemudian terafiliasi dalam satuan tempur bernama DETGA (Detasemen Gerilya) dan GERDA (Gerilya Desa). Perjuangan berbagai korps itu terbagi dalam rentang waktu padat, mulai dari penyergapan PUSKOPAD Kaligenteng (1 Maret 1968), penyergapan gudang KOPASGAT/AURI (14 April 1968), penyergapan regu YONIF 511 (28 April 1968), dan penyergapan Pos Polisi Kalibening (17 Juni 1968).

Pada tahun 1967, TNI mengendus kehadiran PKI di Blitar Selatan dalam serangkaian giat perampokan. Penangkapan simpatisan PKI oleh intel Kodam VIII Brawijaya dalam kurun waktu itu–Kusno (22 Desember 1967), Suparman (27 Januari 1968), 8 tokoh di Tulung Agung (Maret 1968)–juga menandai dimulainya babak pra-operasi. Atas perkiraan intelijen, pada tanggal 17 Mei 1968, serta berbagai koordinasi strategi lanjutan, ditentukanlah tanggal 30 Mei 1968 sebagai hari H operasi trisula, berlandaskan PRINOP No. 1/5/1968, sehari setelahnya terbentuk Komando Satuan Tugas Operasi Trisula yang dikomandoi oleh Kolonel Witarmin.

Dua hari sebelum operasi, 28 Mei 1968, Komandan, Wakil Komandan, dan Kepala Staf SATGAS Trisula membahas taktik serta siasat operasi–ada beberapa tahapan (penjajagan, penghancuran, pemandatan dan pembersihan, rehabilitasi teritori) serta bentuk (tempur, intelijen, teritorial). Adapun HANSIP (Pertahanan Sipil) dan WANRA (Perlawanan Rakyat) menjadi tenaga untuk menutup seluruh daerah operasi sejak 5 Juni 1968. Sedangkan Polisi serta Koramil setempat menjadi tenaga taktis, diperkuat oleh Polisi Militer SATGAS Trisula–efektivasi operasi dibagi dalam 4 sektor A (batalyon 521), B (batalyon 511), C (batalyon 527), D (batalyon 513) yang mencakup seluruh lokasi Blitar Selatan (dari Campur Darat, Wonotirto, sampai Kalipare).

Kekuatan tempur operasi trisula terdiri dari sepuluh Unsur Bantuan Tempur dan Administrasi (BAN PUR/BANMIN), lima batalyon infanteri, tiga KODIM (Malang, Blitar, Tulungagung), delapan KORAMIL Blitar Selatan, satu kompi KOPASGAT, satu squadron (2 helikopter, 2 B – 25, 3 Mustang, 3 Harvard), dan Batalyon Zeni Tempur Amphibi. .

Jejak Berdarah Kodam Brawijaya

Sebelum bertempur dan menjagal PKI, dilakukan tahap penjajagan untuk melengkapi informasi musuh. Tahap ini adalah siasat intelijen dan percobaan pengepungan, memetakan posisi berbagai posisi ideologis kelompok rakyat dan membaca kekuatan tempur lawan. Tahap ini diserahkan kepada masing-masing batalyon. Tiap batalyon punya strategi yang sangat variatif. Di sektor A, Yonif 521 menggunakan taktik “maju balik kanan”, berhasil mendapat informasi soal daerah penggarapan PKI, sektor A BRIGIF 521. Sedangkan di sektor B, Yonif 511, taktik yang digunakan adalah “taktik spiral secara estafet”, darinya ditemukan Rumah Bawah Tanah (RUBA) PKI di Kedunggong, sempat menembak mati satu orang. Sektor D Yonif 513 memiliki taktik yang jauh berbeda, “taktik ayam alas dan ublek telor” namanya, berhasil memporak-porandakan beberapa logistik serta pusat pembinaan ideologi. Setelah itu tahap penghancuran dimulai dengan mengepung berbagai titik jantung musuh.

Saat operasi, semua penduduk dikumpulkan dan ditampung di Sukorejo, Maron, Ngebruk, Bakung, dan Bululawang. Mereka diteliti dengan menggunakan paradigma nekropolitik bernama “kamus hidup” besutan LETKOL Pratomo dan Sutarto, untuk kemudian dipisah-pisahkan siapa yang PKI (layak mati) dan siapa yang bukan (layak hidup). Setelah itu orang PKI diinterogasi dan diperas untuk mendapat informasi yang berguna bagi tahap operasi selanjutnya. Setelah itu penduduk yang bukan PKI dipisah ke tempat tersendiri serta dikenakan PUS (penghapusan pengaruh PKI, beralih ke pihak kita, penanaman jiwa Pancasila). Dalam skema PUS, Komando SATGAS Trisula mengeluarkan jargon 3 M (Membantu kita, Menyerahkan orang PKI kepada kita, atau Mati jika tidak mau) untuk menandingi strategi kontra intelijen 3 T (Tidak melihat, Tidak mendengar, Tidak mengerti) ala PKI.

Pembantaian masif dalam operasi tersebut terjadi dalam tahap penggilasan. Daerah operasi dibagi menjadi dua, yakni barat (Maron ke Selatan sampai ke pantai) dan timur (Suruhwadang ke Selatan sampai ke pantai. Tiap desa, hutan, lembah, ketinggian, gunung digerosor serta digilas sampai ke pantai selatan pada tanggal 30 Juni 1968. Selama penggilasan berjalan, ditemukan dua RUBA serta tokoh Gerwani Pudjiaswato. Pada tahap ini Kopasgat Trisula dikerahkan menggunakan helikopter untuk mengintai lawan, kemudian dua pesawat Harvard dikerahkan guna mengintimidasi musuh, mereka mencatat, “Hasil penembakan dari Udara baik sekali.” Di tanggal 4 Juli 1968 tahap penggiasan selesai.

Dalam Trisula, berbagai operasi imbangan juga dilakukan. Mulai dari operasi PUS di Tlogosari, operasi bambu runcing 1  di Donomulyo Selatan (27 Juni – 30 Juni 1968), operasi Arjosari, dan operasi bambu runcing 2 yang membunuh 14 orang tokoh PKI dalam kurun 3 hari (3 Juli – 6 Juli 1968). Dalam SKBA, Kodam Brawijaya mencatat bahwa keseluruhan operasi trisula berhasil membantai ratusan orang PKI dan terduga ‘PKI’. Oleh karena keberhasilan penggilasan dan penghancuran manusia itulah Kodam Brawijaya dianugerahi penghargaan “Sam Karya Nugraha” oleh Soeharto pada 17 Desember 1968.

Bangsa Tanpa Nama

Apakah orang-orang itu layak mati? Bagi orang-orang terpilih, tentu saja “iya”, bagi catatan resmi dan monumen di sana juga sama. Tepat di situasi inilah Popper menyebut bahwa sejarah itu “miskin”, tiada kebenaran, fakta selalu retak, naskah dan arsip selalu datang terlambat menunggu jeda. Sekitar 50 tahun setelah operasi trisula, sekitar 44 tahun setelah terbitnya SKBA, Vannessa Hearman menuliskan hasil penelitiannya tentang kekerasan di Blitar Selatan. Buku Makam Tanpa Nama yang diterjemahkan pada tahun 2024 itu mengarsipkan berbagai memoar penyintas pembantaian, merangkai arsip demi arsip tentang kekejian tentara pada masa pembantaian anti-komunis di Jawa Timur. 

Melalui arsip yang ia telusuri beriringan dengan wawancara terhadap para saksi, korban pembantaian Trisula adalah lebih dari 2000 orang. Ia mengarsipkan bagaimana ormas seperti Ansor turut berkontribusi dalam penjagalan itu, bahkan tokoh agama secara luas mendukungnya. Salah satu narasumbernya bercerta bahwa orang-orang Ansor sempat menyuruh orang-orang yang dituduh PKI untuk ikut bersama mereka, dalihnya adalah “diamankan”, sepanjang perjalanan orang-orang yang diduga PKI itu dibunuh di Bangil. Di sisi lain, di Malang, para perempuan ditahan dan disiksa di Penjara Lowokwaru. Kota itu juga menjadi saksi kekerasan terhadap etnis Cina, sekola Machung dan sekolah di Jalan Sawahan pernah menjadi pusat penahanan dan penyiksaan pada 1965-1966.

Di Blitar Selatan saat operasi trisula berlangsung, ribuan warga dianggap bersalah ditangkap tanpa diadili, mereka disiksa, terduga PKI dibunuh secara membabi buta. Vannessa mengarsipkan bagaimana para korban itu dimakamkan dalam kuburan massal, beberapa mayat di antaranya sudah busuk. Tentu berbeda dengan makam para pahlawan yang nisannya dihormati dan diberi penghargaan, makam para korban adalah tanah yang dihujat dan dibenci, mereka adalah orang-orang yang layak mati bagi negara. Konon bangsa ini terbentuk sebagai komunitas terbayang oleh arus informasi, media, dan sejarah bersama, dalam proses itu, negara mengecualikan banyak orang, yakni mereka yang hidup tanpa nama di dalam naskah sejarah.

Penulis: M Rafi Azzamy