100 HARI PEMERINTAHAN BARU, AMNESTY INTERNATIONAL INDONESIA AJAK PUBLIK REFLEKSI HAM
MALANG, KAV10. Pada Rabu (19/02) lalu, gedung auditorium Fakultas Hukum lantai 6 dipenuhi ratusan manusia dari pagi hingga sore hari. Kumpulan massa tersebut menghadiri acara 100 HARI PEMERINTAHAN BARU: REFLEKSI PENEGAKAN HAM INDONESIA. Acara ini merupakan hasil dari kolaborasi Amnesty International Indonesia dengan Amnesty Group Chapter Jawa Timur, Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, Universitas Jember, dan UIN Sunan Ampel Surabaya. Pemilihan lokasi penyelenggaraan acara di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB) Malang bukanlah tanpa alasan, faktor seperti sejarah terjadinya tragedi Kanjuruhan di Malang dan aktivis HAM Munir yang merupakan alumnus FH UB menjadi penentu utama. Rangkaian acara terbagi menjadi 2 sesi dimana sesi 1 memuat pemutaran dan diskusi film ‘Eksil’ dengan tema ‘100 Hari Pemerintahan Baru: Bagaimana Penyelesaian HAM Berat di Indonesia?’. Selanjutnya, sesi 2 mengangkat tema ‘100 Hari Pemerintahan Baru: Kekerasan Aparat Semakin Darurat?’ melalui pemutaran dan diskusi film ‘Peluit Panjang & Lementasi’.
Dihadiri 380 audiens dari berbagai kalangan, pemutaran film ‘Eksil’ menuai respon positif dengan gemuruh tepuk tangan yang mengisi ruangan. Lola Amaria, sutradara film ‘Eksil’ menyampaikan bahwa proses syuting hingga akhirnya tayang memakan waktu hampir 10 tahun. “Saya merasakan era presiden dari bapak Soeharto, pak Habibie, Gus Dur, Mega, Jokowi, dan sampai sekarang itu tidak ada perubahan yang berarti,” ujarnya. Lebih lanjut, Lola menambahkan bahwa pembuatan film ‘Eksil’ dilandasi adanya rasa ketakutan, penasaran, dan keingintahuan karena sejak ia kecil, terdapat upaya indoktrinasi melalui film tentang G30S PKI yang harus ditonton setiap hari. Pasca berkuliah di Eropa dan mengunjungi salah satu eksil, terdapat realita yang mengubah sudut pandangnya, sehingga Lola membuat film mengenai realita tersebut.
Mengangkat isu G30S PKI, film ‘Eksil’ menjadi titik balik realita peristiwa 1965 yang membuka mata masyarakat Indonesia. Dyah, dosen FH UB mengatakan bahwa ia menyayangkan dasar dari Museum Lubang Buaya bersumber dari film lawas G30S PKI karya Arifin C. Noer. “Ini ‘kan museum, museum semestinya perolehannya dari data pertama,” tambahnya. Berangkat dari isu HAM lain yang masih belum terselesaikan, tragedi ‘98 juga tentunya menyisakan trauma yang mendalam bagi keluarga korban. Utomo Raharjo. ayahanda Bimo Petrus, aktivis ‘98 yang hingga kini tak pernah diketahui keberadaannya masih memperjuangkan keadilan bagi sang anak. “Yang jelas dari keluarga korban penculikan sudah diberikan sesuatu (seperti, red.) dana kasih, istilahnya, dari pihak penculik, yaitu dari pihak anak buahnya bapak Prabowo Subianto,” tuturnya. Ia menerangkan pemenuhan harapan secara finansial sudah menemui titik terang. Namun, secara hukum, keluarga Bimo Petrus-yang biasa dikenal Bimpet- masih menuntut lokasi dimana Bimpet dibunuh, diculik, dan dikuburkan.
Perjuangan isu HAM lintas generasi yang terus menerus dilanjutkan menjadi perspektif segar bahwa anak muda memiliki peranan penting bagi HAM. Setidaknya, itulah poin awal yang disampaikan Rafly Hartono selaku perwakilan Amnesty International Chapter Jawa Timur. Lebih lanjut, ia menambahkan masih banyak upaya represif yang diterima oleh anak muda saat melakukan aksi demonstrasi. Ia juga menyoroti Aksi Kamisan di Jember yang acap kali harus menyerahkan surat pemberitahuan walaupun menurut Undang-Undang Penyampaian Pendapat, surat pemberitahuan tidak berfungsi sebagai surat izin. Sayangnya, pada masa kini surat pemberitahuan seolah-olah berperan sebagai surat yang diwajibkan untuk diserahkan kepada pihak yang berwenang. “Sebenarnya buat teman-teman sendiri, dalam membicarakan Hak Asasi Manusia itu gak harus turun aksi secara langsung. Cukup diskusi-diskusi di ruang kelas bersama dosen atau berjejaring organisasi,” tuturnya. Menurut Rafly, dalam meneruskan perjuangan HAM dapat mengarah pada pemberitahuan informasi dan pertukaran pikiran antargenerasi untuk menambah lebih banyak kontribusi terhadap perjuangan isu HAM.
Memahami minat anak muda, pada acara ini juga terdapat pameran yang menampilkan isu-isu HAM di Indonesia. Fiona, Koordinator acara 100 HARI PEMERINTAHAN BARU: REFLEKSI PENEGAKAN HAM INDONESIA dari Universitas Brawijaya menjelaskan pameran tersebut merupakan hasil kolaborasi dari berbagai universitas dan elemen masyarakat. “Yang meng-handle itu ada temen-temen dari Universitas Airlangga dan karya-karya tersebut juga merupakan hasil dari kolaborasi juga, dari temen-temen kolektifan Malang, dari temen-temen NGO (Non-Governmental Organization, red.) , juga temen-temen LBH (Lembaga Bantuan Hukum, red.),” jelasnya. Harapan Fiona acara ini dapat membuka ruang diskursus bagi mahasiswa, NGO, organisasi mahasiswa, dan berbagai stakeholder sebagai bentuk kepedulian dan awareness terhadap isu-isu HAM yang masih banyak untuk diperjuangkan.
Penulis: Maria Ruth Hanna Lefaan
Editor: Naufal Rizqi Hermawan
