MAJALAH KAVLING10 EDISI 2025 “KOKANG SENJATA GAYA BARU”
“Sekarang ini, dalam rangka Orde Baru, kita sekalian berkewadjiban, mengembalikan fungsi dan tugas Perguruan Tinggi itu pada proporsi jang sebenarnja.” Begitu kata Moejadhi—rektor ketiga Universitas Brawijaya (UB)—dalam upacara pembukaan Pekan Dies ke-IV Universitas Brawidjaja di alun-alun Kota Malang pada 20 Februari 1967 silam. Bagi perwira berpangkat kolonel itu, perguruan tinggi telah banyak beralih fungsi akibat pengaruh-pengaruh buruk Partai Komunis Indonesia (PKI).
Misi Moejadhi “menormalkan” UB tentulah berjalan mulus. Di tahun yang sama, terbitlah Keputusan Dirdjen Perguruan Tinggi terkait pembatasan penerimaan mahasiswa baru. Dalihnya, adalah untuk mengimbangi masa-masa pembangunan di era Soeharto. Sejumlah kerja sama dengan militer sebagai upaya menertibkan mahasiswa pun kerap dilakukan mengingat status Moejadhi yang juga menjabat Komandan Korem 083 Baladhika Jaya. Moejadhi mengakhiri karier rektornya pada tahun 1969 karena harus melanjutkan pendidikan di Seskoad.
Moejadhi bukalah serdadu pertama yang mendapat mandat memimpin UB. Sebelumnya, Brigjen Eri Soedewo sudah lebih dulu mengemban titah itu. Mantan pasukan Batalion Soeharto itu ditetapkan sebagai ketua Presidium UB (sebutan untuk rektor saat itu) di awal tahun 1966—tak lama setelah Tragedi 65 pecah di Jakarta. Namun, jabatannya sebagai ketua presidium tak berlangsung lama. Belum sampai setahun, Penguasa Pelaksana Perang Daerah (Pepelrada) Pangdam VIII/Brawijaja Mayjen Sumitro membubarkan presidium ini dan mengangkat Moejadhi sebagai pemimpin baru.
Begitulah, sejak era keduanya, UB dan militer tampak kian bermesraan. Dari upacara penerimaan mahasiswa baru yang dipimpin Komandan Korem, perwira berpangkat kolonel yang menjadi anggota Dewan Kurator UB, sampai saling berbalas pujian antar instansi yang menghiasi surat kabar Mimbar UB saat itu. Di mana-mana, di lini apa pun, militer tak pernah ketinggalan. Lazimlah sudah kemesraan itu.
Namun, tatkala benih-benih kedekatan sedang bermekaran di antara UB dan militer, tak demikian di Donomulyo. Saat Eri dan Moejadhi tengah membangun fondasi militerisme di UB, pembantaian justru sedang masif-masifnya melibas Donomulyo. Atas nama Pancasila, militer melakukan operasi besar-besaran “menumpas sisa-sisa gerakan kontra-revolusioner G30S” di sana. Hasilnya, 90% warga Donomulyo—begitu klaim resmi militer—adalah simpatisan PKI.
Syahdan, kemenangan militer—dalam hal ini Kodam Brawijaya—di Donomulyo tak bisa dimaknai secara heroik. Ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu orang yang ditangkap di sana berakhir tanpa kejelasan. Laporan resmi soal jumlah tahanan juga menunjukkan kejanggalan. Tanggal 12 Desember 1965, misalnya, jumlah tahanan di daerah Komando Tempur Siaga III/083 Malang-Besuki tercatat sebanyak 6259 orang pada pukul 12.00. Namun, hampir 500 orang lenyap begitu saja hanya dalam waktu dua belas jam. Tak ada catatan apa pun soal pemindahan tahanan apalagi pembebasan. Maka, lumrahlah untuk berasumsi bahwa mereka dieksekusi secara sewenang-wenang.
Pun demikian dengan mereka yang dibebaskan. Mereka tak cuma kehilangan sanak saudara, tetapi juga kemerdekaan. Stigma PKI melekat selama bertahun-tahun, beban yang ditanggung juga tak main-main. Mereka dikucilkan, entah secara sosial maupun administratif. Hak-hak sebagai warga negaranya dirampas. Mereka menghabiskan hari-harinya sebagai wajib lapor. Sementara militer, berkuasa sepenuhnya.
Puluhan tahun—selama Rezim Soeharto—militer ada di atas angin. Lewat fraksi di DPR, mereka punya suara atas banyak hal: menentukan arah kebijakan, memilih kepala daerah, sampai memutuskan siapa yang akan menjadi presiden. Urusan administratif sipil menjadi urusan mereka juga. Saat itu, mereka mengerjakan apa-apa yang semestinya bukan pekerjaan mereka.
Melukut tinggal, sekam melayang. Barangkali, peribahasa itu tak pernah berlaku untuk militer. Usai berkuasa puluhan tahun selama era Soeharto dan menciptakan berbagai kekerasan serta rezim yang korup, kini militer masih punya muka untuk mengurusi hal-hal sipil lagi.
Pintu-pintunya dibuka oleh menantu Soeharto sendiri—Prabowo Subianto—lewat berbagai proyek politiknya: Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP), dan food estate. Tak main-main, demi ambisi itu Prabowo melakukan perluasan peran dan penambahan pasukan militer besar-besaran. Targetnya muluk: ratusan batalion baru dan satu juta personel di tahun 2029. Mereka direncanakan untuk menggarap pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
Apa yang dilakukan Prabowo memang tak mengembalikan militer ke dalam urusan legislatif. Ia punya pendekatan sendiri lewat komando top-down, persis bagaimana kultur militer bekerja. Meski begitu, juntrungannya sama: membuat militer mengerjakan hal-hal yang bukan kapasitasnya.
Lumrahlah publik untuk khawatir. Sebab, kerusakan yang ditinggalkan era Soeharto masih terasa sampai saat ini. Pun, tak ada jaminan bahwa apa yang dilakukan Prabowo tak akan berdampak lebih destruktif. Bila sudah begitu, maka tunggulah kehancurannya.
Tabik!
Redaksi Kavling10
Sila baca atau unduh lewat tautan berikut.
