GELAP TERANG PEMILIHAN DEKAN

MALANG-KAV.10 Berbagai ruang terbuka di Universitas Brawijaya dipenuhi dengan wajah calon dekan dari masing-masing fakultas. Dalam bingkai desain yang nyaris seragam, semuanya tersenyum dengan gaya formal. Sekejap, kampus berubah menjadi pameran visualisasi wajah. 

Fakultas Ilmu Komputer (FILKOM) merupakan salah satu fakultas yang mewah. Gedung-gedungnya modern dan berbagai fitur digital disediakan untuk menunjang kenyamanan sivitas akademika. Namun di balik semua itu, proses demokrasi di dalamnya—dalam hal ini pemilihan dekan, menyimpan ruang-ruang kosong yang tak banyak terlihat. 

Mahasiswa, sebagai salah satu pihak yang terdampak langsung dari kebijakan fakultas hanya sedikit memiliki ruang dalam proses tersebut. Acara dengan embel-embel “Dialog Terbuka” pada Rabu, 30 April 2025 di Auditorium Algoritma pun sebetulnya tak benar-benar terbuka. Hanya beberapa perwakilan lembaga yang diundang. Bagi yang tidak duduk di BEM, DPM, atau himpunan, kesempatan untuk hadir dan bertanya hampir tidak ada. 

“Dialog terbuka kenapa nggak sekalian dibikin umum aja, gitu. Untuk mahasiswa umum dan dibuka selebar-lebarnya. Kita datang dan juga mengkritisi. Tapi yang terjadi, sesi tanya-jawabnya pun singkat,” ungkap Akmal, Presiden BEM FILKOM UB 2025. 

Menariknya, ketiga calon dekan sama-sama berasal dari Departemen Teknik Informatika (DTIF), sehingga tidak ada representasi dari Departemen Sistem Informasi sendiri. Ketua pelaksana PILDEK tahun ini, Edy Santoso menjelaskan alasan utamanya karena hanya dosen di Teknik Informatika yang memenuhi syarat jabatan fungsional untuk mencalonkan diri. Syarat struktural ini bukan salah siapa-siapa, tapi menghasilkan kondisi yang menyempitkan keragaman calon pemimpin fakultas. 

Di sisi lain, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dikenal sebagai jantung aktivisme kampus. Pada 7 Mei 2025, BEM FISIP menggelar Diskusi Terbuka Aliansi Jingga setelah melakukan konsolidasi di hari sebelumnya. Keluhan mahasiswa dikumpulkan lewat kuesioner yang nantinya akan dibawa ke forum diskusi bakal calon dekan. Mulai dari fasilitas gedung, anggaran kemahasiswaan yang dipangkas, hingga Perdek kekerasan seksual yang belum ada.

Ketiga calon dekan pun masih menjabat sebagai Wakil Dekan atau bagian dari struktur aktif. Nomor urut 1, Muhammad Faishal Aminuddin merupakan Wakil Dekan 1 Bidang Akademik. Di nomor urut 2 sendiri, Ahmad Imron Rozuli sebagai Wakil Dekan 2, dan nomor urut 3 yakni Anang Sujoko sebagai dekan periode 2021 hingga 2025. Hal ini jujur saja menimbulkan kekhawatiran adanya konflik kepentingan. 

Selasa, 21 Juni 2025 hingga beberapa hari ke depannya, muka Gedung C FISIP UB dipenuhi karangan bunga menyambut pelantikan dekan terpilih periode 2025–2030. Ucapan selamat datang dari lembaga-lembaga luar kampus, sebagian dari instansi militer, sebagian dari mitra birokrasi. FISIP tampak semarak, seolah demokrasi kampus tengah merayakan kemenangan.

Di Fakultas Ilmu Budaya sendiri, tidak ada konsolidasi maupun sosialisasi mengenai PILDEK. Banner timeline PILDEK tiba-tiba terpasang di Gedung FIB A dan FIB B. BEM baru mengetahui adanya PILDEK pun setelah banner itu muncul. Nama calon terpilih mereka ketahui juga dari kabar yang belum resmi.

Ketika BEM ingin hadir dalam proses penyampaian visi-misi calon dekan, mereka diarahkan untuk menontonnya melalui aplikasi Zoom yang “katanya” akan disiarkan di YouTube. Tapi saat mahasiswa mencari kebenarannya, alhasil tidak dapat ditemukan. Mahasiswa sekali lagi tak diberi ruang untuk melihat apalagi mengawal.

“Kita hampiri langsung ke ruangan waktu itu, tapi aula sudah ditutup dan memang tidak diperbolehkan karena ada yang jaga,” papar Dewa, Presiden BEM FIB 2025.

Ia mengaku bahwa BEM tidak melakukan pernyataan sikap atau gerakan apa pun karena tak diberi informasi dan terhambat oleh urusan birokrasi. Sejauh ini, menurutnya BEM dan mahasiswa merasa tidak dilibatkan sama sekali.

Salah satu calon dekan Fakultas Ilmu Administrasi yakni M. Kholid Mawardi nomor urut 1 adalah dekan aktif dari Fakultas Vokasi (FV). Ia kembali mencalonkan diri di FIA karena dalam pertor UB yang mengatur pun memperbolehkan hal tersebut. Secara peraturan memang sah, tapi tupoksi dari calon tersebut masih dipertanyakan. Apakah nantinya akan benar-benar memahami persoalan fakultas baru? Atau sebenar-benarnya hanya ingin sekadar jabatan?

“Mahasiswa nggak ada kepentingannya dengan dekan. Yang punya urusan langsung itu dosen dan sebagian tendik. Tendik aja nggak semuanya, apalagi mahasiswa.”

Kalimat itu meluncur tanpa beban dari Kadarisman Hidayat—Ketua Pilihan Dekanat FIA. Seolah mahasiswa hanyalah penonton dalam arah perjalanan fakultas selama lima tahun ke depan. Seolah keputusan-keputusan dekan tidak berdampak pada kelas, kegiatan, kebijakan, dan kehidupan sehari-hari mahasiswa. 

“Lebih penting dari memilih itu sebenarnya dilibatkan dalam forum-forum seleksi. Debat calon dekan, penyampaian visi-misi. Itu ruang bagi mahasiswa menyampaikan gagasan,” ungkap Fitra Presiden BEM FIA 2025. 

Bahkan dalam forum sosialisasi visi-misi tanggal 29 Mei yang lalu, Presiden BEM FIA tak diundang dan tidak diperbolehkan datang. Padahal, forum itu adalah satu-satunya ruang di mana calon dekan menyampaikan gagasan mereka secara terbuka.

Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) UB sendiri baru berdiri pada tahun 2022. Tapi di tahun 2025, mereka sudah menggelar pemilihan dekan. Padahal, Peraturan Rektor menyebut bahwa masa jabatan dekan seharusnya lima tahun. Kuswantoro, Ketua Pelaksana PILDEK menjelaskan bahwa Surat Keputusan (SK) Dekan memang habis pada Juni 2025 dan mereka hanya menjalankan surat edaran dari Rektor yang meminta agar nama calon dekan sudah diajukan paling lambat 24 Mei. Alasannya administratif normatif.

Berbeda dari FIA yang menolak keterlibatan mahasiswa secara terang-terangan, Ketua PILDEK FIKES memilih kata yang lebih halus. Tapi maknanya tetap sama, mahasiswa tidak dilibatkan.

“Mungkin nanti ke depan bisa jadi catatan buat kami di Senat, terkait dengan keterlibatan mahasiswa.”

Tidak ada koordinasi dengan BEM. Tidak ada undangan resmi. Tidak ada ruang diskusi atau forum tanya jawab. Kepanitiaan dibentuk dari unsur senat, dosen, dan tendik tanpa satu pun mahasiswa. Semoga saja kalimat itu bukan hanya formalitas yang nantinya hanya dicatat dan mungkin esok sudah dilupakan.

Di FMIPA, pemilihan dekan dimulai dengan proses administratif yang rapi. Surat dari rektor dikirim pada akhir Februari 2025, meminta Senat Akademik Fakultas membentuk panitia. Setelah panitia terbentuk, pendaftaran dibuka secara resmi dan surat undangan dikirim satu per satu kepada lebih dari 25 dosen yang memenuhi syarat. Tapi dari semua yang eligible, hanya dua yang mendaftar.

Bagi mahasiswa, semua itu tetap terasa seperti proses yang “sudah jadi.” Tak ada pengumuman terbuka di kanal yang mudah dijangkau mahasiswa. Tidak banyak mahasiswa juga yang tahu kapan pendaftaran dibuka, siapa yang bisa mendaftar, atau bagaimana alurnya.

Nurjanah, Wakil Dekan 1 yang juga kebetulan menjadi Ketua Pelaksana PILDEK menyebutkan bahwa mahasiswa tetap diberi ruang dalam debat calon dekan.

“Kami berikan mahasiswa kesempatan untuk jadi panelis. Pertanyaan dari audiens dan peserta online juga kami akomodasi. Disiarkan langsung, pesertanya seratusan lebih.” Ia menyebut proses sudah terbuka dan partisipatif. 

Tapi di lapangan, mahasiswa tidak merasa demikian. “Kita cuma dilibatkan di satu forum. Itu pun hanya ketua lembaga yang hadir,” ujar Nindya Firstilla Wakil Presiden BEM FMIPA. Pertanyaan-pertanyaan disiapkan jauh sebelum debat. Ditulis dan dimasukkan ke dalam amplop.

Sedangkan di sisi lain, video visi misi  oleh salah satu kandidat nomor urut 2 yakni Sukir Maryanto yang juga Ketua Senat Akademik Fakultas MIPA meninggalkan tanda tanya besar. 

Pemilihan dekan FPIK 2025 justru diawali dengan kekosongan informasi. Mahasiswa pertama kali mengetahui adanya pemilihan dekan melalui banner yang tiba-tiba dipasang di gedung fakultas. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada sosialisasi lebih awal, semuanya datang terlambat.

“Saya tahu karena ada banner yang terpampang di FPIK,” kata Bian, salah seorang mahasiswa FPIK. 

Hal ini mencerminkan bagaimana akses informasi di awal proses pemilihan sangat sulit didapatkan, dan banyak mahasiswa yang terkejut dengan timeline yang sudah berjalan. Keterlambatan ini membuat mahasiswa merasa tidak memiliki ruang untuk ikut serta dalam proses yang seharusnya lebih terbuka. BEM FPIK yang menyadari perlu adanya transparansi, akhirnya mengadakan konsolidasi dan menyuarakan pernyataan sikap di depan Gedung B FPIK. 

Penulis: Fenita Salsabila
Editor: R. AJ. Afra Aurelia Luqyandysa