REKTOR UB: DINAMIKA POLITIK DALAM PEMILIHAN DEKAN ADALAH BAGIAN DARI PROSES DEMOKRASI AKADEMIK
MALANG-KAV.10 Di tengah geliat proses Pemilihan Dekan (pildek) yang baru saja selesai dilaksanakan di 9 fakultas Universitas Brawijaya (UB), berbagai dinamika politik telah terjadi—mulai dari perbedaan mekanisme pemilihan, konflik kepentingan yang intens, hingga munculnya “barisan sakit hati” pasca penetapan. Rektor UB Widodo menyikapi berbagai fenomena tersebut sebagai bagian normal dari proses demokrasi di lingkungan akademik, meski tak menampik adanya tantangan dalam proses transisi kepemimpinan fakultas.
Kavling10 mewawancarai Rektor UB untuk mendapatkan perspektif mengenai proses pemilihan dekan dan berbagai dinamika yang menyertainya. Widodo lantas menawarkan pandangan tentang mekanisme pemilihan, dasar pertimbangannya memilih dekan, hingga strategi meredam polarisasi pasca pildek di lingkungan UB.
Sebagai rektor, bagaimana Anda memaknai mekanisme pemilihan dekan saat ini yang terkadang memunculkan konflik kepentingan tinggi di beberapa fakultas?
Secara ideal, mungkin akan lebih baik jika seluruh kewenangan ada pada rektor untuk menunjuk langsung. Dengan demikian, dinamika-dinamika yang mungkin tidak diperlukan tidak akan terjadi. Tetapi perlu dipahami bahwa seluruh proses organisasi kita mengikuti Peraturan Pemerintah (PP). Di sisi lain, model pemilihan yang ada sekarang juga memiliki sisi positif.
Dengan model ini, ada proses demokrasi di dalamnya. Kita bisa memahami pemikiran para stakeholder—baik dosen, tenaga pendidik, mahasiswa, maupun para senator. Proses ini menjadi pembelajaran demokrasi dan meritokrasi yang bagus. Jadi tidak ada salahnya juga.
Bagaimana mekanisme sosialisasi pemilihan dekan dari pihak rektorat ke dekanat?
Karena ini merupakan kegiatan yang sifatnya rutin, kita berasumsi bahwa semua stakeholder sudah memahami. PP yang menjadi dasar pildek ini sudah lama ada, bukan PP baru, demikian juga dengan tata tertibnya. Sehingga sebenarnya tidak diperlukan sosialisasi yang lebih masif karena ini tidak ada perubahan berarti dan sudah menjadi rutinitas.
Kami menemukan perbedaan mekanisme Pemilihan Dekan di berbagai fakultas, terutama dalam hal transparansi. Di FMIPA sangat transparan dengan adanya sesi tanya jawab bersama mahasiswa, sementara di FIB sangat tertutup. Bagaimana Anda melihat hal ini?
Ada aturan-aturan yang wajib dilakukan sesuai Peraturan Rektor. Tetapi di beberapa unit kerja, mereka membuat hal-hal yang sifatnya lebih positif, dan itu tidak apa-apa, malah lebih bagus. Terkait transparansi, karena ini sudah menjadi bagian dari demokrasi, demokrasi harus transparan, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi.
Soal apakah ada pemaparan visi misi yang disertai diskusi atau tidak, itu memang menjadi kewenangan dari panitia penyelenggara. Itu bagian dari improvisasi yang tidak mungkin kita atur semuanya dari A sampai Z. Namun secara konsep dasar, misalnya keharusan adanya penyampaian visi-misi, itu sudah kita atur.
Bagaimana Anda memilih satu dari dua nama yang diajukan Senat Akademik Fakultas?
Dasar pemilihan saya mempertimbangkan banyak faktor. Pertama, saya melihat aspirasi dari bawah, suara dari grassroot—dari dosen dan tenaga kependidikan. Kedua, suara dari Senat. Saya melihat dari kombinasi keduanya karena penting untuk menunjukkan bahwa kita menerapkan meritokrasi. Saya tidak menunjuk hanya karena saya senang, tetapi juga didasarkan pada pandangan-pandangan yang ada di unit kerja, baik dari Senat maupun dari dosen dan mahasiswa.
Kami mengetahui bahwa dari 12 dekan yang baru dilantik, hanya 9 fakultas yang mengadakan pemilihan. Apakah benar tiga fakultas lainnya (Fakultas Vokasi, Fakultas Kedokteran Gisi, dan Fakultas Kedokteran Hewan) tidak mengadakan pemilihan dekan?
Benar. Dua fakultas—FKH dan Vokasi—tidak memiliki dosen yang memenuhi syarat mutlak. Vokasi merupakan fakultas baru dengan dosen-dosen yang masih muda semua. Sementara di FKG, yang memenuhi syarat menjadi dekan hanya satu orang, sehingga tidak perlu diadakan pemilihan.
Meski begitu, saya tetap berdiskusi dengan Senat dari ketiga fakultas tersebut. Saya tidak semata-mata memutuskan sendiri. Untuk FKH misalnya, mereka menyodorkan tiga nama, dan dari ketiga nama tersebut, akhirnya satu yang saya lantik menjadi dekan. Di FKG, ketika hanya ada satu kandidat, saya tawarkan kepada Senat apakah setuju atau tidak. Jika tidak, kita bisa mencari kandidat dari perguruan tinggi lain.
Ada isu yang beredar bahwa di beberapa fakultas, dekan yang terpilih bukan yang mendapatkan suara terbanyak. Bahkan ada stigma bahwa pemilihan dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu. Bagaimana Anda menyikapi stigma seperti itu?
Setiap orang memiliki hak untuk memiliki persepsinya masing-masing. Seperti yang saya sampaikan tadi, proses pemilihan memperhatikan banyak hal, di antaranya dua suara tadi—suara dari grassroot dan dari Senat. Itu yang kita perhatikan.
Setiap keputusan yang kita buat, pasti ada yang menyukai dan tidak menyukai. Yang penting saya mencoba mengambil keputusan terbaik untuk institusi. Sejauh yang saya nilai, proses pemilihan secara umum berjalan dengan baik. Soal manipulasi suara, saya melihat tidak terjadi. Tetapi soal orang mengunjungi rekannya untuk meminta dukungan, itu sesuatu yang wajar dalam demokrasi.
Bagaimana pandangan Anda tentang partisipasi mahasiswa dalam pemilihan dekan?
Mahasiswa itu harus dilibatkan tetapi memang tidak harus semua. Perwakilan seperti BEM, ketua departemen, atau ketua himpunan, itu bagus menurut saya. Bagaimanapun juga, ini bentuk partisipasi dan bentuk demokrasi.
Zaman saya menjadi dekan di MIPA, mahasiswa juga diundang. Itu penting karena biar mahasiswa juga merasa terlibat dalam memilih dekannya. Jangankan di level fakultas, di pemilihan rektor saja mahasiswa dilibatkan. Jadi, ke depannya ini menjadi bagian yang perlu dikoreksi.
Kami mendapat informasi bahwa di FIB, proses pemilihan sangat tertutup dan ada isu manipulasi suara. Bagaimana Anda menyikapi laporan-laporan semacam itu?
Ketika saya mendapat laporan, saya punya hak untuk mempertimbangkan apakah laporan tersebut perlu ditindaklanjuti atau tidak. Itu menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan.
Keputusan saya fundamentalnya dari demokrasi yang berjalan, dari hasil grassroot dan pilihan Senat. Di beberapa fakultas, jika calon yang menang di grassroot sama dengan yang menang di Senat, itu memudahkan saya. Masalah muncul ketika hasilnya berbeda, itu menjadi beban tersendiri. Sehingga ketika ada masukan atau komplain, itu menjadi bagian pertimbangan saya.
Namun secara umum, saya melihat bahwa proses itu berjalan dengan baik. Soal manipulasi suara, saya melihat tidak terjadi. Tapi kalau soal orang mengunjungi temannya untuk meminta dukungan, atau mengatur waktu rapat, itu sesuatu yang masih bisa ditolerir.
Kami juga mendapat keluhan dari mahasiswa bahwa selama proses pemilihan dekan, beberapa dosen meninggalkan kewajiban mengajar, bagaimana tanggapan Anda?
Kita ingin membangun budaya akademis di kampus. Kampus adalah tempat yang memfasilitasi mahasiswa untuk belajar dengan baik, berpikir kritis, dan berdiskusi. Semua itu berdasarkan pada data dan pengetahuan, yang terjadi jika dosen memberikan keteladanan.
Dosen adalah teladan, academic leader. Bukan rektor atau dekan, tetapi dosen individuallah yang menjadi pemimpin akademik. Mereka memberikan teladan dan pengajaran. Mengajar adalah salah satu kewajiban. Saya sendiri masih mengajar mahasiswa biologi meski harus daring karena kesibukan. Dulu sebelum aktif di administrasi, saya adalah dosen favorit karena sering bertemu dan berdiskusi dengan mahasiswa.
Jadi memang penting untuk memperbaiki karakteristik dosen. Wakil Rektor saja masih mengajar, Pak Ali juga mengajar. Memang porsinya dikecilkan dibanding dosen yang tidak memiliki beban administrasi, tapi kewajiban mengajar tetap ada.
Pasca pemilihan dekan, sering muncul “barisan sakit hati” yang mengakibatkan fragmentasi di kalangan dosen, seperti dosen muda versus dosen senior. Bagaimana strategi Anda menangani konflik kepentingan semacam ini?
Saya cerita pengalaman pribadi. Saya pernah mencalonkan diri sebagai dekan. Suara saya di grassroot menang total, tapi di Senat kalah satu suara dan akhirnya tidak terpilih. Apakah saya sakit hati? Tidak, itu sesuatu yang biasa saja.
Jika kita ikut kontestasi, kita harus siap untuk menang dan kalah, siap dipilih dan tidak dipilih. Kalaupun tidak terpilih, apakah kita tidak bisa berkontribusi? Tetap bisa, tidak ada masalah. Ini konteks mengajak semua orang untuk tetap memiliki jiwa berjuang, berkarya, dan berpikir positif.
Tentu tidak semua orang memiliki kapasitas seperti itu. Tapi setidaknya kita mencoba menciptakan ekosistem yang baik. Saya akan menginisiasi dialog, termasuk meminta dekan yang terpilih untuk menyelesaikan polarisasi. Itu bagian dari tugas pertama mereka.
Sebelum pelantikan, saya sampaikan bahwa dalam proses dinamika pemilihan, tensi dan polarisasi itu biasa terjadi. Lihat saja pemilu di Indonesia, pilkada, atau pilpres, semuanya mengalami polarisasi. Tetapi setelah itu, polarisasi akan hilang, dan semua harus bekerja bersama. Itu yang saya amanatkan. Dekan baru harus mendengarkan yang mendukung dan juga merangkul yang tidak mendukung menjadi satu unit yang solid. Tapi semua butuh waktu.
Apa pesan Anda untuk para dekan yang baru terpilih?
Saya mengamanatkan kepada dekan-dekan yang dilantik: pertama, tingkatkan soliditas dan hilangkan polarisasi yang mungkin muncul saat proses demokrasi berlangsung. Kedua, berikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa dan dosen. Dosen harus dilayani, dan yang melayani adalah pimpinan, termasuk dekan. Kemudian berikan pelayanan terbaik kepada mitra-mitra. Jika dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dilayani dengan baik, insyaAllah semuanya akan berjalan dengan baik.
Yang tidak kalah penting adalah bagaimana mengejar ketertinggalan untuk menumbuhkan budaya akademis. Saya tidak ingin mahasiswa nongkrong hanya untuk membicarakan hal-hal yang tidak penting. Yang didiskusikan harusnya ilmu. Begitu juga dosen, ketika berkumpul, yang didiskusikan adalah ilmu. Itulah budaya akademik yang perlu kita bangun.
Penulis: Mohammad Rafi Azzamy
Editor: Dimas Candra Pradana
