BULETIN KETAWANGGEDE EDISI 1 TAHUN 2025
Pecunia non olet (uang tidak berbau), begitu kata pepatah Latin kuno. Namun di tengah gegap gempita efisiensi anggaran ala Prabowo Subianto, aromanya begitu menyengat menusuk hidung civitas akademika Brawijaya. Pemotongan anggaran UB tahun 2025 sebesar 51 persen—setara Rp92 miliar—bukan sekadar angka di atas kertas. Ia adalah manifestasi dari paradoks kebijakan negara yang mencanangkan “pendidikan bermutu” sambil secara bersamaan mencekik urat nadi finansial perguruan tinggi. Bukankah ini seperti memotong akar pohon sambil berharap buahnya lebih ranum?
Fenomena ini mengingatkan pada distingsi Nietzsche antara master morality dan slave morality—di mana pemerintah sebagai tuan memaksakan “moralitas penghematan” kepada budak-budaknya di sektor pendidikan. Sementara kabinet diisi hingga menggelembung dengan 100 pejabat setingkat menteri, universitas justru dipaksa mengencangkan ikat pinggang. Paradoks yang mencolok: Kabinet membesar, pendidikan mengkerut.
“Ketika sebuah bangsa tidak lagi memprioritaskan masa depan generasinya, ia sedang merancang kehancurannya sendiri secara sistematis.” Begitulah kira-kira Michel Foucault akan menganalisis fenomena ini melalui relasi pengetahuan-kekuasaan. Alih-alih mencari efisiensi dari birokrasi yang gemuk dengan lebih dari 100 pejabat setingkat menteri, pemerintah justru menjadikan pendidikan—jantungnya peradaban—sebagai korban. Seperti seorang pasien diabetes yang disuruh memotong kaki alih-alih berhenti mengonsumsi gula.
Quidquid agis, prudenter agas et respice finem (Apapun yang kau lakukan, lakukanlah dengan bijak dan pertimbangkan akibatnya). Kebijakan efisiensi tanpa perhitungan mendalam tentang konsekuensinya adalah bentuk kecerobohan administratif yang berbahaya. Dalam refleksi kritis ala Paulo Freire, apa yang terjadi adalah penindasan struktural terhadap ruang-ruang produksi pengetahuan. Ketika bandwidth internet, langganan jurnal, hingga biaya listrik harus dipotong, bukankah ini seperti memadamkan lampu di tengah kegelapan?
Ironi terbesar tercermin dari kontradiksi antara tema kebijakan fiskal 2025 “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan implementasi yang justru menghambat institusi penghasil human capital. Mengutip Jean-Jacques Rousseau, “Pemerintah yang bijak seperti peladang yang sabar menunggu buah yang ditanamnya.” Namun alih-alih menanam dan menyiram, pemerintah kita justru mencabuti bibit dan memotong aliran irigasi. Mungkin program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Danantara adalah prioritas, tetapi mereka melakukannya dengan mengosongkan katalisator perubahan yang bernama pendidikan tinggi.
Dampak nyata kini mulai terasa. Ketika UB terpaksa mengalihkan dana pengembangan untuk menutupi kebutuhan operasional, ketika perjalanan dinas dan kerja sama dibatasi, ketika fakultas harus “memilih yang lebih urgen”, kita sedang menyaksikan memento mori (pengingat akan kematian) dari visi perguruan tinggi berkualitas. Seperti kata Ivan Illich, efisiensi yang sekadar mengutamakan angka di atas kertas alih-alih transformasi substansial adalah deschooling society—pembongkaran makna pendidikan itu sendiri.
Pertanyaan mendasar yang dilupakan dalam hiruk-pikuk efisiensi adalah: apa sesungguhnya tujuan pendidikan? Jika merujuk John Dewey, “Pendidikan bukanlah persiapan untuk hidup, pendidikan adalah hidup itu sendiri.” Ketika anggaran pendidikan dipotong drastis, yang terpotong bukan sekadar rupiah, melainkan masa depan bangsa. Di Jepang pasca-bom Hiroshima, prioritas pertama adalah mengumpulkan guru dan membiayai pendidikan. Di Indonesia era Prabowo, pendidikan justru menjadi korban pertama pemangkasan anggaran.
Fiat justitia ruat caelum (keadilan harus ditegakkan meski langit runtuh). Bagi Kavling10 dan seluruh civitas akademika yang peduli, sudah saatnya meneriakkan suara lantang menolak “diet paksa” anggaran pendidikan. Karena seperti kata Aristoteles, “Akar pendidikan itu pahit, tetapi buahnya manis.” Dan jika akar itu dipotong demi efisiensi jangka pendek, kita tidak hanya kehilangan buah, tetapi seluruh pohon pengetahuan yang telah ditanam selama bertahun-tahun. Negara boleh berhemat, tapi jangan sampai falsafah “hemat pangkal kaya” berubah menjadi “hemat pangkal bodoh” karena salah memprioritaskan pemangkasan.
Silahkan baca buletin Ketawanggede Edisi I Tahun 2025 melalui tautan berikut:
