BULETIN PIKSILASI I EDISI 2025
Ketika jurnalisme dibungkam, sastra harus bicara. Seno Gumira Ajidarma yang mengatakan hal itu. Dalam buku dengan judul yang sama, Seno menganggap bahwa kebenaran dalam sastra tak bisa ditutupi. Saat jurnalisme terikat oleh seribu satu kendala, sastra hanya terkendala oleh kejujurannya sendiri.
Seperempat abad lebih berselang, kata-kata Seno tak kehilangan maknanya. Kelahiran reformasi tak lantas membuat ucapan Seno menjadi basi. Sebaliknya, pesan Seno justru makin relevan hari ini. Sebab kala kekuasaan berada di tangan rezim anti-kritik, maka mengungkapkan kebenaran dipandang sebagai sebuah dosa. Dan di sinilah, sastra menjelma lentera yang menerangi lorong-lorong gelap pembungkaman.
Adalah Prabowo Subianto dan antek-anteknya, badut menjijikkan yang kini bercokol di puncak kekuasaan. Sedari awal, mereka tak paham dan tak mau paham bagaimana menjalankan pemerintahan secara demokratis. Yang mereka lakukan hanyalah berkehendak semau hati: otoriter dan anti-kritik. Maka tak pantas lagi untuk menyebut mereka sebagai duri, melainkan tumor ganas yang menggerogoti habis seisi tubuh demokrasi.
Gelagat anti-kritik mereka pampang dengan gamblang. Saat gelombang masyarakat sipil tumpah ruah ke jalan memprotes kesewenang-wenangan rezim, tak satu pun batang hidung Prabowo dan antek-anteknya muncul untuk turun menemui dan menanggapi. Sebaliknya, yang ia lakukan justru mencopot salah seorang pembantunya dengan dalih yang sangat otoriter: alergi terhadap aksi demonstrasi. Apa yang Prabowo lakukan jelas bukan sekadar keputusan administratif, melainkan simbol ketidakmampuan untuk merespons aspirasi yang menuntut ruang berpendapat dan kebebasan berekspresi.
Bau busuk anti-kritik dan pembungkaman itu makin semerbak kala Prabowo mengumpulkan para pemimpin redaksi dari berbagai media. Dalam pertemuan itu, Prabowo menggurui para pemimpin redaksi soal media sebagai ujung tombak penyampaian informasi sekaligus meluruskan segala simpang-siur dalam isu yang berkembang. Prabowo lupa bahwa media semestinya berada di luar belenggu pemerintahan untuk mengawasi jalannya kekuasaan. Prabowo juga lupa bahwa semua simpang-siur dan isu yang berkembang adalah buah ketidakbecusan dirinya dan para anteknya. Pertemuan Prabowo dengan para pemimpin redaksi sehari pasca demonstrasi besar-besaran berlangsung itu justru mengisyaratkan sesuatu yang liyan: keinginan untuk mengontrol arus pemberitaan.
Namun, bagaimanapun usaha tiran untuk membelenggu pewartaan, sastra akan selalu bisa menjelma perlawanan. Sekalipun jurnalisme sukses dipaksa untuk berkompromi bersama fakta-fakta yang telah diembargo dan dimanipulasi, sastra menolak hal itu. Sastra akan selalu menemukan caranya untuk menyulam kata-kata, mengurai simpul penindasan, dan merangkai harapan yang mendidih di relung jiwa.
Tetapi, tak perlu menunggu jurnalisme benar-benar mati untuk sastra berbicara. Sastra bisa bicara kapan saja: saat jurnalisme baik-baik saja, saat jurnalisme di ambang kritis, atau saat jurnalisme mati sepenuhnya. Sebab, seperti kata Seno, “Buku sastra bisa dibredel, tetapi kebenaran dan kesusastraan menyatu bersama udara, tak tergugat dan tak tertahankan.”
Maka, biarlah sastra berbicara.
Sila baca Buletin Piksilasi I Edisi 2025 melalui laman ini atau tautan berikut ini.
