MENGANGKAT INKLUSIVITAS DALAM AKSI: MAHASISWA DAN MASYARAKAT MENUNTUT PERUBAHAN
MALANG-KAV.10 Selasa (18/2) siang, langit Kota Malang tampak mendung seakan turut menyimpan amarah. Ribuan orang telah berkumpul di alun-alun tugu membentuk gelombang manusia yang bergerak ke arah Gedung DPRD Kota Malang. Berbagai elemen masyarakat turut hadir memenuhi jalanan untuk menyuarakan ketidakadilan yang telah lama dirasakan. Suara mereka menggema dan berapi-api meneriakan satu kata yang sama, “Lawan!”
Aksi ini merupakan sebuah bentuk protes atas Instruksi Presiden (INPRES) No.1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja yang dianggap justru memangkas anggaran sektor-sektor fundamental seperti pendidikan dan kesehatan. Di tangan mereka, spanduk dan poster berisi tulisan yang menggugat kebijakan pemerintah tergenggam. Dan jauh di dalam dada mereka, ada keberanian yang tak bisa dibungkam. “Kita harus sepakat bahwasanya kebenaran hanya datang dari langit, dan kesalahan datangnya dari Prabowo Gibran. Vox populi, vox dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Tapi mereka hanya mementingkan suara daripada kroni-kroninya!” teriak lantang orator di atas mobil komando.
Salah satu isu utama yang disuarakan dalam aksi ini adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Daniel Siagian, Ketua Lembaga Badan Hukum (LBH) Pos Malang turut menilai bahwa program ini hanya janji populis yang dipaksakan serta mengorbankan efisiensi anggaran negara. “Karena MBG adalah program yang dipaksakan, dampaknya justru mengganggu alokasi anggaran untuk lembaga negara lain seperti LPSK dan Komnas HAM,” ungkapnya.
Rentetan aksi demonstrasi tersebut berlanjut dengan aksi teatrikal yang diiringi dengan latar musik Tanah Airku. Mereka tengkurap di atas aspal, sementara aparat berdiri tegak di atas mereka–sebuah gambaran nyata tentang ketertindasan. “Kami juga ingin hidup sejahtera, pak. Di mana Indonesia yang merdeka?” seru peserta aksi teatrikal penuh harap.
Adapun, konsep besar aksi kali ini mengangkat mengenai inklusivitas. Aksi mahasiswa untuk mencopot almamater mereka dan tidak meneriakkan jargon “hidup mahasiswa” merupakan sebuah langkah untuk menghapuskan sekat pemisah antara mahasiswa dan kelompok lain di dalam masyarakat. Bagi mereka, meneriakkan “hidup mahasiswa” berarti hanya memperjuangkan kepentingan segelintir orang saja, bukan seluruh masyarakat. “Kami sadar, tidak semua yang turun ke jalan itu adalah mahasiswa. Ini adalah gerakan untuk seluruh masyarakat. Mahasiswa adalah bagian dari masyarakat, dan kami ingin menunjukkan inklusivitas,” ungkap Alya yang dipercaya menjadi koordinator lapangan (Korlap).
Adanya kepemimpinan perempuan di garda terdepan, mempertegas bahwa aksi ini inklusif dan memberikan ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk terlibat secara aktif, tidak hanya sebagai peserta tetapi juga sebagai penggerak utama. Inklusivitas dalam aksi ini pun tercermin dalam tuntutan yang diangkat, seperti desakan agar Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang telah mandek sejak 2003 segera disahkan.
Namun, meskipun 14 tuntutan telah diajukan, seperti pembahasan mengenai RUU Minerba dan Pelanggaran HAM, harapan untuk melihat perubahan nyata melalui DPRD seakan menguap di ufuk senja.. “Kami kurang percaya bahwa aspirasi kami akan dibawa ke pusat,” kata Pras. “Makanya kami mengangkat mosi tidak percaya, karena selama ini aspirasi kami tidak pernah tersampaikan,” imbuhnya.
DPRD Kota Malang sempat menjanjikan akan menghubungi perwakilan aksi untuk diskusi lebih lanjut. Namun, para mahasiswa tetap skeptis. Mereka tidak bisa menggantungkan harapan kepada DPRD. Yang bisa mereka andalkan adalah suara dari gerakan rakyat sendiri.
Langit mulai gelap ketika massa perlahan membubarkan diri. Namun di jalanan basah depan gedung DPRD, jejak perjuangan mereka tetap tertinggal. Bahwa ini semua belum berakhir, dan suara-suara yang mereka teriakan hari ini akan kembali berkumandang di lain waktu. Karena bagi mereka, bungkam bukanlah sebuah pilihan.
Penulis: Fenita Salsabila (anggota magang) & Nabila Riezkha Dewi (anggota magang)
Editor: Dimas Candra Pradana
Kontributor: Badra D. Ahmad
