UNJUK RASA DI DEPAN GEDUNG DPRD KOTA MALANG, ALIANSI GEMPAR LAKUKAN AKSI TEATRIKAL
MALANG-KAV.10 Kamis (7/2), Gedung DPRD Kota Malang dikerumuni massa untuk menyuarakan aspirasi mereka. Mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Gerakan Mahasiswa Pelajar Rakyat Malang Raya (Gempar), mereka terdiri dari mahasiswa dan pelajar di Kota Malang. Mereka datang mengantongi sejumlah tuntutan. Aksi dimulai dengan arak-arakan dari Jalan Veteran ke Gedung DPRD Kota Malang.
Tiba di lokasi, mereka segera menyampaikan beberapa keresahan yang dialami. Teatrikal menjadi cara mereka untuk mengekspresikan hal itu. Salah seorang massa aksi berjingkrak-jingkrak di depan polisi sambil meneriakkan betapa malangnya nasib rakyat Indonesia. Selain itu, aksi tiarap secara serentak ditampilkan untuk menyindir para aparat yang berjaga. “Ketika teman-teman pemuda, mahasiswa, aktivis-aktivis, ketika turun mendemonstrasi, menyampaikan aspirasi-aspirasi, kenapa juga harus mereka (polisi, red.) ada di depan? Makanya tadi disimbolkan sebagai tiarap. Injaklah kami. Injaklah saja kami,” ucap Abdul Ghani, salah satu massa aksi.
Setelahnya, para demonstran mulai meminta masuk ke dalam gedung DPRD Kota Malang. Mereka ingin wakil rakyat segera menemui dan merespons delapan tuntutan yang sudah disiapkan. Kemungkinan adanya chaos sempat menjadi alasan ditolaknya massa aksi masuk ke wilayah gedung DPRD Kota Malang. Namun, setelah sedikit perdebatan antara koordinator aksi dengan dua orang pejabat, massa aksi lantas berhasil memasuki wilayah gedung DPRD Kota Malang.
Di teras gedung DPRD Kota Malang, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menemui massa. Delapan tuntutan segera dibacakan oleh Koordinator BEM Malang Raya, Gilang Dalu. Dari delapan poin itu, Amithya hanya menanggapi dua poin yang membahas terkait pembelaan hak-hak perempuan dan kelangkaan LPG. “Bisa saya sampaikan bahwa untuk memitigasi kekerasan terhadap perempuan itu memang masih banyak sekali PR (pekerjaan rumah, red.) kita. Saya sadar dan berterima kasih teman-teman sudah mengangkat hal ini di dalam perkumpulan,” tanggap Amithya. Sedangkan untuk masalah kelangkaan LPG, Amithya mengakui masih ada dua kecamatan yang terdampak kelangkaan. Amithya lantas berjanji akan segera menangani permasalahan ini.
Tenggat waktu satu minggu diberikan kepada DPRD Kota Malang untuk menindaklanjuti tuntutan massa. “Kami berikan satu minggu waktu, jikalau memang tidak ada tindak lanjut tentang kestabilitasan dan lain sebagainya terhadap poin tuntutan, kami akan mengeskalasikan massa sebanyak-banyaknya untuk akhirnya turun ke jalan lagi menyuarakan aspirasi dan mengendapkan inti,” seru Kristian Fernando Saragi selaku Wakil Koordinator Lapangan (Korlap) aksi kali ini. Di Akhir tuntutan, Gilang juga meminta agar notulensi tuntutan ini diunggah di akun Instagram resmi DPRD Kota Malang. Permintaan tersebut disanggupi oleh Amithya sekaligus mengakhiri demonstrasi sore itu.
Penulis: Muhammad Tajul Asrori (anggota magang)
Editor: Dimas Candra Pradana
Kontributor: Naufal Rizqi Hermawan
