KETUA SPK DALAM DISKUSI KP-ALTERNATIF: SEBENARNYA MALU SEBAGAI ORANG INDONESIA BERBICARA PAPUA
MALANG-KAV10 Organisasi Massa Pemuda Alternatif menggelar kegiatan nonton bareng dan diskusi publik tentang film dokumenter yang berjudul “Sa Pu Nama Pengungsi” di SNI Coffee pada Sabtu (29/11) silam. Dengan tema “Akar Kekerasan Perempuan di Tanah Papua,” kegiatan ini diadakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16HAKTP). Didampingi narasumber dari dua perspektif, Dhia Al-Uyun sebagai Ketua Serikat Pekerja Kampus serta Vero sebagai anggota Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), diskusi ini membahas tentang konflik di Papua yang memiliki keterkaitan erat dengan sumber daya alam (SDA) yang melimpah.
Film “Sa Pu Nama Pengungsi” ini menyoroti dua orang ibu yang terdampak oleh konflik bersenjata di Papua. Jubiana, ibu dari Pengungsi Kogoya, mengaku terpaksa melarikan diri dalam kondisi hamil dari Kabupaten Nduga menuju Sekom sebab kampungnya telah dikuasai oleh TNI dan Polri. Ia terpaksa melahirkan di tengah hutan dalam pelariannya tersebut, hingga lahirlah Pengungsi Kogoya pada April 2022. Nasib serupa dialami oleh Ema, ibu dari Pengungsi Wakom, yang terpaksa melahirkan dalam pelarian diri dari Kampung Kisor menuju Sorong. Nama “Pengungsi” dari Pengungsi Kogoya dan Pengungsi Wakom diambil sebagai pengingat bahwa anak-anak tersebut lahir di tengah hutan saat ibu mereka melarikan diri.
Respon pemerintah terhadap konflik bersenjata yang disorot dalam film ini cenderung hanya terlihat melalui militerisme. Kehadiran negara dalam bentuk ini justru membuat masyarakat Papua trauma sebab militer yang seringkali berinteraksi dengan ekspresi represif serta perilaku yang dominan. Hal ini yang mendorong ribuan masyarakat Papua memilih untuk mengungsi. Pengarahan pasukan militer ini diduga memiliki hubungan yang erat dengan ekonomi ekstraktif. “Menariknya begini, pengungsian ini kalau dilihat dari kondisi di lapangannya, mereka itu adalah masyarakat dari daerah-daerah pegunungan yang sebetulnya tanahnya itu mengandung banyak kekayaan alam terutama mineral,” jelas Haris Azhar selaku Direktur Lokataru dalam film “Sa Pu Nama Pengungsi”.
Melanjutkan sesi diskusi, Dhia turut mengungkapkan pendapatnya mengenai pandangan negara terhadap papua. “Jadi sebenarnya malu sebagai orang Indonesia ketika berbicara soal Papua karena satu, [negara] menganaktirikan Papua. Kemudian yang kedua, membuat kepalsuan-kepalsuan yang notabene untuk menghentikan [konflik] sementara. Yang ketiga, membohongi rakyat Papua dengan pemberian otonomi khusus. Padahal siapa yang akan menerima otonomi khusus? Tidak semua dan tidak merata,” tegas Dhia.
Menutup diskusi, Dhia mengungkapkan bagaimana seharusnya mahasiswa atau dosen lebih memberikan atensi kepada isu ini. Menurutnya, jangan sampai hasil-hasil riset dari mahasiswa atau dosen justru digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya alam, menghancurkan kearifan lokal yang ada, atau menghancurkan hak-hak perempuan terutama di Papua.
Penulis: Aulia Hasti Zalika R. (anggota magang) & Jaifar Fairus Al-Hibr (anggota magang)
Editor: Badra D. Ahmad
