NOMBOK: DARI MAKAN SEMINGGU RP30 RIBU, HINGGA CICILAN JUTAAN RUPIAH

Sehari menjelang puncak acara Bharatayudha 2023—sebuah festival konser musik dari Kementerian Budaya, Pemuda dan Olahraga Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya—Hanif bersama panitia inti lainnya tengah kelimpungan berjalan ke sana kemari. Mencari akses lain, bantuan lain, hingga pinjaman. Tanggal 2 Desember 2023 itu, mereka bukan tengah mempersiapkan kesibukan esok hari, melainkan dihantui dilema pelik: tenggat pembayaran untuk dua bintang tamu sudah di depan mata, sementara dana hasil penjualan tiket  belum cukup untuk menutupi. 

Keputusan terpaksa diambil. “Karena kita sudah pusing banget, akhirnya patungan dana pribadi Rp5.000.000 dari tiga orang panitia inti: Menteri, Direktur Jenderal Kebudayaan dan Pemuda, dan Direktur Jenderal Olahraga“ kenang Hanif, mahasiswa Fakultas Teknik angkatan 2021 yang menjabat sebagai Ketua Pelaksana.

Namun, meski telah patungan dana pribadi, tagihan bintang tamu belum juga usai—uang panggung masih belum dibayarkan kepada Maliq & D’Essentials sebagai salah satu bintang tamu. Eksekutif Mahasiswa (EM) akhirnya turun tangan memberikan “solusi”. Untuk memenuhi tunggakan yang tersisa, EM akan mengeluarkan sebanyak Rp70.000.000 untuk membayar bintang tamu ini. Akan tetapi, solusi tersebut tidak datang secara cuma-cuma. Hanif diharuskan mengembalikan  Rp70 juta itu kepada EM. 

“Solusi” dari EM dirasa tidak adil oleh Hanif. Bagaimanapun juga Bharatayudha merupakan proker dari EM, dan Hanif tidak rela jika dana yang ia terima merupakan dana pinjaman. Menurutnya,   sudah seharusnya EM bertanggung jawab akan masalah yang terjadi pada proker mereka. “Kayak, bagi aja Rp70 juta ke ratusan orang EM, itu berapa sih?” jelas Hanif. 

Apa yang dialami Hanif bukanlah kisah tunggal. Di kampus yang sama, Langit (bukan nama sebenarnya), mahasiswa semester tiga, tengah bergulat dengan beban berbeda namun berakar pada masalah serupa. Setiap minggu, ia harus menjual makanan ringan senilai Rp36.000 hingga Rp39.000 untuk program kerja prodinya. Jika tidak laku, ia harus mengganti dari kantong sendiri—praktik yang dikenal dengan istilah “nombok.“

Dua pengalaman ini membuka tabir persoalan yang lebih besar: bagaimana sistem kepanitiaan kampus yang seharusnya menjadi wadah pengembangan diri mahasiswa, justru berpotensi membebani mereka secara finansial dan mental.

Ketika “Dedikasi” Menjelma Beban

Hanif menutup semester limanya dengan setumpuk bukti transfer pelunasan. Meski acara puncak telah usai, tanggungan justru menumpuk. Bersama panitia inti lainnya, ia kelimpungan mencari uang dalam waktu singkat untuk memenuhi tenggat pembayaran yang sudah di depan mata.

Total pengeluaran yang harus ia tanggung mencapai lebih dari Rp100 juta: sekitar Rp6 juta untuk penggantian biaya staf, Rp10 juta untuk pakaian dinas harian seluruh panitia, dan Rp96 juta untuk vendor acara. Angka yang fantastis untuk seorang mahasiswa yang seharusnya fokus pada studinya. 

Butuh waktu berbulan-bulan bagi Hanif untuk berdamai dengan situasi ini. Di tengah kesulitan finansial, tekanan baru datang bertubi-tubi. Berita tentang konser yang meninggalkan utang menyebar di lingkungan kampus. Ujaran kebencian dari sebagian mahasiswa sampai ke telinganya. “Ada yang bilang Hanif itu bohong, terus [menyebutnya dengan kata kasar],” kenangnya dengan suara pelan.

Yang lebih menyakitkan, bantuan dari para pimpinan Eksekutif Mahasiswa hampir tidak ada. Bukannya solusi atau dukungan moral yang ia terima, melainkan kemarahan—menambah beban mental Hanif yang sebenarnya tengah berjuang sendirian. Saat teman-temannya pulang kampung untuk berlibur, ia masih terkurung di kamar kos, menangis sendirian menanggung beban yang terasa makin berat setiap hari.

“Sempat [komentar jahat dan kemarahan pimpinan] itu bikin down banget. Tiap hari nangis,” ungkapnya. Hingga akhirnya ia mengambil keputusan: menyelesaikan masalah ini sendiri, tanpa bantuan lingkungan kepanitiaan.

Di sisi lain, Langit menghadapi realitas berbeda namun tak kalah menekan. Ia bergabung dalam kepanitiaan program tahunan prodinya—sebuah acara malam keakraban untuk mahasiswa baru—dengan ekspektasi dapat mengembangkan kemampuan dan menjalin relasi. Ia bahkan membayangkan pengalaman ini sebagai persiapan sebelum mendaftar kepanitiaan Raja Brawijaya tahun depan.

“Kalau mau ikut Rabraw, setidaknya bisa persiapan dari sekarang. Tapi tiba-tiba ada danusan,“ ujarnya. Padahal, Langit terpilih di divisi fundraising yang seharusnya bertugas menghubungi sponsor atau pihak kemahasiswaan untuk urusan dana operasional. Kenyataannya, ia justru disibukkan menjajakan makanan ringan kepada sesama mahasiswa.

Bukan hanya Langit, seluruh anggota panitia diwajibkan menjalankan danusan tanpa terkecuali. “Setiap orang wajib menjual itu. Enggak ada tapi-tapian. Kalau nggak terjual, nombok,“ jelasnya dengan nada frustasi.

Dampak Berkelanjutan yang Menggerus

Keputusan Hanif menyelesaikan sendiri seluruh tanggungan membawanya pada pilihan yang tidak mudah: menghubungi orang tua di kampung halaman. Dengan berat hati, ia menceritakan apa yang menimpanya—sesuatu yang seharusnya sudah selesai setelah puncak acara berakhir.

Masih segar dalam ingatannya saat harus meminta tambahan uang dari orang tua untuk menutupi biaya nombok. Nominalnya tidak kecil. “Pinjam… tambah sekitar Rp25 juta,” kenangnya sambil berusaha mengingat kembali angka pastinya. Dengan jumlah sebesar itu, ia membayangkan reaksi kedua orang tuanya—mungkin akan diceramahi habis-habisan atau melihat mereka mondar-mandir cemas di rumah. “Karena mepet, jadinya ditanya-tanyain kok bisa begitu,“ jelasnya.

Hanif juga mengambil langkah berisiko: meminjam dana melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan modal nama usaha catering milik keluarganya. Meski perlahan tanggungan mulai terselesaikan, ia sadar ini belum berakhir. Dana yang ia pinjam menjadi hantu yang terus membayangi. Dengan cicilan yang harus dibayar setiap bulan, sisa pinjaman baru akan lunas dalam tiga tahun. “Selesainya pas umur 24 tahun,” ucapnya pasrah.

Lewat peristiwa ini, Hanif bersyukur karena meski membebankan orang tuanya dengan pinjaman yang fantastis, hubungan mereka justru terasa semakin dekat. Namun, ada harga lain yang harus dibayar: biaya UKT dan uang bulanannya selama di Malang turut terdampak. Hanif terpaksa bekerja lebih keras membantu mencari pelanggan untuk usaha catering keluarga.

Langit mengalami kesulitan serupa. Nombok yang ia lakukan selama danusan berdampak langsung pada biaya hidupnya di Malang. Emosinya terkadang masih membuncah saat mengingat pengalaman itu. Nada bicaranya tak jarang terdengar menahan kesal ketika menceritakan bagaimana ia harus merelakan uang bulanan untuk menutupi kekurangan penjualan.

Sebagai mahasiswa rantau, Langit dibekali uang bulanan Rp1.000.000 untuk mencukupi kebutuhan selama berkuliah. Setiap minggu, ia harus memangkas Rp36.000 hingga Rp39.000 hanya untuk nombok danusan. “Ibaratnya uang makan Rp70.000 per minggu, danusan Rp39.000 per minggu, berarti uang makan tinggal Rp30.000 per minggu. Kebayang bisa beli apa dengan Rp30.000 seminggu?“ tanyanya retoris.

Opsi mengundurkan diri sempat terlintas. Setelah berdiskusi dengan ibunya, keputusan keluar sudah bulat. Ia segera menyampaikan pengunduran diri kepada koordinator. Namun setelah menunggu sebulan, bukan jawaban ya atau tidak yang ia terima, melainkan peraturan baru: setiap panitia yang ingin keluar wajib membayar Rp250.000, mencari pengganti, dan mengumumkan pengunduran diri saat rapat besar. Pupus sudah harapan Langit untuk terbebas dari jeratan danusan.

Keputusan terakhir yang ia ambil adalah bekerja. Ia merelakan waktu istirahat dari sore hingga malam untuk mencari uang tambahan agar tetap bisa nombok danusan tanpa membebani orang tua. Tak jarang ia absen dari rapat kepanitiaan karena harus bekerja. Langit menyadari, konsekuensi dari ketidakhadirannya itu perlahan terasa: teman-temannya mulai menjauh. Tanpa mereka tahu, Langit berpeluh keringat demi danusan yang tidak pernah ia minta.

Akar Masalah: Kebobrokan Sistem Internal

Pengalaman Hanif dan Langit tidak terjadi begitu saja tanpa sebab di baliknya. Peran organisasi yang menaungi mereka patut dipertanyakan.

Dari pengakuan Hanif selaku ketua pelaksana, masalah dimulai dari anggaran dan internal Eksekutif Mahasiswa tahun 2023. Minimnya pendampingan dari para pimpinan membuat ia dan rekan-rekannya seakan kehilangan arah. Tanpa arahan yang jelas, mereka tetap bekerja demi terlaksananya program kerja—memulai semuanya dari nol, berbekal bantuan satu sama lain.

Presiden EM 2023 beserta beberapa jajarannya lepas tangan. Sekadar memberikan saran atau solusi tidak pernah terucap dari mereka. Bantuan baru hadir dari Wakil Presiden EM 2023 dan Menteri Koordinator Pengembangan—itupun terbatas.

Pelaksanaan program Bharatayudha tidak terlepas dari kekacauan anggaran. Dana yang seharusnya merupakan hibah sekitar Rp35.000.000 dari Wakil Presiden EM 2023, berubah status menjadi pinjaman setelah masuk dalam pembukuan Keuangan EM. Lebih parah lagi, jumlah yang diterima Hanif berbeda dari yang dijanjikan. Ia hanya menerima Rp21.000.000—dana hibah yang seharusnya penuh untuk Bharatayudha ternyata dipecah menjadi beberapa bagian untuk keperluan lain.

“Kita dapat Rp21 juta, dan itu pinjaman yang harus dikembalikan,” jelas Hanif dengan nada kecewa. Tidak ada yang mengetahui alasan pemecahan dana hibah ini. Bahkan Wakil Presiden sendiri mengakui bahwa dana tersebut adalah hibah, bukan untuk dipinjamkan. Hingga demisioner kepengurusan, tidak ada transparansi atau kejelasan dana dari Keuangan EM.

Permasalahan serupa juga dirasakan Langit. Tidak ada transparansi anggaran yang ia terima. Ia bahkan tidak mengetahui harus sampai kapan menjalankan danusan. “Aku pernah tanya ke staf fundraising yang jadi penanggung jawab danusan, sampai kapan ini? Dia juga tidak tahu,“ ungkap Langit frustasi.

Ia merasa terjebak dalam situasi yang tidak jelas ujungnya. Amarahnya menumpuk, namun tidak bisa dilampiaskan kepada panitia inti. Perasaan senasib menahannya untuk meledak—mengingatkan bahwa panitia inti juga sama sepertinya, hanya menjalankan perintah senior. “Kalau mau marah ke teman seangkatan, buat apa? Ini kebijakan dari atas, aku juga nggak bisa berbuat apa-apa,“ ucapnya pasrah.

Kondisi ini menunjukkan masalah sistemik yang lebih dalam: ketiadaan mekanisme kontrol, minimnya akuntabilitas pimpinan organisasi, dan absennya perlindungan bagi anggota kepanitiaan dari beban finansial yang tidak wajar.

Penulis: Sofidhatul Khasana
Editor: Mohammad Rafi Azzamy