KITA ADALAH SAPI PERAH

Ada suatu adagium: “Sapi yang paling produktif adalah sapi yang tidak tahu bahwa dirinya sedang diperah.“ Dalam konteks organisasi mahasiswa di universitas kita, pepatah ini menemukan wujud konkretnya dengan ironi berlapis. Mahasiswa—yang dengan penuh semangat bergabung dalam kepanitiaan dan unit kegiatan—tanpa sadar telah menjadi sapi perah bagi mesin akumulasi kapital kampus. Mereka bekerja, mereka berkeringat, mereka mengeluarkan uang pribadi, namun nilai lebih yang mereka hasilkan diserap oleh institusi tanpa kompensasi yang setimpal. Yang lebih absurd, mahasiswa ini adalah sapi perah yang membayar untuk kandangnya sendiri melalui Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang terus meningkat, namun tidak mendapat akses penuh terhadap fasilitas yang seharusnya menjadi haknya. Telah terjadi suatu eksploitasi ganda yang tersembunyi di balik narasi pengembangan diri dan pengalaman berorganisasi.

Antonio Negri pernah menjelaskan konsep “kerja imaterial“ (immaterial labor)—sebuah bentuk kerja yang memproduksi nilai bukan melalui produk fisik, melainkan melalui jejaring sosial, prestise, dan kapital simbolik. Ketika mahasiswa mengikuti kepanitiaan, mereka tidak hanya mengorganisir acara; mereka memproduksi reputasi kampus, menyumbang skor akreditasi, dan membangun citra institusi di mata pubik. Namun, alih-alih mendapat upah atas kerja imaterial ini, mahasiswa justru harus membayar—bahkan dua kali lipat. Pertama, melalui UKT yang mencapai jutaan rupiah per semester dengan dalih pembiayaan kegiatan kemahasiswaan yang tertera dalam Permendikbud Nomor 2 tahun 2024. Kedua, melalui praktik nombok yang memaksa mereka mengeluarkan uang pribadi untuk menutupi defisit program kerja yang seharusnya didanai dari UKT yang telah mereka bayarkan. Ini adalah pembalikan relasi kerja sekaligus penipuan sistematis: mahasiswa membayar untuk fasilitas yang tidak mereka nikmati, lalu membayar lagi untuk bekerja menghasilkan nilai bagi institusi, dan hasil kerjanya dirampas tanpa kompensasi.

Mekanisme eksploitasi ganda ini beroperasi melalui apa yang disebut sebagai “subsumption“ atau penyerapan total kehidupan mahasiswa ke dalam logika produksi kampus. Mahasiswa tidak lagi sekadar menuntut ilmu; mereka menjadi bagian dari mesin produksi nilai yang kompleks sambil terus mengalirkan dana ke institusi. Seorang mahasiswa membayar UKT yang di dalamnya sudah termasuk komponen biaya kemahasiswaan, namun ketika ia aktif berorganisasi, ia justru harus nombok puluhan hingga ratusan ribu rupiah per minggu untuk danusan. Ketika program kerja besar mengalami defisit, mahasiswa harus merogoh kantong hingga jutaan rupiah, bahkan mengambil pinjaman KUR yang cicilannya akan dibayar hingga bertahun-tahun. Sementara itu, setiap prestasi mereka—baik dalam bentuk publikasi jurnal, kemenangan lomba, maupun kesuksesan penyelenggaraan acara—langsung diklaim sebagai pencapaian institusi untuk promosi dan peningkatan skor akreditasi. Institusi mengambil untung dari keberhasilan dan juga dari UKT yang terus mengalir, namun melempar risiko dan beban finansial tambahan kepada mahasiswa ketika menghadapi kegagalan. Ini adalah privatisasi keuntungan dan sosialisasi kerugian dalam bentuknya yang paling kejam.

Konsep “general intellect“ yang dirumuskan oleh Marx dan dikembangkan oleh Marxist Italia menunjukkan bahwa dalam kapitalisme kontemporer, pengetahuan kolektif menjadi sumber utama nilai. Di kampus, general intellect ini diproduksi melalui interaksi mahasiswa dalam organisasi, diskusi, kolaborasi, dan berbagai aktivitas kemahasiswaan yang katanya sudah dibiayai oleh UKT mereka. Namun, realitasnya menunjukkan kontradiksi yang menohok. Tujuh UKM yang kami survei mengeluhkan ketidakcukupan dana dari rektorat, lima di antaranya bahkan mengalami pemotongan anggaran dari tahun sebelumnya. Akibatnya, pengetahuan dan jejaring sosial yang terbangun melalui organisasi tidak hanya diserap oleh institusi sebagai modal sosial yang meningkatkan daya saing kampus, tetapi juga diproduksi dengan biaya yang ditanggung mahasiswa secara pribadi di luar UKT yang telah mereka bayarkan. Mahasiswa memproduksi nilai bersama dengan biaya sendiri, namun nilai tersebut diakumulasikan secara privat oleh institusi. Inilah bentuk paling licik dari eksploitasi: pencurian hasil kerja kolektif yang dibungkus dalam retorika “pengembangan soft skill“ sambil mengosongkan kantong mahasiswa.

Praktik paid promote yang berujung pada penangguhan akun Instagram massal, danusan dengan beban nombok yang mencekik hingga uang makan tinggal Rp30 ribu seminggu, hingga cicilan jutaan rupiah yang harus ditanggung panitia—semua ini adalah manifestasi konkret dari apa yang Harry Cleaver sebut sebagai self-valorization in reverse. Alih-alih mahasiswa yang menentukan nilai dan makna dari aktivitas mereka sendiri, nilai dan makna tersebut ditentukan oleh logika akumulasi kapital institusi. 

 Mereka dipaksa untuk menciptakan nilai bagi kampus dengan cara yang justru merusak kehidupan mereka sendiri sambil terus mengalirkan uang ke institusi. Mereka kehilangan akun media sosial yang telah dirawat bertahun-tahun, memangkas uang makan hingga titik yang membahayakan kesehatan, bahkan terjerat utang yang baru akan lunas bertahun-tahun kemudian—padahal UKT yang mereka bayar seharusnya sudah mencakup pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Sementara itu, kampus terus mempromosikan dirinya sebagai world class university dengan skor akreditasi yang dipoles dari keringat, air mata, dan dompet mahasiswa yang semakin menipis.

Yang lebih ironis, sistem ini beroperasi dengan dukungan dari mahasiswa itu sendiri. Seperti yang dijelaskan oleh konsep hegemoni Gramscian, dominasi tidak selalu ditegakkan melalui kekerasan, melainkan melalui persetujuan yang diproduksi lewat ideologi. Mahasiswa menerima praktik eksploitatif ini karena dibungkus dalam narasi “pengalaman berharga,“ “membangun tanggung jawab,“ dan “pengembangan kepemimpinan.“ Mereka bahkan tidak mempertanyakan mengapa harus nombok padahal sudah membayar UKT yang mahal. Mereka saling mengawasi dan mendenda satu sama lain ketika ada yang melanggar aturan danusan—sebuah bentuk “auto-exploitation“ di mana yang tertindas menjadi pengawas bagi sesamanya. Seperti yang ditunjukkan dalam praktik paid promote, ada sistem verifikasi internal yang memastikan setiap anggota menaati aturan dengan ancaman denda finansial. Seorang mahasiswa yang terlambat mengunggah konten promosi akan didenda lima hingga sepuluh ribu rupiah per unggahan—denda yang harus dibayar dari kantong pribadi, di luar UKT yang sudah mencapai jutaan rupiah per semester. Ini adalah panoptikon Foucauldian dalam skala mikro: pengawasan menyeluruh yang menginternalisasi disiplin eksploitatif ke dalam diri mahasiswa sendiri, sambil mengosongkan kantong mereka dari dua arah sekaligus.

Transparansi anggaran yang minim, mekanisme pengajuan dana yang berbelit, serta standar pencairan yang sewenang-wenang menciptakan apa yang oleh David Graeber disebut sebagai “bureaucratic violence“—kekerasan birokratis yang dalam konteks ini melumpuhkan inisiatif dan kreativitas mahasiswa sambil memaksimalkan ekstraksi finansial dari mereka. Ketika dana hibah berubah menjadi pinjaman tanpa penjelasan, ketika SPJ yang rumit membuat mahasiswa frustrasi, ketika pencairan dana yang seharusnya 70 persen di muka justru baru cair setelah ganti kepengurusan, yang terjadi adalah pembunuhan sistematis terhadap otonomi mahasiswa sekaligus pembenaran bagi aktivitas tombok-menombok mereka. 

Mahasiswa membayar UKT dengan harapan mendapat dukungan penuh untuk berkegiatan, namun realitasnya mereka harus mengajukan proposal berkali-kali dengan berkas yang berlimpah, menunggu berbulan-bulan, bahkan ditolak mentah-mentah. Seperti yang dialami Fordi Mapelar yang mengajukan dua proposal berskala nasional namun tidak satu pun diterima, atau Nol Derajat yang baru menerima dana setelah ganti kepengurusan ketika acara sudah lama selesai. Mereka tidak lagi menjadi subjek yang menentukan arah gerakan mereka, melainkan objek yang harus menyesuaikan diri dengan logika eksternal yang asing dan opresif sambil terus membayar untuk sistem yang mengeksploitasi mereka. Seperti yang diungkapkan oleh seorang narasumber: “Aku juga nggak bisa berbuat apa-apa.“ Suatu bunyi khas dari subjek yang telah kehilangan agensinya, yang telah diserap total ke dalam mesin produksi nilai kampus sambil dikuras dari dua sumber sekaligus—UKT yang dibayar rutin dan nombok yang dipaksakan terus-menerus.

Maka, ketika kita membaca kisah-kisah dalam buletin ini—tentang akun Instagram yang hilang, tentang mahasiswa yang menangis sendirian di kamar kos, tentang cicilan KUR yang akan lunas di usia 24 tahun, tentang mahasiswa yang harus ngamen di jalanan untuk menutupi defisit program kerja, tentang uang makan yang dipangkas hingga hanya Rp30 ribu seminggu padahal UKT sudah dibayar jutaan rupiah—kita tidak sedang membaca cerita individual tentang nasib sial atau ketidakberuntungan. Kita sedang membaca testimoni tentang sebuah sistem yang secara sistematis mengekstraksi nilai dari mahasiswa tanpa memberikan kompensasi yang adil, bahkan tanpa memberikan layanan dasar yang seharusnya sudah dibayar melalui UKT. 

Kita sedang menyaksikan bagaimana neoliberalisme pendidikan—yang dimulai sejak era NKK/BKK Orde Baru dan diperkuat melalui skema PTN-BH—telah mengubah mahasiswa menjadi prekariat yang dieksploitasi secara ganda: sebagai konsumen yang membayar mahal untuk layanan yang tidak diterima, dan sebagai pekerja yang menghasilkan nilai tanpa upah bahkan harus mengeluarkan biaya tambahan dari kantong sendiri. Pertanyaannya bukan lagi apakah eksploitasi ini terjadi, melainkan: sampai kapan kita akan terus menjadi sapi perah yang tidak hanya dengan sukarela menyerahkan susunya, tetapi juga membayar untuk kandangnya sendiri, membayar untuk pakan yang tidak pernah cukup, dan bahkan membayar lagi ketika diminta untuk menghasilkan lebih banyak susu—tanpa pernah mempertanyakan siapa yang menikmati hasilnya sambil menertawakan kita dari balik meja rapat yang megah?

Redaksi Kavling10