POLEMIK PENYAJIAN MATERI BELA NEGARA DI PKKMB UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2025

Kampus dan Militer merupakan entitas yang berbeda. Militer tidak semestinya berada di ruang akademis dengan komando militernya.

Kesan militeristik menyelimuti Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Brawijaya 2025. Pandangan ini muncul tatkala materi wawasan kebangsaan dan bela negara di beberapa fakultas diisi oleh institusi militer pada 15-16 Agustus 2025. 

Setidaknya terdapat lima fakultas yang mendatangkan unsur militer. Adapun lima fakultas tersebut ialah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Pertanian (FP), Fakultas Kedokteran Gigi (FKG), dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK). Sementara di fakultas lain memilih untuk mencari opsi lain dalam mengisi materi tersebut.

Jika menilik dari sisi regulasi, pelaksanaan PKKMB telah diatur melalui Peraturan Rektor Nomor 42 tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Program Diploma dan Sarjana. Tepatnya pada Bab VII Pasal 12 mengenai materi kegiatan PKKMB huruf (a) yang berbunyi “kehidupan berbangsa, bernegara, dan pembinaan kesadaran bela negara…”. Pasal inilah yang menjadi rujukan bagi PKKMB Fakultas mengundang unsur militer hadir di ruang akademik pertama mahasiswa baru.

Dalih Pertor Berujung Teror

Meski berangkat dari regulasi yang sama, pelaksanaan PKKMB di tiap fakultas tidak menjadi seragam. Berdasarkan pengamatan awak Kavling10 menunjukkan hanya lima fakultas yang mengundang militer sebagai pemateri. Meski telah diatur dalam tujuh tema yang sama, ragam pemateri yang disiapkan oleh tiap fakultas cukup beragam. Di FISIP, materi wawasan kebangsaan diisi oleh Susilo selaku Pangdiv Infanteri 2 Kostrad. Di FP dan FEB, mengundang Rahmat Cahyo Dinarso sebagai Kasrem 083 di hari yang berbeda. Selain itu, FPIK turut mengundang Komandan Pangkalan TNI AL Malang yakni Agus Haryanto. Sementara di Fakultas Hukum (FH) memilih untuk mencari opsi lain di luar militer seperti alumni atau akademisi.

Mayuko selaku Ketua Pelaksana PKKMB FISIP unsur dosen melihat bahwa keterlibatan militer di PKKMB telah sesuai dengan kompetensi. “Bagaimanapun juga kan Bapak-bapak TNI itu yang berada di garda terdepan [dalam] menjaga kedaulatan NKRI,” jelasnya. Terlebih, kehadiran militer di FISIP telah ada dari tahun ke tahun. Mayuko menganggap bahwa topik wawasan kebangsaan memang lebih tepat disampaikan oleh TNI bukan dari unsur akademisi karena perbedaan pengalaman di lapangan.

Pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan Ketua Pelaksana PKKMB FIB 2025, Yohanes Padmo Adi Nugroho. Padmo melihat akademisi di Universitas Brawijaya masih mampu dalam mengisi materi perihal kebangsaan. “Selama ini kita punya dosen-dosen MKU, ada dosen Pancasila, dosen Kewarganegaraan, dan beberapa dari mereka kami kenal dekat,” terangnya. Padmo juga menekankan bahwa alasan tidak mengundang militer bersinggungan dengan komitmen fakultas dalam menciptakan iklim PKKMB yang lebih humanis. 

Mohamad Anas selaku Dosen Kewarganegaraan FISIP menduga bahwa ada suatu mindset di kalangan birokrat kampus. Anas berpendapat bahwa birokrat kampus memandang karakter disiplin kemudian ingin ditanamkan. Akan tetapi, karakter disiplin tersebut dilihat hanya dapat terpenuhi oleh militer. “Sehingga kemudian mereka, ‘ya sudah, kita undang militer saja untuk bisa melatih mahasiswa menjadi mahasiswa yang disiplin,” ucap Anas.

Jika melihat dari sisi hukum, di Peraturan Rektor Nomor 42 tahun 2025 pasal 12 hanya berisi panduan materi PKKMB. Terkhusus pada Pasal 12 (a) angka 2, tertulis “pencegahan dan penanggulangan intoleransi, radikalisme, terorisme, dan penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan ideologi negara…” menjadi dasar untuk hadirnya militer di PKKMB fakultas.

Pernyataan ini dikonfirmasi oleh Multi (bukan nama sebenarnya) yang merupakan panitia inti mahasiswa PKKMB FISIP 2025 bahwa landasan FISIP mengundang pemateri disebabkan adanya pertor. “Untuk materi memang dari surat edaran dekan tentang Rangkaian Kegiatan PKKMB 2025 dilandasi dengan Pertor juga, meliputi tujuh materi yang disampaikan,” jelasnya. 

Kendati demikian, kehadiran militer di PKKMB sempat tuai pelbagai respon dari mahasiswa maupun akademisi. Pedro (bukan nama sebenarnya) turut menolak kehadiran militer di PKKMB FISIP 2025 (15/8). Pedro berpendapat bahwa mahasiswa FISIP telah memperingatkan jajaran fakultas untuk menolak segala bentuk intervensi militer di ruang akademik. Namun, FISIP tetap mendatangkan militer sebagai pemateri. “Tidak adanya informasi yang diberikan kepada kami, menghambat gerakan kami,” keluh Pedro kepada awak Kavling10. Belakangan diketahui, Pedro sempat mendapat ancaman pasca aksi di FISIP. Ia ditekan pihak fakultas untuk tidak menyebarkan informasi buruk sehingga dapat mencoreng nama instansi.

Panitia Mahasiswa vs Panitia Dosen

Meskipun beberapa fakultas mengundang militer dalam PKKMB fakultas, bukan berarti panitia unsur dosen dan mahasiswa berpendapat yang selaras. Bintang selaku Ketua Pelaksana Poster PKKMB FP UB 2025 menyatakan bahwa dirinya menolak dan memberikan alternatif lain seperti dosen di UB. Bintang tidak ingin TNI merasa memiliki sumbangsih di dalam kampus. “Ibarat nanti teman-teman TNI sudah merasakan, ‘oh ya kan sudah [menjadi] adatnya dari tahun ke tahun, masa enggak diundang [sebagai pemateri]’,” tutur Bintang.

Berpindah di FISIP, Multi mengungkapkan bahwa keputusan memilih pemateri tetap diambil oleh fakultas. “Sebenarnya kami diberikan ruang untuk diskusi, tapi tetap pengambilan keputusan ada di pihak fakultas,” ujar Multi. Terkhusus pada materi wawasan kebangsaan, dari panitia mahasiswa hanya mendapatkan informasi bahwa pemateri dari unsur militer, namun untuk satuan yang diundang masih disimpan oleh pihak panitia dosen. “Hampir 90 persen dari keseluruhan pemateri-pemateri yang ada di PKKMB FISIP memang ditentukan pada ranah panitia dosen ataupun fakultas,” sambungnya.

Senada dengan Multi, Goestian Maulana Abim Ketua Pelaksana PKKMB FPIK Pinishi 2025 mengungkapkan bahwa regulasi yang ada tidak mewajibkan militer sebagai pemateri. Akan tetapi, panitia mahasiswa tidak memiliki dominasi untuk memilih pemateri. “Jadi pemateri itu pure emang keputusan dari dari pihak dosen,” ucap Goestian. Lebih lanjut, Goestian menjelaskan bahwa panitia keberadaan panitia unsur mahasiswa hanya berperan sebagai penunjang. 

Di FISIP, pasca terjadi aksi penolakan awak Kavling10 mendapatkan laporan bahwa sempat terdapat panggilan kepada beberapa unsur mahasiswa. Multi menjelaskan bahwa pihak fakultas merasa keberatan terhadap aksi yang dilakukan. Pernyataan ini dikonfirmasi Mayuko selaku Ketua Pelaksana unsur panitia menyayangkan cara dari mahasiswa yang melakukan protes. “Bapak pemateri TNI-nya itu justru tidak langsung pergi, mendengarkan dan teman-teman justru menyela apa yang disampaikan,” ungkapnya.

Bayang Militer Brawijaya

Unsur militerisme yang terkandung dalam PKKMB dikhawatirkan dapat mengancam sense of criticism dari mahasiswa. “[Kritisisme] itu dikhawatirkan akan terancam tercederai, kalau kemudian unsur-unsur militerisme masuk ke kampus,” jelas Muktiono selaku akademisi FH UB. Muktiono khawatir apabila militer yang dibentuk dengan karakter disiplin dapat memengaruhi iklim kampus yang bercirikan kritisisme terhadap situasi dan kondisi masyarakat.

Anas sejalan dengan pendapat Muktiono, kampus yang membuka ruang pada militer akan memiliki kecenderungan indoktrinatif. Anas melihat bahwa kampus berusaha dalam “mendisiplinkan” mahasiswanya. “Ada benang merah di situ [disiplin], ‘pokoknya jangan terlalu vokal’,” jelasnya. Anas juga menilai bahwa TNI seharusnya tidak berada di lingkungan akademis karena berbeda budaya. Kecenderungan TNI yang bergerak secara komando, berbanding terbalik dengan kampus yang membuka ruang diskusi dan dialog secara luas. “Katakanlah misalnya isu yang seringkali muncul di kalangan mahasiswa tentang LGBT misalnya, bagi saya ya boleh untuk didiskusikan,” sambung Anas.

Jalan lain ditempuh FIB, Padmo mengungkapkan bahwa pihak fakultas mengutamakan sumber daya dosen di fakultas. Secara regulasi, Padmo berusaha untuk memenuhi materi yang tercantum pada Pertor. Tetapi, jika ada opsi selain militer dengan mempertimbangkan kapasitas dosen di UB, maka opsi itu yang menjadi prioritas. “Jadi memang materi-materi yang harus ada, mari kita berikan oleh narasumber yang kalau kita memiliki [dosen itu] kenapa harus dari orang lain,” pungkas Padmo. 

Pada kesempatan ini, Padmo mengungkapkan bahwa pelaksanaan PKKMB FIB berjalan sesuai dengan harapannya. “[Dalam penyelenggaraan] PKKMB Fakultas Ilmu Budaya tahun ini 2025 ini, saya sendiri menilai kami berhasil membuat suatu tradisi baru yaitu PKK Maba yang lebih humanis,” jelasnya. Di lain sisi Multi menyampaikan permohonan maafnya terhadap masyarakat FISIP karena terdapat kejadian yang tidak diinginkan pada pelaksanaan PKKMB FISIP 2025. 

Sampai berita ini ditulis, awak Kavling10 telah beberapa kali menghubungi Ketua Pelaksana PRIME FEB UB 2025. Akan tetapi, narasumber terkait urung memberikan keterangan.

Penulis: Dhito Priambodo
Editor: Badra D. Ahmad