ADA KUE YANG TAK BOLEH DIHABISKAN SENDIRIAN
Ada banyak pertimbangan dalam menyusun suatu kepanitiaan. Keseimbangan beban kerja, anggaran dan logistik, pengalaman dan integritas personel, serta efektivitas koordinasi dan komunikasi; hanyalah beberapa di antaranya. Bila logika itu dipenuhi, niscaya kepanitiaan akan berjalan dengan lancar. Namun, barangkali semua pertimbangan itu tak berlaku dalam penyusunan kepanitiaan RAJA Brawijaya 2025.
Dalam tiga tahun ke belakang, pola pembesaran jabatan begitu jelas terpampang. Dari satu ketua dan dua wakil ketua pelaksana pada RAJA Brawijaya 2022, bertambah menjadi tiga wakil ketua pelaksana pada RAJA Brawijaya 2023. Satu tahun berselang, pada RAJA Brawijaya 2024, jumlah wakil ketua pelaksana kembali bertambah menjadi empat orang. Dan kini, di RAJA Brawijaya 2025, ketua pelaksana makin punya banyak kawan sebab ia ditemani tujuh orang wakil ketua pelaksana.
Tidak perlu kaget soal penambahan jumlah wakil ketua pelaksana yang nyaris dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya itu. Seperti yang sudah-sudah, selalu ada dalih yang bisa dipakai untuk berkilah. Dan satu dari sekian dalih itu adalah guna mengimbangi mahasiswa baru yang jumlahnya belasan ribu. Namun, kiranya ada alasan yang paling jujur. Apalagi kalau bukan karena kepanitiaan RAJA Brawijaya 2025 memang disusun untuk mengakomodasi berbagai kepentingan—entah kepentingan apa atau kepentingan golongan yang mana.
Dugaan bahwa kepanitiaan RAJA Brawijaya 2025 disusun di atas berbagai kepentingan ini bukan ujug-ujug ada. Beberapa waktu sebelum tubuh kepanitiaan itu terbentuk, tersebar kontrak koalisi yang ditandatangani enam Organisasi Mahasiswa Eksternal (Omek). Isi kontrak senilai 50 juta itu membicarakan soal posisi yang akan diisi oleh masing-masing perwakilan Omek. Mulai dari ketua dan wakil ketua pelaksana, koordinator dan wakil koordinator divisi, hingga staf tiap divisi. Namun, kontrak tertanggal 7 April 2025 itu terlanjur bocor sebelum tubuh kepanitiaan terealisasi. Dan konon, koalisinya batil terlaksana.
Dan begitulah, pada akhirnya kepanitiaan RAJA Brawijaya—setelah melewati berbagai inkonsistensi pengumuman—resmi diumumkan pada 5 Juli 2025. Delapan nama ditetapkan menjadi nakhoda untuk hajat tahunan terbesar Brawijaya kali ini. Namun, penetapan nama-nama itu justru menegaskan bahwa koalisi yang diupayakan tak sepenuhnya gagal terlaksana. Musababnya jelas: beberapa nama terpilih merupakan anggota Omek yang menyokong terbentuknya koalisi.
Maka, RAJA Brawijaya sesungguhnya tak pernah benar-benar murni demi euforia dan penyambutan mahasiswa baru. Jauh di baliknya, kepanitiaan hajat tahunan ini adalah kue yang terlampau menggoda. Siapa pun yang melihatnya pasti akan berebutan. Namun, sayangnya kue ini tak boleh dinikmati sendirian. Kue ini harus dibagikan, sepotong demi sepotong, kepada kerabat, kawan dekat, atau siapa pun yang punya kepentingan serupa. Dan bila masih ada pihak yang tak kebagian, ada jalan keluar yang sangat praktis untuk dilakukan: membuat kue yang lebih besar dari sebelumnya. Begitulah, kue ini—kepanitiaan RAJA Brawijaya—akan terus membesar dari tahun ke tahun. Itulah keniscayaan.
Apa yang terjadi dalam pembentukan kepanitiaan RAJA Brawijaya 2025 sebenarnya hanya mempertontonkan tabiat kekuasaan. Seperti Prabowo yang membentuk kabinet super gendut di pemerintahannya, mereka—yang main politik-politikan di kampus ini—hanya menirunya. Alasannya jelas: untuk mengakomodasi berbagai kepentingan dan untuk merangkul kawan sebanyak mungkin demi langgengnya kekuasaan. Barangkali juga demi lancarnya hajat ini, tapi rasanyabalasan itu entah ada di nomor berapa. Namun ada satu hal pasti yang diajarkan RAJA Brawijaya 2025 pada kita semua: bagi-bagi kue tak perlu menunggu perayaan ulang tahun.
Redaksi Kavling10
