IMPOTENSI DEMOKRASI AKADEMISI, UTOPIA AKADEMISI DEMOKRATIS

Bayangkan sebuah dunia paralel yang aneh: para dokter di rumah sakit sibuk menggelar pemilihan kepala dokter dengan spanduk-spanduk besar di koridor, mengabaikan pasien-pasien yang mengerang kesakitan. Atau pilot-pilot yang berkampanye di kokpit untuk posisi kepala maskapai, sementara pesawat mereka mengudara tanpa kendali. Aneh, bukan? Namun inilah tepatnya yang terjadi di kampus-kampus kita—tempat yang seharusnya menjadi benteng terakhir pemikiran rasional dan pencarian kebenaran.

Demokrasi Akademik

Saya pernah mengamati dengan takjub bagaimana seorang ahli teori sosial kritis—yang biasanya sangat teliti dalam menganalisis ketimpangan—tiba-tiba berubah menjadi politisi kampungan saat pemilihan dekan. “Dukung saya, dan saya janji akan membuat fakultas kita jaya!” teriaknya penuh semangat, seolah-olah ia sedang berpidato di alun-alun kota. Saya hampir tersedak kopi, berpikir betapa anehnya melihat orang yang sehari-hari mengajarkan mahasiswa untuk berpikir kritis dan metodologis, tiba-tiba mengadopsi retorika murahan yang bahkan tak akan lolos ujian argumentasi di kelas perdananya sendiri.

Rektor kita yang terhormat, Prof. Widodo, dengan santainya menyebut dinamika politik dalam pemilihan dekan sebagai “bagian normal dari proses demokrasi di lingkungan akademik.” Sungguh pernyataan yang menggemaskan! Ini seperti dokter bedah yang mengatakan “Yah, pasien meninggal, tapi itu bagian normal dari proses pembedahan.” Apanya yang normal dari spektakel di mana orang-orang yang menghabiskan sepertiga hidupnya untuk mendapatkan gelar doktor tiba-tiba bertransformasi menjadi tokoh-tokoh dalam opera sabun politik?

Apa yang kita saksikan di sembilan fakultas Universitas Brawijaya belakangan ini bukanlah demokrasi akademik—itu adalah karnaval absurditas! Para akademisi membentuk kubu-kubu politik, saling melempar janji-janji hampa, bahkan membentuk “barisan sakit hati” pasca-penetapan. Bukankah ini seperti adegan dalam film komedi? Hanya saja, leluconnya tidak lucu dan biayanya dibayar dengan degradasi institusi akademik kita.

Mari kita bayangkan skenario yang lebih aneh lagi: apa jadinya jika metode ini kita terapkan dalam aktivitas akademik sehari-hari? Mahasiswa memilih jawaban ujian berdasarkan kampanye, bukan berdasarkan analisis kritis. “Pilih opsi A! Saya berjanji akan membawa perubahan pada soal ini!” Oh, atau mungkin kita bisa menggelar voting untuk menentukan apakah hukum gravitasi masih relevan untuk diajarkan. Menggelikan? Tidak lebih menggelikan dari para doktor dan profesor yang bertingkah seperti caleg dadakan di sudut-sudut fakultas.

Akademisi Demokratik

Paradoks yang mencolok mata: para intelektual yang mampu menulis disertasi ribuan halaman tentang patologi demokrasi Indonesia, tidak mampu menyelenggarakan pemilihan dekan tanpa drama dan kecurangan. Mereka menulis paper-paper cemerlang tentang krisis legitimasi dalam politik kontemporer, tapi tak segan membentuk oligarki kecil-kecilan di departemen mereka sendiri. Mereka mengajar mahasiswa tentang etika dan moralitas publik di pagi hari, lalu di sore hari sibuk melobi untuk posisi yang akan memberi mereka akses ke anggaran fakultas.

Para akademisi ini seperti ahli gizi yang gemuk atau dokter paru yang merokok—kontradiksi berjalan yang menunjukkan betapa mudahnya pengetahuan terpisah dari praktik. Mereka tidak berbeda dari peliharaan yang dilatih untuk melakukan trik—mampu mengucapkan kata-kata indah tentang demokrasi, tapi tidak benar-benar memahami maknanya.

Dalam bukunya Whackademia, Richard Hil melukiskan betapa universitas modern telah menjadi tempat di mana nilai-nilai akademik sejati tersubordinasi pada logika pasar dan managerialisme. Para akademisi Universitas Brawijaya, dalam banyak hal, telah menjadi korban dan sekaligus pelaku dari transformasi ini. Mereka telah mereduksi diri mereka menjadi apa yang disebut oleh Gigi Roggero dalam The Production of Living Knowledge sebagai “tenaga kerja kognitif”—penjual jasa intelektual yang teralienasi dari makna sejati pekerjaan mereka.

Politik yang Impoten

Kata “impoten” biasanya kita gunakan dalam konteks yang sangat spesifik, tapi saya rasa istilah ini sangat tepat untuk menggambarkan kondisi politik di lingkungan akademik kita—sebuah impotentia menyedihkan yang membuat para akademisi tak mampu melakukan apa yang seharusnya menjadi fungsi utama mereka: menciptakan ruang-ruang pembelajaran yang bermakna dan membangun tradisi intelektual yang kuat.

Alih-alih menggunakan energi kolektif untuk mengatasi masalah-masalah nyata di dunia pendidikan—misalnya prekaritas tenaga pengajar, eksploitasi dosen tidak tetap, kebijakan riset yang menindas, atau komersialisasi pengetahuan—para akademisi kita lebih suka membuang waktu dengan permainan kekuasaan kecil-kecilan yang dampaknya nyaris tak terasa di luar ruang rapat.

Ini mengingatkan saya pada apa yang pernah ditulis oleh seorang antropolog tentang ritual-ritual pembentukan status di masyarakat tradisional. Bedanya, di masyarakat tradisional, ritual memiliki fungsi sosial yang nyata—meneguhkan ikatan sosial dan mempertegas nilai-nilai komunal. Di universitas kita? Ritual perebutan kursi dekan hanya menghasilkan perpecahan, saling dendam, dan pengkhianatan terhadap nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi oleh komunitas akademik.

Saya teringat dengan seorang kolega, seorang dosen muda yang dulu begitu idealis. Ia menulis disertasi brilian tentang transformasi ruang publik di era digital. Tapi kemudian, entah bagaimana, ia tersedot ke dalam pusaran politik fakultas. Kini, seluruh energi intelektualnya habis untuk melobi, manuver, dan bermanuver dalam perebutan posisi struktural. Apa yang tersisa dari idealisme akademiknya? Hanya cangkang kosong dari apa yang dulu adalah pikiran cemerlang. Inilah apa yang disebut dalam Dark Academia sebagai “kematian intelektual yang berkedok kesuksesan institusional.”

Mari kita ambil contoh konkret dari pemilihan dekan yang baru saja berlangsung. Di salah satu fakultas, ada dosen yang terkenal karena penelitiannya tentang etika pelayanan publik. Namun, saat ia mencalonkan diri sebagai dekan, tiba-tiba ia membangun aliansi dengan kelompok-kelompok yang sebelumnya ia kritik. Ia menjanjikan posisi-posisi strategis kepada pendukungnya, persis seperti politisi tradisional yang ia kecam dalam paper-papernya. Ironi yang menyedihkan? Tentu. Mengherankan? Sama sekali tidak.

Dalam bukunya Toxic University, John Smyth menggambarkan bagaimana universitas modern telah menjadi lingkungan beracun yang mendorong perilaku kompetitif, individualistik, dan oportunistik. Para akademisi kita, yang seharusnya memiliki kesadaran kritis terhadap dinamika ini, justru menjadi pelaku utamanya. Mereka telah menginternalisasi logika neoliberal yang mereka kritik dalam kuliah-kuliah mereka—mereduksi relasi akademik menjadi sekadar transaksi kekuasaan.

Mari gaungkan sebuah pertanyaan sederhana: jika kita, para akademisi, tidak mampu mempraktikkan demokrasi yang sehat di halaman belakang kita sendiri, bagaimana mungkin kita berharap dapat mendidik generasi yang akan memperbaiki demokrasi Indonesia? Jika untuk memilih dekan saja kita terjebak dalam drama politik yang melelahkan, bagaimana kita bisa berharap universitas akan menjadi tempat untuk menciptakan solusi bagi masalah-masalah besar di masyarakat?

Atau mungkin kita harus menerima kenyataan pahit bahwa bahkan di ruang-ruang yang seharusnya paling rasional dan tercerahkan pun, manusia tetaplah manusia—makhluk politik yang tak pernah lepas dari keinginan untuk berkuasa, meski itu hanya berarti menguasai sebidang tanah akademik seluas beberapa gedung di sudut kota. Mungkin inilah yang membuat demokrasi akademik kita impoten—karena terlalu sibuk berebut kursi, kita lupa bahwa seharusnya kita duduk di kursi tersebut untuk mengajar dan belajar, bukan untuk berkuasa.

Penulis: Mohammad Rafi Azzamy