PERTEMUAN MAHASISWA DENGAN MILITER DI SURABAYA PASCA KEKERASAN APARAT DEMO UU TNI JUGA TERJADI DI MALANG
MALANG-KAV.10 Di tengah kontroversi akibat pertemuan mahasiswa dengan Kodim 0830/Surabaya yang ramai di media sosial, terungkap bahwa pertemuan serupa juga telah dilangsungkan di Malang. Berdasarkan informasi dalam Bulletin Korem Baladhika Jaya, Komandan Komando Distrik Militer (Dandim) 0818/Malang-Batu, Letkol Inf Yuda Sancoyo, telah menerima kunjungan dari elemen mahasiswa dan senior alumni organisasi kemahasiswaan pada Rabu (16/04). Pertemuan ini berlangsung di Makodim (Markas Komando Distrik Militer) 0818, Jalan Panji No. 11 Kepanjen Malang.
Pertemuan ini berlangsung kurang dari sebulan setelah demonstrasi penolakan UU TNI pada 23 Maret 2025 di Balai Kota Malang. Dalam demonstrasi tersebut, terjadi pelecehan seksual terhadap tim medis dan kekerasan aparat yang mengakibatkan salah satu korban harus menjalani operasi dengan biaya puluhan juta, kehilangan empat gigi, rahang patah, dan tengkorak ruptur.
Berdasarkan Bulletin Korem Baladhika Jaya, pertemuan di Malang dihadiri oleh perwakilan dari kampus Al Qolam, Unira, dan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), termasuk Ketua BEM/Presiden Mahasiswa, Ketua PMII, Ketua GMNI, Ketua HMI, dan Koordinator BEM Malang Raya. Turut hadir pula tokoh senior seperti Abah Mukhlis Ali (tokoh HMI), Gus Fatah (tokoh PMII), dan Gus Khusnul dari IKAPMI (Ikatan Keluarga Besar & Alumni Pondok Pesantren Ummul Quro Al-Islami).
Dalam pemberitaannya, dituliskan bahwa pertemuan tersebut adalah audiensi. Letkol Inf Yuda Sancoyo menyampaikan, “Apresiasi atas inisiatif mahasiswa dan alumni yang ingin membangun dialog bersama dengan TNI.” Dandim 0818 itu juga menekankan, “Pentingnya kolaborasi antara generasi muda dan TNI dalam menjaga persatuan dan stabilitas nasional.”
Galang Tito Pamungkas dari BEM UMM, salah satu mahasiswa yang hadir dalam pertemuan dengan Dandim, membantah bahwa pertemuan tersebut adalah “audiensi” seperti yang diberitakan di Bulletin Korem. “Sebetulnya itu bukan audiensi ya. Kalau audiensi itu seolah-olah kita dari BEM, kita dari teman-teman OMEK [Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus], itu yang ingin audiensi dengan Dandim. Nah, jadi peristiwanya kita ini diundang,” katanya saat diwawancarai pada Minggu (20/4).
“Kami diundang oleh Kodim Malang-Batu untuk halalbihalal, untuk silaturahmi,” tegas Galang. Ia menambahkan bahwa niatnya menghadiri pertemuan tersebut adalah untuk menyampaikan keresahan mahasiswa terkait pengamanan dalam demonstrasi. “Niat saya ketika ada pertemuan seperti itu akan kami sampaikan unek-unek, hal-hal yang menjadi keresahan kami sebagai mahasiswa perihal teman-teman aparat untuk pengamanan dalam hal demonstrasi,” ujarnya.
Galang juga mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap kehadiran para senior alumni organisasi dalam pertemuan tersebut. “Padahal di situ juga tidak ada kompetensinya. Maksudnya tidak ada kapasitas untuk membawakan untuk bahwa itu suara dari mahasiswa karena juga bukan lagi dari mahasiswa, orang sudah tua,” ungkapnya.
Sementara itu, di media sosial, unggahan akun Instagram bara.api._ yang tertulis “INGAT & HAFAL PARA PENGKHIANAT” telah mengkritik pertemuan serupa di Surabaya. Unggahan tersebut menyebutkan, “Di tengah arus protes penolakan Revisi UU TNI, di Surabaya beberapa mahasiswa malah berkumpul dan berjabat tangan dengan personel Kodim 0830/Surabaya. Kebanyakan mereka berasal dari Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus.” Postingan tersebut juga menyatakan, “Mereka melupakan kawan-kawan kita yang harus dipukuli hingga ditangkap karena menolak kembalinya dwifungsi militer.”
Menanggapi tuduhan bahwa mahasiswa yang terlibat dalam pertemuan semacam ini dianggap “pengkhianat”, Galang menyatakan, “Ya, itu tidak masalah sih. Sebetulnya ketika dari spekulasi yang beredar bahwa mahasiswa yang terlibat pertemuan dengan aparat itu adalah pengkhianat, ya itu tidak masalah ya. Kita tetap harus menghargai cara pandang atau berpikir orang lain.”
Ia menegaskan bahwa pertemuan tersebut tidak mengubah substansi gerakan mahasiswa. “Tidak mengurangi substansi ketika ada isu-isu yang mengharuskan atau ada hak-hak yang belum diperjuangkan sehingga mengharuskan untuk demo, unjuk rasa. Nah, itu harus tetap kita lakukan,” jelasnya. Galang juga menyatakan harapannya setelah pertemuan tersebut adalah, “Ketika kita ada aksi, ya kita dikasih pengamanan yang baik—yang manusiawi.”
Delta Nishfu, Sekretaris Jenderal PPMI Kota Malang yang juga korban kekerasan aparat dalam demonstrasi tolak UU TNI, memberikan tanggapan mengenai fenomena pertemuan mahasiswa dengan Kodim. “Elemen mahasiswa sinergi bersama Kodim/Militer bukan hal baru. Kalau memakai periodisasi umum, kita tidak boleh naif belajar dari sejarah. Setidaknya sejak tahun ‘45, perbedaan pandangan itu ada,” ujarnya saat diwawancarai pada Selasa (22/4).
Delta juga mempertanyakan manfaat dari pertemuan semacam itu. “Misal, mahasiswa sinergi bersama Kodim, sah-sah saja. Tapi apa manfaatnya? Kenapa tidak membuka dialog publik saja? [Contohnya mengadakan] diskusi [tentang] kenapa UU TNI ini ditolak atau diterima,” Ia menekankan, “Meski [demikian], perlu digarisbawahi [bahwa] bukan berarti mereka menjadi representasi sikap politik gerakan mahasiswa secara keseluruhan.”
Delta menambahkan bahwa dialog dan diskusi publik seharusnya menjadi prioritas dalam demokrasi. “Jadi intinya, perbedaan itu niscaya, tapi bagaimana mengelola perbedaan dalam proses demokrasi itu yang harus terus dipertanyakan,” ucapnya. “Toh fraksi politik di ranah Mahasiswa beragam. Kenapa tidak membiasakan kultur dialog, diskusi, dan mengimajinasikan masa depan lewat ilmu pengetahuan?” tandasnya.
Penulis: Mohammad Rafi Azzamy
Editor: Badra D. Ahmad
