MELIHAT KOLONIALISME MODERN LEWAT NOBAR DAN DISKUSI FILM “NO OTHER LAND”
MALANG-KAV.10 Lampu-lampu di Coffee Local Malang perlahan diredupkan pada Minggu malam (27/4/2025) dalam rangka peringatan Konferensi Asia-Afrika yang bertemakan “Kolonialisme dan Pembebasan Palestina”. Puluhan pasang mata mengarahkan pandangannya pada layar proyektor. Bentangan kain putih kian bergulir menampilkan wajah kolonialisme modern yang masih menghantui dunia dengan pemutaran film “No Other Land”.
Film berdurasi 1 jam 35 menit itu membawa para penonton untuk menyelami apa yang sebenarnya terjadi di Palestina saat ini, ketika mereka terancam kehilangan tanah dan rumah yang selama ini menjadi tempat naungan mereka dari marabahaya akibat penjajahan modern yang dilakukan oleh Israel.
Lebih dari sekadar menonton, peserta juga diajak untuk berdiskusi mengenai kenyataan bahwa kolonialisme yang masih hadir di Gaza dan Papua merupakan sesuatu hal yang terus berulang dalam rupa-rupa penindasan modern. Ahmad Zidna Hilmy, salah seorang pemantik dari Universitas Brawijaya Students for Justice in Palestine menegaskan bahwa praktik kolonialisme tidak selalu berbentuk penjajahan klasik, namun juga hadir dalam bentuk pendudukan hingga penguasaan sumber daya.
“Contohnya, seperti yang kita lihat di film No Other Land. Israel menguasai semua sumber daya yang ada di Palestina mulai dari pembatasan air sampai pencabutan listrik di wilayah West Bank Selatan tepatnya di Masafer Yatta,” terang Hilmy dengan lugas.
Semakin malam, ruang diskusi itu kian meluas dan interaktif. Salah seorang peserta mengungkapkan opininya tentang kesia-siaan untuk menyebut Statuta Roma dalam diskusi tersebut. Ia menemukan narasi ini berulang-ulang. Menurutnya, itu sangat membosankan dan depresif. Statuta Roma adalah politik buku yang ditujukan untuk memperjelas dan mendefinisikan genosida, tapi hanya berhenti di deskripsi saja. Pun juga PBB justru merupakan orang-orang yang menjeratkan genosida ini. “Hanya karena kita tidak tahu mau menghukum siapa, puluhan ribu orang meninggal sampai sekarang. Just because we can’t punish a state,” tambahnya.
Hilmy juga menyatakan bahwa upaya memindahkan warga Gaza ke Indonesia merupakan bentuk bantuan tidak langsung terhadap kolonialisme Israel. “Barangkali Prabowo punya kesepakatan dengan Amerika atau sebagainya sehingga dia membantu. Tanpa harus mengerahkan tank atau senjata, Gaza bisa dikosongkan hanya dengan memindahkan warganya ke negara lain. Mereka dibawa keluar, diberikan pengobatan dan makanan namun tidak bisa kembali ke tanah mereka. Ini sejatinya adalah bentuk pengusiran paksa,” jelasnya.
Pemantik perwakilan dari Front Rakyat Indonesia untuk West Papua menyebutkan bahwa sejarah Papua dan Timor Leste di Indonesia menunjukkan praktik kolonialisme tetap berlangsung di bawah nama negara sendiri. Dengan getir, lelaki yang akrab dipanggil Jeko itu menggambarkan bagaimana warga Papua yang melakukan gerakan hak-hak dasar masyarakat sering kali dibungkam dan dicap separatis. “Bagaimana dengan West Papua? Ada genosida di sana, ada rasisme,” tambahnya berapi-api.
Bagi R (Nama samaran), No Other Land justru meninggalkan pertanyaan besar yang belum terjawab tentang tujuan utama film in. “Saya masih bertanya-tanya, siapa yang sebenarnya diuntungkan dari film ini? Di pihak yang pro-Palestina, film ini juga ada pro dan kontra. Di pihak Israel, ada kontra juga,” terangnya. Tapi terlepas dari hal itu, menurutnya film-film dokumenter seperti No Other Land perlu lebih sering diputar di ruang-ruang publik.
Ia juga mengaku bahwa menonton No Other Land turut membangkitkan kenangan lamanya. Ia pernah terjebak di tengah peperangan selama sebelas hari, sebuah pengalaman yang masih membekas hingga hari ini. “Jangan sampai rasa kemanusiaan itu baru tumbuh setelah kita sendiri merasakannya,” katanya menutup sesi wawancara.
Penulis: Fenita Salsabila & R. AJ. Afra Aurellia
Editor: Naufal Rizqi Hermawan
