TERUSIR DARI TANAH LELUHUR: KISAH PERLAWANAN PENDUDUK REMPANG DAN BAYANG-BAYANG KETAKUTAN DI PULAU PANJANG

Satu tahun lebih telah berlalu pasca tragedi mematikan di Pulau Rempang. Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang konon demi perkembangan ekonomi, menjelma trauma yang menghantui masyarakat setempat. Dan kini, ketakutan itu merebak.

MALANG-KAV.10 Deretan rumah panggung berdiri kokoh di atas permukaan laut. Atap seng berkarat dimakan usia bercampur dengan yang masih berwarna biru dan hijau cerah. Di kejauhan, pohon kelapa menari-nari tertiup angin, menjadi saksi bisu kehidupan masyarakat pesisir yang telah berlangsung puluhan bahkan ratusan tahun. Jalan kayu yang menjorok ke laut dan tampak rapuh itu telah menopang langkah ribuan kaki selama beberapa generasi.

Ini adalah pemandangan di Pulau Panjang, salah satu pulau di Kepulauan Riau yang kini dibayangi ketakutan akan penggusuran, setelah melihat nasib saudara mereka di Pulau Rempang. Sebuah sekolah dasar berdiri di tengah pulau—SD Negeri 005 Galang—menjadi saksi bahwa di sini bukan hanya ada kehidupan, tapi juga masa depan yang sedang dipertaruhkan. “Masyarakat Pulau Panjang ini melihat kejadian Pulau Rempang itu merasa ketakutan juga, Mas. Karena suatu saat nanti bakalan akan direlokasi juga masyarakat-masyarakat yang ada di sini,” ujar Zahrin, seorang nelayan yang juga menjabat sebagai Ketua RT di Pulau Panjang saat bercakap di atas perahu pada Minggu (26/1).

Ketakutan itu bukan tanpa alasan. Pulau Panjang masuk dalam zona Proyek Strategis Nasional (PSN), proyek yang sama yang kini mengancam eksistensi masyarakat Pulau Rempang. Di pulau ini, lebih dari 1.000 jiwa menggantungkan hidupnya pada laut. Rumah-rumah kayu sederhana yang berdiri di atas tiang pancang adalah saksi bagaimana mereka telah hidup berdampingan dengan alam selama bergenerasi.

“Kalau di tempat tinggalnya yang jauh dari bibir pantai ya, seolah-olah kan mau mematikan perekonomian rakyatnya,” kata Zahrin saat diwawancara daring lebih lanjut pada Minggu (9/2). “Kita ini kan mayoritas nelayan. Kalau dipindah ke tempat yang jauh dari laut, mau makan apa?” imbuhnya.

Kisah Berdarah September

Trauma 7 September 2023 masih membekas dalam ingatan masyarakat kepulauan. Hari itu, ribuan aparat kepolisian memaksa masuk ke Pulau Rempang. Gas air mata ditembakkan membabi buta, bahkan mengenai sekolah dan menyebabkan belasan siswa pingsan. Seorang bayi berusia 8 bulan nyaris menjadi korban.

“Nah, jadi aparat pemerintah setempat memaksa, menodong masuk. Makanya terjadilah tembakan gas air mata. Sampai pun sekolahan di SD, karena banyak juga korban-korban masyarakat. Ada bayi umur 8 bulan hampir tewas,” kenang Abah Gerisman, Ketua KERAMAT (Kekerabatan Masyarakat Adat Wilayah Tempatan) dalam sebuah wawancara daring pada Senin (10/2).

Perlawanan dan kriminalisasi adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan dalam konflik agraria. Tiga warga ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Nek Awe, seorang perempuan tua yang dianggap Gerisman seperti kakaknya sendiri. “Kalau Nek Awe tuh seperti kakak saya sendiri. Lahir, ayah ibunya, mbahnya memang lahir di Sembulang itu,” ujarnya dengan nada getir.

Sejarah yang Terlupakan

Ironi yang menyakitkan adalah bahwa masyarakat yang kini diusir telah mendiami wilayah tersebut jauh sebelum Indonesia merdeka. Menurut catatan sejarah yang diungkap Gerisman, leluhur mereka telah menempati wilayah ini sejak tahun 1834, di bawah Kerajaan Melayu Islam Riau Lingga. Bahkan, menurut catatan Belanda yang ditemukan, keberadaan mereka sudah tercatat sejak tahun 1770-an.

Perjuangan mereka melawan penjajah Belanda dan Jepang seolah terlupakan. “Saya bilang sama petinggi-petinggi di Jakarta itu yang datang ke rumah maupun (saat, red.) saya ke Jakarta. Setiap yang lahir di Kecamatan Galang, di Pulau Rempang, Galang, Galang Baru beserta pulau-pulau kecil sekitarnya itu, itulah orang adat wilayah,” tegas Gerisman.

Namun, sejarah panjang itu tidak cukup untuk melindungi mereka dari arus pembangunan yang mengatasnamakan kepentingan nasional. Sejak 1986, ketika Pulau Rempang ditetapkan sebagai “hutan buru” oleh Menteri Kehutanan Sujarwo, hingga 2023 saat Rempang Eco City dicanangkan, nasib masyarakat adat seolah hanya menjadi catatan kaki dalam lembar-lembar proposal pembangunan.

Harap-Harap Cemas di Tengah Ketidakpastian

“Jadi kita menolak pergeseran, tidak menolak PSN,” tegas Zahrin. “Kita akan menolak penggusuran, bukan menolak PSN-nya. Ya, kita kan mau juga perkembangan ekonomi di daerah kita dengan kemajuan yang pesat. Tapi kalau memang kita diasingkan, seolah-olah kita ini tidak bisa menikmati kemajuan apa yang ada di daerah kita,” sambungnya.

Secercah harapan muncul setelah Presiden Prabowo menyatakan akan mengevaluasi setiap PSN yang tidak berdampak pada kesejahteraan warga. Informasi yang diterima Gerisman menyebutkan bahwa, “setiap proyek strategis nasional yang tidak berdampak mensejahterakan warga, kemudian tidak sinkron dengan warga setempat akan dievaluasi ulang kemudian bahkan akan distop.”

Sementara itu, di Pulau Panjang, kehidupan terus berjalan di antara rasa was-was. Setiap pagi, perahu-perahu nelayan tetap berangkat mencari ikan, anak-anak tetap bersekolah, dan masyarakat tetap berharap bisa menikmati kemajuan tanpa harus kehilangan identitas dan tanah leluhur mereka.

Di akhir wawancara, Zahrin menegaskan. “Kalau saya selaku aparat juga, saya sebagai RT juga di sini, saya sih bersikeras untuk mempertahankan kampung halaman. Kalaupun memang mau dibangunkan proyek, kami berharap kampung kami ini dilestarikan, ditata kan bagus, jadi wisata kampung,” harap Zahrin.

Matahari kian berada di pangkal kepala, memantulkan cahayanya di atas permukaan laut yang berkilau. Di kejauhan, siluet Pulau Rempang menjadi pengingat bahwa perjuangan mereka masih panjang. Bagi masyarakat pesisir yang telah hidup ratusan tahun dengan laut, ketakutan akan kehilangan tanah leluhur tetap membayangi. Mereka hanya bisa berharap tidak bernasib sama dengan saudara mereka di Rempang, sambil terus berjuang mempertahankan warisan sejarah yang lebih tua dari republik ini.

Penulis: Mohammad Rafi Azzamy
Editor: Dimas Candra Pradana