MEREKA YANG TERLUPAKAN: PARA PEJUANG RUPIAH DI TENGAH LAUTAN DEMONSTRAN
MALANG-KAV.10 Duduk termenung di pinggir alun-alun Tugu Kota Malang. Wajah perempuan itu tertunduk menanti orang datang untuk membeli jus buah dagangannya. Di sampingnya, sang anak duduk menemani. Sempat duduk di bangku SMK, tetapi mahalnya biaya pendidikan dan tak mendapat bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) terpaksa membuat sang anak harus putus sekolah.
Perempuan itu bernama Sri, orang tua tunggal dari dua anak hasil pernikahannya dengan seorang TNI yang meninggalkannya dan memilih untuk menikah lagi dengan istri barunya. Akibatnya, demi dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga kecilnya, Sri harus berjualan jus buah di sekitaran wilayah pabrik dengan keuntungan yang pas-pasan.
Di hadapan mereka, sekelompok massa aksi tengah berusaha masuk ke gedung DPRD Kota Malang. Massa aksi itu memprotes kebijakan pemerintah yang dinilai semena-mena terhadap rakyat kecil. Kelangkaan gas LPG tiga kilogram, kenaikan harga bahan pokok, dan wacana pengurangan kuota KIP adalah beberapa hal yang memantik amarah mereka. Jauh di dalam benaknya, Sri mengamini segala tuntutan itu. Hatinya bersatu dengan kemarahan masyarakat akan kesemena-menaan penguasa yang kian mempersulit hidupnya.
Sri mengeluh. Sebelum pemerintahan Prabowo-Gibran, Sri mengaku dapat menyekolahkan anak pertamanya hingga bangku perguruan tinggi. Namun saat ini, hal itu tampak mustahil bagi Sri akibat kenaikan biaya pendidikan. “Jujur, ibu (untuk membiayai, red.) kuliahnya anak itu gak bisa sekarang karena (tahun, red.) kemarin kan (anak pertama, red.) baru lulus. Karena (biaya kuliah, red.) dinaikan, ibu jadi merasa gak mampu. Akhirnya anak saya jadi gak kuliah dan sekarang jadi TKI. Soalnya anakku juga jadi mikir dua kali, mau kuliah apa enggak, soalnya takut gak mampu,” tutur Sri kala diwawancara pada Selasa (18/2).
Sri juga mengaku bahwa tahun ini terasa lebih berat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan biaya pendidikan dan bahan pokok menjadi penyebab utamanya. “Tahun ini lebih berat, dari (biaya, red.) pendidikan berat, dari (kebutuhan, red.) sehari-hari, harga sembako kan naik terus. Ya walau cuma naik seribu sampai lima ribu rupiah, tapi tetap berat kalau kita cari (uang, red.) sendiri,” ujar Sri berkeluh kesah.
Sri tak sendirian. Keprihatinan serupa turut dirasakan pedagang lain. Diana, misalnya, pedagang es krim yang setia berdagang di setiap lokasi aksi. Diana mengaku memperoleh informasi mengenai lokasi aksi setelah memantau grup WhatsApp komunitas pedagang di Malang Raya. Ia kemudian menceritakan sulitnya mendapatkan gas LPG tiga kilogram di tengah kelangkaan tempo hari. Tak diperbolehkannya pengecer menjual gas LPG tiga kilogram kala itu, memaksanya menempuh jarak yang lebih jauh ke pangkalan gas LPG tiga kilogram. Sayang, ekspektasi Diana untuk mendapat harga yang lebih murah, berakhir dengan kekecewaan. “Katanya kan harganya 16 atau 12 ribu atau berapa gitu kan ya kalau di pangkalan, tapi ini saya beli tetap 20 kalau nggak 22 ribu,” terang Diana.
Soal aksi yang tengah berjalan di hadapannya, Diana mengatakan mendukung tuntutan massa aksi, utamanya tentang pembatalan rencana efisiensi dana pendidikan dan dampaknya terhadap bantuan dana pendidikan jenjang perguruan tinggi atau KIP-Kuliah. Sebagai penerima KIP yang akan memasuki perguruan tinggi pada tahun ini, Diana mengatakan bahwa anaknya berencana mendaftar KIP-K. “Katanya kuotanya (KIP-K, red.) dikurangi atau gimana gitu. Padahal harapan saya dengan KIP-K ini anak saya bisa kuliah,” jelas Diana. Baginya, rencana efisiensi anggaran pendidikan bakal berdampak sangat besar bagi masa depan anak-anaknya.
Selain Sri dan Diana, Khairul Anam juga kerap menjajakan dagangannya setiap aksi demonstrasi. Berbeda dengan Diana yang memperoleh informasi melalui grup WhatssApp, Anam mendapatkan informasi langsung dari saudaranya yang bekerja sebagai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Malang. Bagi Anam, jauh sebelum aksi kali ini, ia sudah lebih dulu melakukan demo bersama masyarakat di sekitar rumahnya kala kelangkaan gas LPG tiga kilogram. “Saya terdampak (kelangkaan gas LPG tiga kilogram, red.),” tuturnya. Namun, “Sudah demo ke RT, tapi tidak di gubris,” kata Anam.
Lebih jauh, Anam bercerita bahwa tahun ini anaknya akan menempuh dunia perkuliahan. Sebagai persiapan menghadapi kebutuhan biaya yang besar, sebenarnya Anam sudah mencoba mengajukan KIP untuk sang anak. Namun hingga kini, ia tak kunjung mendapat kejelasan. “Kemarin itu sempet usul keringanan (KIP, red.). Sudah dua bulan, cuma gak digubris,” ujar Anam.
Anam mengaku sudah muak menghadapi birokrasi yang berbelit-belit. Ia kini berpasrah, berharap keuntungannya berjualan susu cukup untuk membiayai pendidikan anaknya. “Pikirannya saya itu, wis, alhamdulilah saya kuat bayarno anak saya mau kuliah. Semoga saja rezeki lancar,” harap Anam.
Anam turut menaruh harap bahwa aksi demonstrasi di hadapannya berakhir positif. Permasalahan-permasalahan mendasar, seperti kelangkaan gas LPG tiga kilogram dan tingginya harga bahan pokok, diharap Anam segera diselesaikan oleh pemerintah. Ia juga meminta agar pemerintah menempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama.
Penulis: Meisya Diandra Zian (anggota magang) & Karlina Hesti (anggota magang)
Editor: Dimas Candra Pradana
Kontributor: Khairul Ihwan Sulistyanto
