Aliansi: Pulau Sempu Bukan Tempat Wisata

0

Berlangsungnya diskusi publik 'Cagar Alam Bukan Tempat Wisata' di Gedung Student Center UIN Maliki Malang (6/9). dok. Nuril

Berlangsungnya diskusi publik 'Cagar Alam Bukan Tempat Wisata' di Gedung Student Center UIN Maliki Malang (6/9). dok. Nuril
Berlangsungnya diskusi publik ‘Cagar Alam Bukan Tempat Wisata’ di Gedung Student Center UIN Maliki Malang (6/9). dok. Nuril

MALANG-KAV.10 Mencuatnya wacana penurunan status Pulau Sempu dari Cagar Alam (CA) menjadi Taman Wisata Alam (TWA) mendorong Aliansi Save Sempu menggelar diskusi publik bertema Cagar Alam Bukan Tempat Wisata, kemarin malam (6/9). Salah satu pemateri diskusi ini, Purnawan D. Negara menganggap Pulau Sempu telah berubah fungsi menjadi lokasi wisata.

“Harusnya sebagai CA, tidak ada kegiatan pariwisata disana, jadi jika Anda memasuki kawasan tersebut maka Anda telah melanggar hukum, Anda berhak ditangkap dan dipenjarakan,” ujar pria yang juga Pakar Hukum Lingkungan Universitas Widyagama Malang ini.

Menurut Purnawan peran Sempu sebagai CA secara hukum harusnya hanya mengakomodasi kegiatan penelitian dan pendidikan, itu pun disertai Surat Izin Masuk Area Konservasi (SIMAKSI) sehingga tak sembarang orang dapat berkunjung.

Sependapat, anggota Aliansi Save Sempu Daniel Stephanus mengungkap kekhawatiran akan adanya motif-motif lain dibalik wacana penurunan status Pulau Sempu tersebut. “Di tahun 2005 kami juga sempat mengadvokasi Sempu yang akan dijadikan penjara. Ada beberapa ancaman lain seperti agenda tambang dan investor,” tuturnya.

Praktisi UIN Maliki Malang, Bayu Agung Prahardika juga mengutarakan aktivitas pariwisata di Pulau Sempu mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas ekosistem. Ketika ia melakukan riset pada tahun 2012 menurutnya belum banyak diramaikan wisatawan, berbanding drastis dengan kondisi Pulau Sempu saat ini.

“Saya kaget dengan keadaan Pulau Sempu yang sekarang, banyak wisatawan bebas keluar masuk dan SIMAKSI seperti tidak berlaku lagi. Saya bahkan bertemu wisatawan Jepang saat itu,” ujarnya.

Terkait langkah selanjutnya, Purnawan mengungkapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengundang tim Aliansi untuk melakukan jajak dengar pendapat. “Kita ingin tahu konsep Pemerintah tentang pengelolaan Sempu. Harapan saya jangan sampai turun statusnya seperti Nusa Barung,” pungkasnya. (nzf/nur)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.