Respon Nawa Cita, LIPI Luncurkan Policy Brief Kemaritiman
JAKARTA-KAV.10 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) meluncurkan policy brief berjudul “Strategi Riset Pengembangan Poros Maritim Dunia” yang bertempat di Audiotorium LIPI Gedung Widya Graha Jakarta, Kamis(13/8). Dipadu dengan Diskusi Panel, acara tersebut berfokus pada bagaimana LIPI sebagai lembaga pemerintah memberikan sumbangsih terkait arahan Presiden.
“Nawa Cita yang menjadi landasan pemerintahan, khusunya dalam bidang maritim memerlukan penelitian mendalam demi kebijakan pemerintah,” ujar Iskandar Zulkarnain, Kepala LIPI. Iskandar menjelaskan bagaimana pentingnya kajian maritim yang membutuhkan berbagai ahli di bidang masing-masing untuk meneliti kebijakan maritim tersebut.
“Dibutuhkan penelitian dari berbagai aspek seperti sosial, budaya, politik, teknik,oseanografi dan ekonomi untuk dapat memahami kebijakan maritim yang di inginkan pemerintah dengan baik,”jelasnya.
Acara yang dihadiri oleh perwakilan dari Staf Ahli Pendidikan Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Emil Salim dan jajaran petinggi LIPI ini memaparkan dengan konprehensif letak-letak permasalahan maritim di Indonesia. Tiga perwakilan dari Divisi Penelitian Politik, Kebudayaan dan Oseanografi memaparkan hasil penelitian yang telah dilakuan hampir selama dua tahun. Penelitian tersebut berusaha menyelaraskan riset dengan kebijakan, sehingga membutuhkan kordinasi pemerintah dengan lembaga-lembaga penelitian.
Rifqi Muna selaku perwakilan dari Pusat Penelitian Politik LIPI menjelaskan bagaimana kedaulatan maritim menjadi salah satu fokus utama yang selama ini menjadi kelemahan Indonesia. Menurutnya, pengembangan maritim di Indonesia harus tetap memperhatikan lemahnya kerjasama kelautan yang belum memberikan manfaat optimal bagi Indonesia.
“Dalam sistem impor kebutuhan maritim yang dilakukan Indonesia kepada Tiongkok, kita sebaiknya tidak hanya melihat persoalan pengembangan maritim, tetapi harus melakukan transfer knowledge juga,” ujar pria berkacamata tersebut. (miy/ziz)