Refleksi 13 Tahun Aksi Kamisan, Massa Soroti Kasus Pertambangan Tumpang Pitu

MALANG-KAV.10 Aksi Kamisan menginjak usia yang ke-13 tahun pada hari ini (18/1/2020). Gerakan ini pertama terbentuk pada tahun 2007 oleh para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM. Sejak saat itu, gerakan tersebut secara masif meluas ke berbagai daerah, khususnya Malang.

Dalam memperingati usianya yang ke-13, massa Aksi Kamisan Malang menggelar aksi di depan Gedung Balai Kota Malang, Kamis (16/1) lalu. Massa berorasi dan membentangkan sejumlah spanduk.

Salah satu spanduk yang dibawa massa bertuliskan “Tambang Harus Tumbang”. Pada aksi kali ini, massa tidak hanya memperingati bertambahnya usia gerakan, melainkan juga menggalang solidaritas kepada warga yang terdampak kasus pertambangan emas di kawasan Gunung Tumpang Pitu, Banyuwangi.

“Salah satu rekan kita sempat ke sana dan memang masalah di sana masih pelik. Bahkan situasinya di Banyuwangi sedang memanas,” kata Koordinator Aksi Kevin Firdaus.

Dalam rilis pers Aksi Kamisan Malang, situasi tersebut dipicu oleh aktivitas PT Bumi Suksesindo (PT BSI) yang berupaya membuka kawasan tambang emas baru di Bukit Salakan. Warga menganggap Bukit Salakan sebagai ‘benteng terakhir’ apabila terjadi tsunami, sehingga menolak aktivitas tambang di sana dan mendirikan tenda untuk menghalangi upaya tersebut (7/1).

Selain itu Kevin juga menjelaskan, warga di sana percaya bahwa gunung dan bukit di kawasan tersebut tidak boleh dikeruk dengan tujuan menjaga kelestarian lingkungan.

“Kelestarian lingkungan soalnya kan hampir semua masuk ke dalam aspek ruang hidup warga, terutama mata pencaharian di sana. Rata-rata pekerjaan warga ya di bidang pertanian, perkebunan, dan nelayan,” ujar Kevin

Sementara itu, salah satu massa aksi Pram mengatakan bahwa aktivitas pertambangan di kawasan Tumpang Pitu berdampak serius kepada lahan warga. Dari kabar terakhir yang didapatnya, perusahaan telah menggali terowongan 1000 meter.

“Baru-baru ini di salah satu rumah warga terjadi kekeringan air akibat aktivitas pertambangan di sana. Di beberapa rumah warga lain, volume air mulai menyusut,” ungkap Pram.

Pram dan salah satu peserta aksi lainnya, Fitron, sempat menyambangi kawasan Tumpang Pitu pada hari Senin (6/1), bertepatan dengan situasi yang kembali memanas.

Dampak lainnya, kata Fitron, yang dirasakan warga adalah dampak sosial. Menurutnya, keberadaan tambang di kawasan Tumpang Pitu menyebabkan ketimpangan sosial di daerah tersebut.

“Hubungan antar warga di sana itu mulai renggang, tidak seperti dulu. Pemicunya karena ada kelompok warga yang pro tambang dan yang menolak tambang. Bahkan sesama warga sempat crash, terjadi gesekan,” pungkasnya.

Dilansir dari mongabay, penolakan warga terhadap aktivitas tambang emas di Tumpang Pitu sudah berlangsung sejak 1997. Perubahan status pegunungan Tumpang Pitu yang semula hutan lindung menjadi hutan produksi, menjadi pemicu konflik di daerah tersebut.

Penulis: Abdi Rafi Akmal
Editor: Abdi Rafi Akmal