Bentuk Demokrasi dalam Pusaran Pemilu 2019

MALANG-KAV.10 Riuh ramai kontestasi pemilihan umum (pemilu) 2019 telah dimulai. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, secara serentak masyarakat Indonesia akan memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif daerah dan nasional. Pengamat politik Rocky Gerung menyebut demokrasi dalam pemilu ini tidak cocok dikatakan sebagai bentuk demokrasi substansial, tapi merupakan demokrasi prosedural. Sebagai contoh, calon legislatif (caleg) tidak dihadirkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita sebagai masyarakat, tapi diisi oleh orang-orang yang kita tidak kenal.

 “Saya ingin wakil saya adalah seorang yang paham tentang masyarakat adat, tapi gak ada di daftar KPU (Komisi Pemilihan Umum), karena yang disediakan oleh KPU adalah calon-calon yang saya gak kenal,” ujar Rocky dalam Seminar Nasional bertema “Tantangan Menuju Demokrasi Substansial Dalam Pemilu Serentak” yang digelar Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Brawijaya (HIMAPOL UB) Senin kemarin (5/11).

Ia juga menyampaikan demokrasi Indonesia saat ini bersifat plutokrasi. Sistem pemerintahan ini berlandaskan kekayaan, bahwa yang mempunyai uang berlebih dapat mengatur posisi seseorang dalam pemerintahan dan juga menguasai seluruh aspek dan institusi publik. Meurutnya kampus harus berperan memberikan kritik konseptual terhadap kondisi semacam ini.

“Kampus harus mengambil risiko menjadi leader bukan sekedar dealer, dengan cara itu kampus jadi produsen demokrasi deliberatif,” tegasnya.

Menyambung pernyataan Rocky, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga Kacung Marijan melihat adanya pelembagaan sistem demokrasi pasca orde baru. Ajang pemilu serentak 2019 menunjukkan timpangnya citra caleg dibandingkan profil calon presiden.

“Untuk pemilu serentak tidak ada hubungannya dengan demokrasi substansial, tujuannya adalah menekan biaya keluar, namun, implikasi dari diberlakukannya pemilu serentak adalah citra caleg akan ditutupi oleh citra presiden, itulah alasan kita tidak mengenal caleg kita,” ucap pria yang juga menjabat Wakil Rektor I Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya ini.

Salah satu peserta seminar M Rizky Prayoga beranggapan mahasiswa sebagai unsur yang terdidik harusnya lebih jeli menelaah jalannya demokrasi di momen tersebut. “Di lingkungan sekitar saya, teman-teman saya di tahun politik ini termakan dengan isu-isu hoax gitu, padahal mereka diberikan pendidikan, seharusnya mereka bisa menelaah setidaknya,” ujar mahasiswa FISIP 2016 tersebut. (nto/nur)