Forum Hearing Uang Kuliah Tunggal Jelang Maba 2015

0

Malang – Kav.10 Menjelang penerimaan mahasiswa baru Universitas Brawijaya tahun 2015, wacana tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT) kembali mengemuka. Eksekutif Mahasiswa UB menggelar forum hearing bersama rektorat  (19/5) terkait permasalahan tersebut.

Bayu Satria Utama, salah satu peserta forum mengawali pertanyaan tentang kejelasan penggolangan UKT yang nantinya akan dikenakan pada mahasiswa baru tahun 2015. Sihabudin selaku Wakil Rektor II menjawab bahwa adanya penggolongan UKT merupakan kewenagan dari masing-masing fakultas.

Hal ini juga diungkapkan oleh Pitojo Tri Juwono, dekan Teknik UB, “Pengelolaan dana ini menggunakan proporsional. Alokasi dana yang dikelola oleh fakultas sebanyak 70% dan 30% dikelola universitas. Ada juga fakultas yang 80% dikelola fakultas,dan 20% dikelola universitas. ” ungkap Pitojo.

Forum hearing yang dilaksanakan di lantai 6 gedung Rektorat dihadiri oleh sebagian Dekan dan  Pembantu Dekan fakultas di UB. Ruang perjamuan juga dipenuhi oleh kedatangan perwakilan mahasiswa dari EM (Eksekutif Mahasiswa), BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) fakultas, dan organisasi mahasiswa ekstra kampus yang ingin menyuarakan secara langsung keluhannya terkait UKT yang sudah terlaksana selama dua tahun ini.

Terkait dengan kelanjutan forum hearing UKT ini, Reza Adi Pratama selaku Presiden EM memastikan bahwa akan ada tindak lanjut dari EM. “ Setelah ini kami mau menyiapkan surat kepada pimpinan universitas. Supaya bisa menjadi penjembatan mahasiswa di fakultas masing-masing untuk mencari kejelasan penggunaan UKT secara detail,” kata Reza. Ia mengungkapkan akan mendesak Rektorat agar dapat segera membentuk Pokja (Kelompok Kerja) Rektorat-Mahasiswa untuk membahas nominal UKT secara bersama-sama. “Deadline kami minggu ini untuk menyegerakan surat itu dan bisa membentuk Pokja itu,” jelas Reza. Hal ini dilakukan mengingat sudah dekatnya daftar ulang dan proses administrasi mahasiswa baru jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri).

Isu Pokja sendiri yang pada dasarnya telah digagas oleh mahasiswa perihal penentuan dan pengawalan terhadap nominal UKT. “ Pada saat Pak Ainur menjabat, kami telah meminta untuk dibentuk pokja tapi sampai sekarang belum terealisasikan,” ujar Novada mahasiswa Ilmu Politik tersebut. Disisi lain Reza menjelaskan bahwa pokja pada dasarnya telah dibentuk. “Pokja sebenarnya telah terbentuk tapi hanya pada kalangan mahasiswa sendiri, pokja yang diinginkan adalah keterlibatan rektorat dan mahasiswa,“ tukasnya. Isu UKT sendiri akan menjadi fokus utama mahasiswa UB mengingat semakin dekatnya mahasiswa baru yang akan mengikuti alur sistem pembayaran tersebut.  (miy/ain/bli)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.